Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Presiden Prabowo memerintahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan rekening bagi seluruh penduduk Indonesia dengan memanfaatkan data Dukcapil dan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Rekening tersebut direncanakan menjadi sarana penyaluran berbagai program pemerintah sekaligus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat (cnnindonesia.com, 7/9/2026).
Kebijakan ini memunculkan perdebatan di tengah rakyat, karena sebagian melihatnya sebagai langkah modernisasi layanan keuangan, sementara sebagian lainnya mempertanyakan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Persoalannya bukan sekadar apakah rakyat memiliki rekening atau tidak, melainkan apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu mengatasi persoalan ekonomi yang mereka hadapi.
Rekening Bukan Kesejahteraan
Jika tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan inklusi keuangan, pertanyaan penting patut diajukan ketika tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai lebih dari 93 persen. Jika sebagian besar rakyat sudah terhubung dengan layanan keuangan, apakah pembukaan rekening secara massal benar-benar menjadi kebutuhan paling mendesak dibanding persoalan ekonomi yang masih membebani kehidupan mereka?
Rekening pada dasarnya hanyalah sarana untuk menyimpan, menerima, atau melakukan transaksi keuangan, bukan jaminan seseorang memiliki penghasilan yang cukup. Rakyat yang tidak memiliki pekerjaan tetap tentu tidak otomatis sejahtera hanya karena memiliki rekening bank dan dapat melakukan transaksi secara digital.
Apalagi rekening tersebut hanya diarahkan untuk memperlancar penyaluran bantuan sosial, akar persoalan seharusnya terlebih dahulu dicari pada validitas data, ketepatan sasaran, mekanisme distribusi, dan pengawasan bantuan. Kesalahan data penerima bantuan tidak serta-merta selesai hanya karena setiap orang telah memiliki rekening.
Di sisi lain, masih banyak rakyat yang bukan kesulitan membuka rekening, melainkan kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak. Ada pula keluarga yang sudah memiliki akses perbankan, tetapi tetap harus berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Oleh karena itu, menjadikan jumlah rekening sebagai salah satu simbol kemajuan ekonomi berpotensi membuat negara terlalu sibuk mengejar angka. Padahal rakyat tidak hidup dari statistik, melainkan dari makanan yang cukup, pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, tempat tinggal yang aman, dan kebutuhan pokok yang terjangkau.
Jangan Terjebak Angka
Persoalan berikutnya adalah skala prioritas anggaran negara yang harus benar-benar diarahkan kepada kebutuhan rakyat. Ketika masih terdapat persoalan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan guru, pengangguran, bencana, kemiskinan, dan fasilitas publik, rakyat berhak mempertanyakan apakah pembukaan rekening massal merupakan kebutuhan yang paling mendesak.
Kebijakan tersebut juga perlu dilihat secara lebih luas karena semakin banyak rakyat masuk ke dalam ekosistem perbankan dan pembayaran digital. Jumlah rekening, volume transaksi, serta tingkat inklusi keuangan memang dapat menunjukkan perkembangan sektor keuangan, tetapi indikator tersebut tidak otomatis menggambarkan meningkatnya kesejahteraan rakyat.
Jangan sampai keberhasilan pembangunan akhirnya hanya diukur dari semakin banyaknya rekening dan transaksi digital, sementara pengangguran tetap tinggi dan daya beli rakyat melemah. Jika yang bertambah hanya angka rekening, tetapi beban hidup tidak berkurang, maka keberhasilan tersebut hanya indah di atas kertas dan belum tentu dirasakan rakyat.
Pertanyaan yang semestinya menjadi perhatian negara bukan berapa juta rekening yang berhasil dibuka, melainkan berapa banyak rakyat yang kehidupannya benar-benar menjadi lebih baik. Apakah kebijakan tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan, menekan beban hidup, memenuhi kebutuhan dasar, dan memastikan kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu?
Di sinilah terlihat bahwa kesejahteraan tidak dapat direduksi menjadi persoalan akses terhadap layanan keuangan. Negara harus melihat manusia secara utuh dengan segala kebutuhan hidupnya, bukan sekadar sebagai pemilik rekening, pengguna QRIS, atau bagian dari statistik inklusi keuangan.
Negara Mengurus Rakyat
Islam memiliki pandangan yang jelas bahwa penguasa adalah pengurus urusan rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah saw. bersabda dengan tegas, “Imam adalah pemelihara dan pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penguasa bukanlah banyaknya program administratif yang berhasil dibuat, melainkan sejauh mana kebutuhan rakyat dapat dipenuhi. Negara tidak cukup mencatat rakyat dalam berbagai sistem, tetapi wajib memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan terlindungi dari kesulitan.
Dalam sistem Islam, pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui Baitul Mal berdasarkan ketentuan syariat dan diarahkan untuk memenuhi kemaslahatan rakyat. Pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, serta pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi perhatian negara ketika kebutuhan tersebut memang wajib ditanggung negara.
Islam juga menempatkan negara sebagai ra’in yang bertanggung jawab mengurus rakyat, bukan sekadar menjadi fasilitator bagi berkembangnya sektor keuangan. Negara harus memastikan sumber daya dan kekayaan dikelola secara benar sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas, bukan hanya terkonsentrasi pada pihak yang memiliki kekuatan modal.
Pengawasan terhadap penguasa pun menjadi bagian penting agar kebijakan tidak berjalan tanpa pertanggungjawaban. Dengan mekanisme seperti Mahkamah Mazhalim dan Majelis Umat, kebijakan penguasa dapat diawasi dan dikoreksi ketika menyimpang dari ketentuan syariat atau merugikan rakyat.
Pembukaan rekening bagi seluruh penduduk seharusnya tidak dijadikan ukuran utama keberhasilan negara dalam meningkatkan kesejahteraan. Rekening boleh menjadi alat untuk mempermudah transaksi dan penyaluran bantuan, tetapi kesejahteraan harus dibuktikan melalui terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat secara nyata.
Solusi hakiki bukan sekadar membuat rakyat memiliki rekening, melainkan membangun sistem yang mampu menyediakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan dasar, menjaga distribusi kekayaan, serta menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Karena itu, negara membutuhkan penerapan syariat Islam secara kaffah agar seluruh kebijakan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar pencapaian angka dan statistik.
Sungguh, rakyat tidak membutuhkan sekadar rekening yang aktif, tetapi kehidupan yang layak dan masa depan yang terjamin. Inilah ukuran kesejahteraan yang sesungguhnya, karena dalam Islam manusia harus menjadi pusat perhatian negara, sedangkan rekening hanyalah alat, bukan tujuan.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar