Oleh: Eulis Nurhayati
Data BPBD Jabar mencatat 121 kebakaran dengan 184,07 hektare hangus per Agustus 2026. Angka itu baru 8 bulan. Bayangkan kalau sampai Desember.
Di balik angka itu ada pengkhianatan besar: pengkhianatan terhadap amanah.
Dulu hutan disebut titipan Allah, "paru-paru dunia" yang wajib dijaga.
Sekarang hutan disebut "lahan potensial", dihitung untung-ruginya, lalu dibakar.
Saat hutan hanya diukur dengan kalkulator keuntungan, maka api tidak akan pernah padam.
Karena yang terbakar bukan hanya pohon. Yang terbakar adalah amanah, masa depan, dan napas anak cucu kita.
Karhutla di Jabar bukan sekadar bencana. Ia cermin. Cermin dari cara kita mengkhianati amanah Allah selama ini. Dan cermin itu sudah retak.
Fakta Karhutla Jabar 2026: Gunung Es yang Mulai Mencitra
Dilansir dari jpnn, data BPBD Jabar per 22 Agustus 2026 pukul 15.00 WIB mencatat:
121 kejadian kebakaran hutan dan lahan.
184,07 hektare hangus.
Menyebar di 19 kabupaten/kota, 87 kecamatan, 139 desa.
Kabupaten Sumedang "memimpin" dengan 19 kejadian.
Kabupaten Sukabumi paling parah: 12 kejadian melahap 49,30 hektare - terluas di Jabar.
Angka-angka ini bukan statistik biasa. Ini adalah jejak: jejak keserakahan, jejak kelalaian, dan jejak sistem yang gagal melindungi. Ini bukti bahwa karhutla bukan bencana alam. Ini bencana manusia.
Dari Hutan Lindung jadi Objek Eksploitasi
Diakui atau tidak, karhutla adalah PR nasional yang tak kunjung selesai. Secara nasional, 2025 saja 359.619 ha hutan terbakar. Luasnya hampir sama dengan Provinsi Banten.
Kenapa terus terjadi? Karena sejak lama hutan kita diperlakukan sebagai "komoditas" alias barang dagangan.
Sejak Orde Baru, paradigma pengelolaan hutan kita bercorak sekuler kapitalistik neoliberal. Dengan dalih pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, hutan diserahkan ke korporasi. Lahirlah HPH untuk menebang hutan alam, HTI untuk menanam pohon industri, konsesi sawit, tambang, bahkan food estate yang rakus lahan.
Puncaknya, 1986-1998 ada 600 perusahaan menguasai 64 juta ha. Sekarang "menyusut" menjadi 201 perusahaan yang menguasai 19 juta ha. Tapi kerusakan sudah terjadi.
Hasilnya? Hutan Indonesia 2015 masih 120 juta ha. 2025 tinggal 95,9 juta ha. 24 juta ha hilang dalam 10 tahun. Setara 33 kali luas Jakarta.
Di Jabar pun polanya sama. Saat perusahaan butuh lahan cepat, hutan jadi korban pertama. Pembakaran sengaja menjadi cara paling murah dan cepat membuka lahan.
Kerugian? Ditanggung rakyat dengan asap dan banjir.
Keuntungan? Dinikmati segelintir korporasi.
3 Wajah Pelaku: Sengaja, Lalai, dan Cuaca
Menurut berbagai sumber, kebakaran di Jabar terjadi karena 3 hal: _kesengajaan, kelalaian, dan cuaca ekstrem_.
1. Kesengajaan: Oknum dan korporasi membakar untuk membuka kebun. Murah, cepat, dan minim jejak.
2. Kelalaian: Bakar sampah, buang puntung rokok, api unggun yang tak dipadamkan. Hal sepele yang menjadi malapetaka.
3. Cuaca ekstrem: El Niño membuat Jabar sangat kering. Angin kencang dan suhu tinggi membuat percikan kecil langsung menjadi lautan api.
Polda Jabar kini memperketat patroli dan menegaskan pelaku pembakaran sengaja akan dipidana sesuai UU. Tapi pertanyaannya: sampai kapan kita hanya "memadamkan api" tanpa "mematikan pemantiknya"?.
Negara serba dilema: antara tekanan dan celah hukum. Ini bagian paling ironis.
Yang merusak hutan justru paling sulit disentuh hukum. Sanksi korporasi mentok pada pencabutan izin atau denda. Bandingkan dengan kerugian ekologi ratusan miliar.
Di sisi lain, negara terjepit tekanan internasional soal perubahan iklim. Harus mengeluarkan triliunan rupiah untuk target "zero burning" dan NDC.
Tapi di dalam negeri masih ada celah: UU membolehkan bakar lahan <2 hektare. Celah inilah yang dipakai untuk "uji coba" pembakaran massal.
Negara seperti tidak berdaya menekan korporasi, tetapi harus bertanggung jawab ke dunia. Inilah wajah dilema sistem kapitalisme: alam dikorbankan demi pertumbuhan, lalu pertumbuhan itu yang disuruh "menyelamatkan" alam.
Saatnya Ganti Kacamata: dari Untung-Rugi ke Amanah
Allah SWT. sudah mengingatkan dalam firman-alam “Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,’ mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.’ Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.” (TQS. Al-Baqarah: 11-12)
Kerusakan hari ini bukan kebetulan. Ini buah dari paradigma yang salah. Paradigma yang menempatkan keuntungan di atas kelestarian, pertumbuhan di atas keberkahan.
Islam menawarkan cara pandang berbeda.
Manusia adalah khalifah, bukan pemilik.
Hutan adalah amanah, bukan komoditas.
Rasulullah Saw. bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembala, dan api. Harganya haram.” (HR. Ibnu Majah).
Artinya, hutan, air, dan lahan adalah milik umum. Haram dikapitalisasi dan diserahkan kepada individu atau korporasi. Negara dalam Islam wajib mengelola hutan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk setoran. Menggunakan iptek untuk mitigasi, memberdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai penjaga, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Utang ekologi untuk anak cucu.
121 kebakaran di Jabar adalah tamparan.
184 hektare yang terbakar adalah hutang ekologi untuk anak cucu kita.
Hutang berupa udara kotor, sumber air yang surut, satwa yang kehilangan rumah, dan iklim yang makin ekstrem. Hutang yang tidak bisa dibayar dengan uang.
Selama kita masih memakai kacamata kapitalisme - semua diukur dengan uang - maka hutan akan terus terbakar. Karena dalam logika itu, hutan yang berdiri dianggap "tidak produktif". Hutan yang terbakar lalu menjadi sawit, baru dianggap "bernilai".
Saatnya kembali ke paradigma Islam. Paradigma rahmatan lil ‘alamin.
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (TQS. Al-A'raf: 96)
Karena menjaga hutan, sejatinya adalah menjaga napas kita sendiri. Menjaga masa depan anak cucu. Dan itu tidak bisa ditawar dengan keuntungan sesaat.
Sudah saatnya kita bertanya: Mau mewariskan apa untuk generasi setelah kita? Abu, atau hutan?.
Wallahu'alam bish-shawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar