Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Ratusan pelajar di Kabupaten Jayapura, Papua, harus dilarikan ke berbagai fasilitas kesehatan setelah menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah siswa mengalami diare dan nyeri perut hebat. Keterbatasan kapasitas rumah sakit dan puskesmas membuat sebagian korban terpaksa dirawat di tenda darurat. Pengelola dapur MBG meminta maaf dan menyatakan siap menanggung biaya pengobatan para siswa. Sementara itu, kepolisian memeriksa puluhan pihak terkait, dan Badan Gizi Nasional menyebut adanya pelanggaran prosedur sebagai pemicu kejadian tersebut (BBC News Indonesia, 6 Agustus 2026).
Peristiwa ini bukan sekadar berita tentang keracunan makanan. Ini adalah alarm keras yang seharusnya mengguncang kesadaran publik. Sebab yang menjadi korban bukan puluhan orang dewasa yang bisa mengambil keputusan sendiri, melainkan anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal dari setiap kebijakan negara.
Risiko Besar Sistemik
Kasus Jayapura memperlihatkan satu kenyataan yang sulit dibantah. Ketika makanan diproduksi dan didistribusikan secara terpusat dalam jumlah besar, satu kesalahan kecil dapat berubah menjadi bencana besar. Satu dapur melayani ribuan porsi. Sedangkan kelalaian manusia tidak bisa diingkari, pada satu titik saja, dampaknya dapat menjalar kepada ratusan bahkan ribuan penerima dalam waktu yang sama.
Inilah perbedaan mendasar antara konsumsi yang tersebar di rumah tangga dengan konsumsi massal yang terpusat. Pada pola pertama, risiko cenderung terbatas pada satu keluarga. Pada pola kedua, risiko berubah menjadi risiko kolektif yang dapat menyerang banyak anak sekaligus.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kejadian ini menunjukkan persoalan yang dihadapi bukan sekadar soal rasa makanan atau kualitas menu saja. Yang dipertaruhkan adalah kesehatan bahkan nyawa anak-anak. Diare berat, muntah, dan dehidrasi bukan kondisi yang boleh dianggap ringan. Pada situasi tertentu, terutama jika penanganan terlambat, dampaknya dapat berkembang menjadi kondisi yang jauh lebih serius.
Fakta bahwa sebagian korban harus dirawat di tenda darurat juga membuka persoalan lain yang tidak kalah penting. Sebuah program nasional yang menjangkau jutaan siswa seharusnya memiliki perencanaan risiko yang matang. Jika satu kejadian keracunan massal saja sudah membuat fasilitas kesehatan kewalahan, maka pertanyaan besar muncul: bagaimana jika kejadian serupa terjadi dalam skala yang lebih luas?
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Masalahnya bukan hanya pada dapur yang bermasalah atau petugas yang lalai. Masalahnya ada pada tata kelola yang memungkinkan risiko sebesar itu terjadi.
Menyentuh Akar Persoalan
Permintaan maaf dan mengganti biaya pengobatan tentu harus diapresiasi bentuk tanggung jawab. Namun penyelesaian semacam itu tidak boleh dianggap sebagai akhir masalah. Uang dapat mengganti biaya rumah sakit, tetapi tidak dapat menghapus trauma, ketakutan, dan risiko yang telah dialami anak-anak.
Sungguh menyedihkan, setiap ada masalah fokus utamanya parsial, seperti kasus ini. Semestinya tidak fokus pada kompensasi setelah kejadian, melainkan pencegahan sebelum korban berjatuhan. Kebijakan publik yang baik tidak diukur dari seberapa cepat membayar kerugian setelah terjadi masalah, tetapi dari seberapa efektif mencegah masalah itu muncul sejak awal.
Dari sudut pandang Islam kaffah dalam naungan Syariah dan Khilafah, persoalan gizi anak tidak dimulai dari dapur distribusi massal, melainkan dari kesejahteraan keluarga. Islam menjadikan keluarga itu sebagai lingkungan utama pemenuhan kebutuhan anak. Orang tualah yang paling memahami kondisi, kesehatan, kebiasaan makan, dan kebutuhan masing-masing anak.
Oleh karena itu, Islam tidak menjadikan negara sebagai pemasok makanan harian bagi seluruh masyarakat. Negara itu berperan memastikan setiap keluarga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara layak. Peran negara adalah menjamin tersedianya lapangan kerja, menjaga stabilitas kebutuhan pokok, mengelola kekayaan umum untuk kemaslahatan rakyat, serta membantu keluarga yang tidak mampu.
Pendekatan ini memiliki keunggulan mendasar. Ketika pemenuhan pangan berada di tangan keluarga, risiko keracunan massal dapat diminimalkan karena sumber makanan tersebar. Dampaknya juga tidak akan menimpa hingga ratusan anak dalam waktu bersamaan.
Islam juga memiliki kaidah penting yang berbunyi, “Kemudaratan harus dihilangkan.” Kaidah ini menuntut setiap kebijakan dipilih berdasarkan tingkat keamanan dan kemaslahatannya bagi masyarakat. Ketika sebuah mekanisme memiliki potensi menimbulkan mudarat besar secara massal, maka evaluasi menyeluruh menjadi sebuah keharusan.
Solusi hakiki persoalan gizi bukan sekadar membagikan makanan sebanyak-banyaknya. Solusi hakiki adalah memastikan setiap keluarga mampu menyediakan makanan yang sesuai kebutuhan anaknya sendiri. Ketika kemiskinan, pengangguran, dan tingginya biaya hidup berhasil diatasi, keluarga akan lebih berdaya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Bagi keluarga miskin, yatim, janda, lansia, dan mereka yang tidak memiliki penanggung nafkah, negara tetap wajib hadir melalui bantuan langsung, pelayanan kesehatan gratis, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dengan cara ini, bantuan benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan tanpa menciptakan risiko massal yang besar.
Sabda Rasullullah Saw seharusnya dijadikan landasan bahwa, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah amanah yang tidak boleh dipertaruhkan.
Kasus Jayapura harus menjadi pelajaran yang sangat mahal. Jangan sampai perhatian publik berhenti setelah biaya pengobatan dibayar dan permintaan maaf disampaikan. Keberanian mengevaluasi akar persoalan secara menyeluruh adalah kebutuhan mendesak. Sebab ketika yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan nyawa anak-anak, tidak ada ruang sedikit pun untuk kesalahan yang terus berulang. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar