Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan setelah menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan penanganan medis memantik perhatian publik. Peristiwa itu semakin menyita perhatian setelah keluarga korban menyampaikan kekecewaannya melalui media sosial. Namun alih-alih memperoleh empati, unggahan tersebut justru dibalas berbagai komentar bernada sinis, bahkan sebagian berasal dari kalangan tenaga kesehatan. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan besar mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan budaya yang berkembang di dalamnya. (RMOL Jatim, Jumat, 7 Agustus 2026)
Peristiwa tersebut bukan sekadar kisah duka sebuah keluarga. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tersingkap. Publik tidak hanya terkejut karena adanya komentar yang melukai perasaan keluarga korban, tetapi juga karena banyaknya respons serupa yang muncul secara hampir bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi tidak sesederhana kesalahan individu.
Di Balik Antrean
Banyak pihak mengaitkan fenomena ini dengan kelelahan emosional tenaga kesehatan atau compassion fatigue. Penjelasan itu memang masuk akal. Bertahun-tahun menghadapi antrean pasien, keterbatasan fasilitas, tekanan administrasi, tuntutan pelayanan, hingga berbagai persoalan birokrasi tentu dapat menguras energi dan emosi seseorang.
Namun, jika dicermati lebih dalam, kelelahan tersebut sebenarnya hanyalah gejala. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada sistem yang membentuk kondisi tersebut. Ketika tenaga kesehatan terus bekerja dalam tekanan yang berat, sementara jumlah pasien terus bertambah dan fasilitas tidak memadai, maka lambat laun akan muncul kelelahan kolektif yang memengaruhi cara pandang dan cara bersikap.
Di sinilah akar masalah mulai terlihat. Sistem pelayanan kesehatan saat ini berjalan dalam paradigma yang menempatkan negara lebih banyak sebagai pengatur dibanding penanggung jawab penuh kebutuhan masyarakat. Akibatnya, berbagai persoalan mendasar seperti keterbatasan tenaga medis, kurangnya fasilitas, panjangnya antrean, hingga rumitnya pelayanan menjadi masalah yang terus berulang.
Kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat perlahan diperlakukan seperti sektor yang harus mempertimbangkan efisiensi biaya dan kemampuan anggaran. Rumah sakit dituntut memenuhi berbagai target pelayanan dengan sumber daya yang sering kali tidak sebanding dengan beban yang dihadapi. Tekanan itu akhirnya menumpuk dari tahun ke tahun.
Dalam kondisi seperti itu, yang menjadi korban bukan hanya pasien. Tenaga kesehatan pun sesungguhnya turut menjadi korban. Mereka dituntut memberikan pelayanan terbaik, tetapi bekerja dalam sistem yang sering kali tidak memberi dukungan yang memadai. Masyarakat menginginkan pelayanan yang manusiawi, sementara tenaga kesehatan dipaksa bertahan dalam situasi yang semakin tidak manusiawi.
Ironisnya, ketika tragedi terjadi, yang terlihat hanya permukaan persoalan. Publik melihat komentar yang menyakitkan. Sebagian tenaga kesehatan merasa disalahkan. Mencermati secara benar harus selalu dilakukan karena ada masalah yang jauh lebih besar dan lebih dalam.
Negara Wajib Hadir
Tragedi Yurizal seharusnya menjadi momentum untuk bertanya lebih jujur. Mengapa antrean panjang menjadi hal yang biasa? Mengapa fasilitas kesehatan sering tidak mencukupi? Mengapa tenaga kesehatan harus bekerja dalam tekanan yang begitu besar? Mengapa persoalan serupa terus berulang di berbagai tempat dengan korban yang berbeda?
Pertanyaan-pertanyaan itu mengarah pada satu kesimpulan penting: ada persoalan tata kelola yang belum terselesaikan. Selama akar masalah tidak disentuh, maka peristiwa serupa akan terus terjadi. Nama korbannya mungkin berbeda, rumah sakitnya mungkin berbeda, tetapi cerita dukanya akan tetap sama.
Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dijamin negara. Pelayanan kesehatan bukan komoditas yang tunduk pada logika untung dan rugi, melainkan hak masyarakat yang harus dipenuhi secara layak. Oleh karena itu, negara tidak boleh sekadar menjadi regulator, tetapi harus menjadi pengurus yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan masyarakat.
Rasulullah saw dengan tegas bersabda, "Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.
Dalam perspektif Islam, negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata. Pembiayaannya tidak dibebankan kepada masyarakat, melainkan berasal dari pengelolaan sumber daya yang menjadi milik umum. Dengan mekanisme seperti ini, kesehatan tidak bergantung pada keterbatasan anggaran pelayanan, tetapi menjadi prioritas yang dijamin negara.
Lebih dari itu, Islam juga membangun fondasi keimanan yang kuat dalam seluruh aspek kehidupan. Tenaga kesehatan menjalankan profesinya sebagai amanah dan ibadah. Penguasa memahami bahwa setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masyarakat pun memiliki hak untuk mengoreksi dan mengingatkan ketika terjadi penyimpangan.
Oleh karena itu, solusi atas tragedi seperti yang dialami Yurizal tidak cukup berhenti pada permintaan maaf, pelatihan komunikasi, atau perbaikan etika bermedia sosial. Semua itu penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar dalam cara negara mengurus kesehatan masyarakat.
Ketika pelayanan kesehatan dibangun di atas tanggung jawab negara, ditopang pengelolaan kekayaan yang berpihak kepada masyarakat, serta dilandasi nilai keimanan dan amanah, maka pelayanan yang manusiawi bukan lagi sekadar slogan. Saat itulah pasien diperlakukan sebagai manusia yang harus dilayani dengan penuh kepedulian, dan tenaga kesehatan dapat bekerja dengan layak tanpa dihimpit tekanan yang berlebihan.
Tragedi Yurizal seharusnya tidak hanya dikenang sebagai kisah duka. Ia harus menjadi alarm keras bahwa yang sedang membutuhkan perawatan bukan hanya pasien, melainkan juga sistem kesehatan itu sendiri. Jika akar persoalan tidak segera dibenahi, maka empati akan terus terkikis, kepercayaan publik akan terus menurun, dan tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terjadi. Sungguh, perubahan sistem dalam naungan syariah dan khilafah adalah solusi tuntas peradaban bernegara, bukan solusi pada sistem kesehatannya saja. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar