Oleh : Nurul Fitri Hidayati
Fenomena pengangguran sarjana yang menembus angka 1 juta orang seharusnya menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha. Angka tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam hubungan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja. Selama ini, gelar sarjana kerap dipandang sebagai tiket menuju pekerjaan yang layak. Namun, ketika jumlah lulusan terus bertambah sementara lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tumbuh lebih lambat, gelar saja tidak lagi cukup.
Gelar sarjana saat ini tidak bisa menjamin seseorang bebas dari ancaman pengangguran. Berdasarkan data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional, per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (sarjana). (Kompas, 07 Agustus 2026)
Persoalannya bukan semata-mata karena terlalu banyak orang yang berkuliah. Pendidikan tinggi tetap penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masalah muncul ketika pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi tidak diikuti oleh penciptaan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Setiap tahun kampus menghasilkan ribuan bahkan jutaan lulusan baru, tetapi perekonomian belum mampu menyediakan pekerjaan formal berkeahlian tinggi dalam jumlah yang sebanding.
Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara supply tenaga kerja terdidik dan demand industri. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan tertentu, terutama keterampilan digital, analisis data, teknologi, komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Di sisi lain, tidak semua lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tersebut. Akibatnya, lulusan sarjana bisa saja memiliki ijazah, tetapi belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja.
Di sinilah persoalan kualitas pendidikan tinggi perlu mendapat perhatian. Perguruan tinggi tidak cukup hanya mengejar jumlah mahasiswa dan lulusan. Kurikulum harus lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Mahasiswa perlu memperoleh pengalaman praktis melalui magang, proyek industri, riset terapan, maupun pembelajaran berbasis masalah. Dengan demikian, lulusan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menunjukkan keterampilan yang relevan ketika memasuki pasar kerja.
Namun, menyalahkan perguruan tinggi semata juga tidak adil. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan struktur ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak menghasilkan pekerjaan berproduktivitas rendah dan pekerjaan informal, maka akan selalu ada kesenjangan antara jumlah lulusan dan kesempatan kerja yang tersedia.
Karena itu, strategi pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada penciptaan industri bernilai tambah tinggi. Investasi di sektor teknologi, manufaktur maju, ekonomi digital, energi baru, kesehatan, riset, dan industri kreatif harus didorong agar mampu menciptakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari jenis pekerjaan yang berhasil diciptakannya.
Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu mengubah cara pandang terhadap pendidikan dan pekerjaan. Gelar sarjana bukanlah jaminan otomatis untuk memperoleh pekerjaan bergaji tinggi. Lulusan harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan. Dunia kerja berubah dengan cepat; kemampuan yang relevan hari ini belum tentu cukup untuk lima atau sepuluh tahun mendatang.
Pemerintah juga perlu memperkuat sistem informasi pasar kerja agar pilihan program studi masyarakat tidak sepenuhnya didasarkan pada tren atau anggapan bahwa jurusan tertentu pasti menghasilkan pekerjaan. Calon mahasiswa perlu mengetahui prospek karier, kebutuhan industri, tingkat penyerapan lulusan, dan keterampilan yang sedang dibutuhkan. Dengan informasi yang lebih terbuka, keputusan memilih pendidikan tinggi dapat dilakukan secara lebih rasional.
Pada akhirnya, tingginya pengangguran sarjana bukan hanya persoalan individu yang belum mendapatkan pekerjaan. Ini adalah persoalan struktural yang menunjukkan bahwa pendidikan, dunia usaha, dan kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berjalan dalam arah yang sama. Jika dibiarkan, jutaan lulusan akan menghadapi situasi paradoks: semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, tetapi semakin sulit menemukan pekerjaan yang sesuai.
Sebab, persoalan sesungguhnya bukan terlalu banyak sarjana. Persoalannya adalah terlalu sedikit pekerjaan berkualitas yang mampu menyerap mereka. Jika pendidikan tinggi terus menghasilkan lulusan sementara perekonomian gagal menciptakan ruang bagi keahlian mereka, maka gelar sarjana perlahan kehilangan makna sebagai jalan menuju mobilitas sosial. Di titik itulah pengangguran sarjana bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang harus segera dibenahi dalam cara kita membangun masa depan tenaga kerja Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi: Ketika Angka Tidak Selalu Berarti Kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi hampir selalu terdengar seperti kabar baik. Ketika angka pertumbuhan meningkat, pemerintah merasa memiliki alasan untuk merayakan, investor melihat peluang, dan masyarakat diberi pesan bahwa perekonomian sedang bergerak maju. Namun, ada pertanyaan yang sering luput dari pembicaraan: bertumbuh untuk siapa?
Dalam sistem kapitalisme, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya sangat erat dengan proses akumulasi modal. Semakin besar produksi, investasi, keuntungan, dan nilai aset yang tercipta, semakin tinggi pula aktivitas ekonomi yang tercatat. Persoalannya, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut tidak otomatis berarti peningkatan kesejahteraan bagi setiap individu.
Di sinilah kita perlu membedakan antara pertumbuhanl ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan berbicara mengenai bertambahnya output dan aktivitas ekonomi secara agregat. Kesejahteraan berbicara mengenai bagaimana hasil pembangunan benar-benar dirasakan manusia: apakah pendapatan meningkat, apakah pekerjaan semakin layak, apakah kebutuhan dasar semakin mudah dipenuhi, apakah waktu untuk keluarga bertambah, dan apakah masyarakat memiliki rasa aman terhadap masa depannya.
Masalahnya, angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu mampu menangkap distribusi hasil tersebut. Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif pada saat sebagian besar tambahan kekayaan terkonsentrasi pada kelompok yang telah memiliki modal. Nilai perusahaan meningkat, investasi bertambah, harga aset naik, tetapi pendapatan pekerja tidak tumbuh dalam kecepatan yang sama. Dalam kondisi seperti itu, ekonomi memang tumbuh, tetapi pertanyaan mengenai siapa yang menikmati pertumbuhan menjadi semakin penting.
Kapitalisme bekerja melalui mekanisme kepemilikan modal dan pencarian keuntungan. Modal yang berhasil menghasilkan keuntungan kemudian diinvestasikan kembali untuk menghasilkan modal yang lebih besar. Proses ini merupakan salah satu mesin penting pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat membuka pabrik, menciptakan teknologi baru, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan lapangan kerja.
Namun, mekanisme yang sama juga memungkinkan kekayaan terkonsentrasi. Mereka yang telah memiliki aset produktif mempunyai kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendapatan dari kepemilikan tersebut. Sementara mereka yang tidak memiliki modal terutama bergantung pada pendapatan dari menjual tenaga dan keterampilannya.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan ketimpangan. Produk domestik bruto meningkat, tetapi sebagian masyarakat mungkin tetap menghadapi upah yang stagnan, biaya hidup yang meningkat, pekerjaan yang tidak aman, dan akses terbatas terhadap perumahan, pendidikan, atau layanan kesehatan yang berkualitas.
Karena itu, menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ibarat menilai sebuah rumah hanya dari ukuran bangunannya tanpa bertanya apakah orang-orang yang tinggal di dalamnya hidup dengan layak.
Tentu saja, bukan berarti pertumbuhan ekonomi tidak penting. Tanpa pertumbuhan, ruang untuk meningkatkan pendapatan dan menyediakan pekerjaan juga menjadi lebih terbatas. Investasi dan akumulasi modal dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Teknologi dan produktivitas juga diperlukan agar masyarakat dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang sama. Persoalannya adalah arah dan distribusi pertumbuhan tersebut.
Pertumbuhan yang sehat semestinya tidak berhenti pada pertambahan kekayaan nasional secara agregat. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup. Jika perusahaan semakin produktif, misalnya, manfaat produktivitas semestinya tidak hanya dinikmati pemilik modal dalam bentuk keuntungan, tetapi juga tercermin dalam upah, kondisi kerja, jaminan sosial, dan kesempatan yang lebih baik bagi pekerja.
Dengan kata lain, pertanyaan ekonomi tidak boleh berhenti pada "berapa besar ekonomi tumbuh?" Kita juga harus bertanya, "siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan itu?" Di sinilah peran negara menjadi penting. Negara tidak harus memusuhi mekanisme pasar atau kepemilikan modal. Namun, negara perlu memastikan bahwa mekanisme tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan yang secara sosial timpang. Kebijakan pajak, perlindungan pekerja, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas dapat menjadi instrumen untuk memastikan hasil pertumbuhan lebih luas dirasakan masyarakat.
Ukuran keberhasilan pembangunan pun perlu diperluas. Selain pertumbuhan PDB, kita perlu melihat perkembangan upah riil, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan kekayaan, kualitas pekerjaan, akses terhadap layanan dasar, keamanan sosial, hingga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Sebab, bagi seorang pekerja, pertumbuhan ekonomi tidak berarti banyak jika gajinya tidak cukup mengejar kenaikan biaya hidup. Bagi keluarga muda, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kesejahteraan jika rumah semakin tidak terjangkau. Bagi lulusan perguruan tinggi, pertumbuhan ekonomi terasa kosong jika pekerjaan berkualitas sulit ditemukan. Dan bagi masyarakat miskin, angka pertumbuhan yang tinggi tidak banyak berarti jika akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak tetap terbatas.
Pada akhirnya, kritik terhadap kapitalisme bukan berarti menolak pertumbuhan atau menganggap akumulasi modal selalu buruk. Yang perlu dipersoalkan adalah ketika akumulasi modal dijadikan tujuan, sementara manusia hanya diperlakukan sebagai sarana untuk mencapainya.
Ekonomi seharusnya bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya. Modal memang penting, tetapi modal hanyalah alat. Ukuran keberhasilan ekonomi yang paling mendasar tetaplah kehidupan manusia yang menjadi lebih baik.
Karena itu, kita perlu berhenti menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir. Pertumbuhan hanyalah sarana. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan manusia—bukan sekadar bertambahnya kekayaan di dalam neraca perusahaan, naiknya nilai aset, atau meningkatnya angka PDB.
Sebuah perekonomian tidak benar-benar dapat disebut berhasil hanya karena menghasilkan lebih banyak kekayaan. Ia baru layak disebut berhasil apabila kekayaan yang dihasilkan tersebut mampu mengubah kehidupan mayoritas masyarakat menjadi lebih aman, layak, bermartabat, dan sejahtera.
Islam Menjadikan Pemenuhan Kebutuhan Pokok sebagai Ukuran Keberhasilan Ekonomi
Di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sering kali ditempatkan sebagai ukuran utama. Ketika Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, investasi bertambah, pembangunan infrastruktur meluas, dan aktivitas perdagangan semakin ramai, sebuah negara kerap dinilai semakin maju. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar menunjukkan keberhasilan apabila masih banyak individu yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok?
Pertanyaan ini penting karena ekonomi pada hakikatnya bukan sekadar persoalan seberapa besar angka produksi dan kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam perspektif Islam, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan angka-angka makroekonomi. Ukuran yang lebih mendasar adalah terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Berarti Kesejahteraan
Kapitalisme menjadikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kekayaan sebagai salah satu indikator penting keberhasilan ekonomi. Produksi didorong untuk terus meningkat, investasi diperluas, dan akumulasi modal menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi.
Masalahnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap orang. Kekayaan yang bertambah secara agregat dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat tetap menghadapi kesulitan memperoleh pangan, tempat tinggal, pendidikan, maupun layanan kesehatan yang layak.
Di sinilah muncul persoalan mendasar: apa arti pertumbuhan ekonomi jika sebagian masyarakat masih kesulitan makan, tidak memiliki rumah layak, atau tidak mampu memperoleh pelayanan kesehatan?
Angka pertumbuhan dapat menunjukkan bahwa ukuran ekonomi sebuah negara membesar, tetapi belum tentu menunjukkan bahwa kehidupan setiap individu menjadi lebih sejahtera. Bahkan, pertumbuhan yang dibangun tanpa memperhatikan distribusi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan beriringan dengan kesenjangan ekonomi.
Islam Menempatkan Manusia sebagai Fokus Ekonomi
Berbeda dengan orientasi tersebut, Islam memandang aktivitas ekonomi tidak semata-mata sebagai upaya memperbesar kekayaan. Ekonomi harus diarahkan untuk memastikan manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai standar kehidupan yang layak.
Islam membedakan antara kebutuhan pokok setiap individu dan kebutuhan kolektif masyarakat. Kebutuhan pokok individu seperti pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap orang. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada rakyat yang dibiarkan hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan mendasar tersebut.
Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak cukup dilihat dari berapa besar kekayaan nasional yang berhasil dikumpulkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah setiap individu mampu memenuhi kebutuhan pokoknya?
Jika produksi nasional meningkat tetapi masih terdapat masyarakat yang kelaparan, maka keberhasilan ekonomi tersebut patut dipertanyakan. Sebaliknya, ketika setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan layak, kondisi tersebut merupakan indikator penting bahwa sistem ekonomi telah menjalankan fungsinya.
Bukan Berarti Islam Menolak Pertumbuhan dan Kekayaan
Menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai ukuran keberhasilan bukan berarti Islam menolak pertumbuhan ekonomi, produksi, perdagangan, ataupun kepemilikan harta. Islam justru mendorong manusia untuk bekerja, berproduksi, berdagang, dan mengembangkan kekayaan.
Namun, pertumbuhan dan akumulasi kekayaan bukan tujuan akhir ekonomi. Kekayaan harus berada dalam koridor syariat dan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Islam juga menetapkan aturan kepemilikan, pengelolaan harta, perdagangan, distribusi kekayaan, serta peran negara agar aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi sarana, tetapi bukan satu-satunya standar keberhasilan. Besarnya produksi harus berhubungan dengan kemampuan masyarakat memperoleh dan menikmati hasil produksi tersebut.
Negara Memiliki Peran Strategis
Dalam perspektif Islam, negara tidak boleh hanya menjadi penonton yang menyerahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya melalui usaha pribadi, mekanisme sosial, atau kepemilikan yang sah, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan tersebut tidak terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam memiliki dimensi individual: bukan sekadar melihat rata-rata pendapatan masyarakat, tetapi memastikan kondisi nyata setiap individu.
Orientasi semacam ini membuat kebijakan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Berapa persen ekonomi tumbuh tahun ini?” tetapi dilanjutkan dengan pertanyaan, “Berapa banyak rakyat yang kebutuhan pokoknya telah terpenuhi?”
Mengubah Cara Memandang Keberhasilan Ekonomi
Cara pandang terhadap keberhasilan ekonomi pada akhirnya menentukan arah kebijakan. Jika pertumbuhan menjadi tujuan utama, kebijakan akan cenderung berfokus pada peningkatan investasi, ekspansi produksi, dan akumulasi modal. Namun, jika pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu menjadi ukuran utama, kebijakan ekonomi akan diarahkan untuk memastikan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan mendasar lainnya dapat diakses masyarakat.
Islam tidak memandang manusia sekadar sebagai konsumen atau faktor produksi. Manusia adalah pihak yang harus dijamin kehidupannya. Karena itu, sistem ekonomi seharusnya dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan nyata manusia, bukan hanya dari angka statistik.
Pada akhirnya, ekonomi yang besar belum tentu ekonomi yang berhasil. Keberhasilan ekonomi baru memiliki makna ketika kekayaan dan sumber daya yang tersedia mampu menjamin kehidupan masyarakat secara layak. Pertumbuhan boleh terjadi, kekayaan boleh berkembang, dan modal boleh bertambah, tetapi semuanya tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar manusia.
Inilah perbedaan mendasar antara paradigma Islam dan kapitalisme. Islam tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi atau akumulasi modal sebagai tujuan tertinggi. Islam menempatkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu sebagai salah satu ukuran penting keberhasilan ekonomi, sementara pertumbuhan dan peningkatan kekayaan ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Dengan perspektif tersebut, ukuran keberhasilan ekonomi menjadi lebih manusiawi: bukan sekadar melihat seberapa besar kekayaan yang berhasil diciptakan, melainkan memastikan tidak ada individu yang tertinggal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar