Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Harga ayam potong di Pasar Ujungberung naik menjadi sekitar Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya Rp38.000, sementara telur mencapai sekitar Rp25.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan terjadi setelah aktivitas sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan, sedangkan kebutuhan SPPG banyak dipenuhi langsung dari pemasok sehingga pedagang pasar tradisional lebih banyak merasakan kenaikan harga daripada tambahan transaksi. (CNN Indonesia, 28/8/2026)
Permintaan Besar, Manfaat Timpang
Kenaikan harga bukan sekadar angka yang terpampang di papan pasar. Di balik selisih beberapa ribu rupiah itu ada pedagang yang harus menghitung ulang modal, ada pembeli yang harus mengurangi belanja, dan ada keluarga yang semakin berhati-hati mengatur pengeluaran.
Namun, persoalan paling penting bukan hanya mengapa harga ayam dan telur naik. Persoalan yang lebih tajam adalah siapa yang menikmati besarnya perputaran uang dari MBG?
Ketika sebuah program pemerintah menciptakan permintaan pangan dalam jumlah besar, seharusnya kesempatan ekonomi juga ikut melebar. Peternak mendapatkan pasar, pedagang mendapatkan pembeli, UMKM mendapatkan pekerjaan, dan ekonomi lokal bergerak.
Tetapi jika transaksi utama justru melewati pedagang kecil dan terkonsentrasi pada pemasok tertentu, maka manfaatnya menjadi tidak merata.
Inilah ironi yang perlu dibicarakan.
Permintaan bertambah, tetapi pedagang tradisional belum tentu mendapatkan tambahan pembeli. Mereka justru harus menghadapi harga kulakan yang lebih tinggi. Pedagang ayam bahkan terpaksa mengurangi stok karena harga dari produsen sudah mahal.
Artinya, pedagang kecil berada di tengah tekanan.
Jika stok diperbanyak, modal yang dibutuhkan semakin besar. Jika stok dikurangi, omzet dapat ikut turun. Jika harga dinaikkan, pembeli bisa mengurangi belanja. Sedangkan jika harga tidak dinaikkan, keuntungan pedagang semakin tergerus.
Tidak sulit membayangkan siapa yang paling mudah terpukul dalam keadaan seperti ini.
Pedagang kecil tidak memiliki kekuatan modal sebesar pemasok besar. Mereka tidak mempunyai gudang besar, armada distribusi, ataupun kemampuan membeli komoditas dalam volume sangat besar. Mereka hanya mengandalkan dagangan hari ini untuk menghidupi keluarga.
Oleh karena itu, kalimat pedagang bahwa mereka hanya mendapatkan “imbas mahalnya” seharusnya tidak dianggap sebagai keluhan biasa.
Kalimat itu adalah alarm.
Alarm bahwa sebuah kebijakan yang menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar belum tentu otomatis membuat manfaat ekonomi tersebar kepada masyarakat luas.
Di sinilah ukuran keberhasilan MBG harus diperluas.
Jangan hanya menghitung berapa porsi makanan yang dibagikan. Lihat pula siapa yang memasok bahan pangan, siapa yang mendapatkan transaksi, siapa yang memperoleh keuntungan, bagaimana nasib peternak kecil, bagaimana posisi pedagang pasar, dan apa yang terjadi terhadap harga pangan.
Sebab uang negara bukan uang yang turun dari langit.
Ia berasal dari sumber daya negara yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Ketika uang publik digunakan dalam sebuah program, manfaatnya seharusnya tidak berhenti pada kelompok yang sudah kuat secara modal.
Program pemerintah seharusnya mampu menciptakan efek berantai.
Anak mendapatkan makanan bergizi. Peternak memperoleh kepastian pasar. Petani mendapatkan pembeli. Pedagang kecil mendapatkan transaksi. UMKM mendapatkan kesempatan. Tenaga kerja memperoleh penghasilan. Masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.
Itulah rantai manfaat yang sehat.
Bukan rantai yang membuat transaksi semakin besar di satu sisi, sementara pedagang kecil hanya menerima dampak kenaikan harga di sisi lain.
Oleh karena itu, kritik terhadap persoalan ini bukan berarti menolak MBG. Pemenuhan gizi anak merupakan tujuan yang penting. Yang harus dikritisi adalah bagaimana program tersebut dirancang agar manfaatnya tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu.
Jangan sampai program yang seharusnya menguatkan masyarakat justru memperkuat mereka yang sejak awal sudah memiliki modal besar.
Negara Harus Mengurus
Persoalan ini membawa kita pada fungsi negara yang lebih mendasar. Negara bukan hanya bertugas membuat program, menetapkan target, kemudian menghitung berapa banyak penerima manfaat. Negara juga bertanggung jawab memastikan kebijakan tidak menciptakan masalah baru bagi masyarakat.
Dalam Islam, penguasa memiliki amanah untuk mengurus kehidupan masyarakat. Rasulullah SAW sudah mengingatkan: “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan. Kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan.
Ketika harga pangan naik, negara harus masuk sampai ke akar persoalan.
Bukan hanya bertanya, “Berapa harga ayam hari ini?”
Tetapi juga bertanya, “Mengapa harga itu naik?”
Apakah produksi tidak mencukupi? Apakah pakan mahal? Apakah distribusi terlalu panjang? Apakah peternak kesulitan mendapatkan akses pasar? Apakah ada penimbunan? Apakah terdapat penguasaan jalur perdagangan? Atau apakah desain pengadaan pemerintah sendiri justru menciptakan konsentrasi transaksi?
Semua harus diperiksa secara serius.
Negara tidak boleh menjadi pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah masalah membesar. Negara harus membangun sistem yang mencegah persoalan tersebut terus berulang.
Islam memiliki prinsip yang tegas dalam masalah pasar. Praktik penimbunan dan kecurangan yang merugikan masyarakat tidak dibenarkan. Negara wajib melakukan pengawasan agar perdagangan berlangsung secara adil dan tidak ada pihak yang dizalimi.
Sungguh, pengawasan saja tidak cukup.
Negara juga harus membangun struktur ekonomi yang membuat masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Keluarga yang mampu harus diberi ruang untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga yang tidak mampu wajib dibantu. Kemiskinan harus diselesaikan dari akarnya, bukan sekadar ditambal dengan bantuan sementara.
Jika harga pangan mahal karena distribusi, distribusinya harus diperbaiki. Jika peternak kesulitan produksi karena biaya tinggi, akar persoalannya harus diselesaikan. Jika pasar dikuasai pihak tertentu, negara harus mencegah penguasaan yang merugikan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih menyeluruh.
Dalam sistem Islam, pengelolaan ekonomi tidak diarahkan agar kekayaan hanya berputar di antara kelompok bermodal besar. Negara memiliki mekanisme Baitul Mal dan aturan kepemilikan yang menempatkan kekayaan sesuai ketentuan syariah serta mengarahkannya bagi kemaslahatan.
Oleh karena itu, solusi hakiki bukan sekadar mengganti pemasok MBG atau membuat aturan teknis baru.
Perbaikan teknis tetap diperlukan. Tetapi akar persoalannya adalah paradigma pengelolaan negara.
Khilafah dalam perspektif Islam tidak akan sekadar mengganti nama program. Khilafah berarti negara yang akan menjalankan pemerintahan berdasarkan syariah, termasuk dalam mengatur ekonomi, menjaga pasar, mengelola kekayaan, memenuhi kebutuhan dasar, dan melindungi masyarakat dari kezaliman.
Dengan paradigma tersebut, tujuan akhirnya bukan sekadar membuat anak mendapatkan makanan gratis.
Tujuannya jauh lebih luas: anak sehat, keluarga mampu memenuhi kebutuhan, peternak memperoleh pasar, pedagang tetap hidup, UMKM berkembang, dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.
Jangan sampai MBG bergizi untuk anak-anak, tetapi justru menggemukkan rantai bisnis pemodal besar.
Jangan sampai anggaran negara mengalir deras, tetapi pedagang kecil hanya kebagian mahalnya harga.
Sebab negara seharusnya bukan sekadar membuat kebijakan.
Negara harus memastikan kebijakan itu benar-benar membawa kemaslahatan.
Ketika sebuah program memakai uang publik, pertanyaan akhirnya bukan hanya “berapa banyak yang menerima?”, tetapi juga “siapa yang paling diuntungkan?”
Di situlah keadilan kebijakan benar-benar diuji. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar