Pelucutan Senjata Hamas: Siasat AS dan Zionis Menguasai Palestina Lewat BoP

Oleh : ‘Atifah Hanum, S.Si

Pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Juli 2026 mengenai kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya di Jalur Gaza menyedot perhatian dunia internasional (AFP, 31/7/26). Narasi yang dibingkai oleh Washington dan sekutunya menggambarkan langkah tersebut sebagai "terobosan bersejarah" dan "pijakan monumental menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng" di bawah kerangka kerja Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Dalam skenario yang dirancang, setelah proses pelucutan senjata (disarmament) selesai secara penuh dan diverifikasi, militer zionis Israel diklaim akan menarik diri dari Jalur Gaza. Selanjutnya, kendali keamanan wilayah hancur tersebut dijadwalkan bakal diserahkan kepada Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force) yang berkolaborasi dengan kepolisian Palestina bentukan baru.

Namun, jika membedah dinamika ini dengan kacamata geopolitik yang kritis dan jernih, wacana manis tersebut sejatinya menyembunyikan ancaman besar bagi masa depan Palestina. Wacana pelucutan senjata ini bukan formula perdamaian hakiki, melainkan siasat jebakan (political trap) yang dirancang AS dan zionis Israel untuk melumpuhkan daya tawar perlawanan rakyat Palestina secara permanen.

Menelanjangi Siasat BoP: Menyerahkan Gaza ke Mulut Harimau

Salah satu fenomena berbahaya saat ini adalah mulai lunturnya penolakan kritis terhadap keberadaan Board of Peace (BoP) di tengah publik dan lingkaran elit tertentu. Janji manis pemulihan ekonomi, rekonstruksi infrastruktur "New Gaza", hingga jaminan keamanan transisi berhasil menyihir publik seolah-olah BoP adalah juru selamat.

Padahal, menyetujui pelucutan senjata Hamas dan kelompok perlawanan lainnya di bawah naungan BoP sama saja dengan menyerahkan Gaza secara sukarela ke mulut harimau. Dalam hukum diplomasi dan konflik bersenjata, pelucutan senjata (disarmament) tanpa adanya jaminan kedaulatan politik yang mandiri dan terbebas dari pendudukan adalah bentuk penyerahan diri secara total.

AS bertindak bukan sebagai mediator netral, melainkan sebagai penjamin utama kepentingan strategis militer dan politik zionis Israel di Timur Tengah. Menggantungkan nasib Gaza kepada mekanisme yang dikendalikan oleh Washington dan lembaga perantara bentukannya berarti mencabut benteng pertahanan terakhir yang dimiliki rakyat Palestina untuk menahan gempuran zionis.

Ilusi Perdamaian: Genosida dan Penjajahan yang Tetap Berjalan

Kenyataan di lapangan membongkar hipokrisi narasi damai ini. Laporan Kumparan.com (4/8/26) dan pemberitaan pers internasional mencatat bahwa kendati perundingan atau kesepakatan pelucutan senjata terus digembar-gemborkan oleh Trump, aksi pemboman dan serangan udara tentara zionis Israel ke Gaza tetap sengaja ditingkatkan. Korban jiwa dari kalangan sipil terus berjatuhan, mempertegas bahwa zionis tidak pernah bermaksud menghentikan penjajahan, pembebasan tanah, maupun agenda genosida mereka.

Bahkan sebagaimana dilaporkan oleh Detik News (3/8/26), masyarakat di Gaza menyikapi klaim terobosan politik ini dengan rasa skeptis yang sangat tinggi. Rekam jejak menunjukkan bahwa berulang kali kesepakatan gencatan senjata diumumkan, zionis Israel selalu melanggarnya tanpa menerima sanksi internasional.

Proyek propaganda pembangunan kembali "New Gaza" yang mengikutsertakan aktor-aktor lokal yang kooperatif ditiupkan demi memikat simpati dengan dalih "penyelamatan penduduk Gaza". Pertanyaan mendasarnya: Mengapa kepedulian kemanusiaan ini baru didengungkan sekarang setelah Gaza rata dengan tanah? Jawabannya gamblang: narasi rekonstruksi digunakan sebagai perkakas pasifikasi (pacification tool)—upaya menundukkan keberanian rakyat Palestina dengan imbalan bantuan ekonomi seadanya, sementara kedaulatan tanah mereka dirampas habis.

Pasukan Internasional: Pengaman Penjajahan, Bukan Pembebas Palestina

Hadirnya Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan bertugas di Gaza pasca-pelucutan senjata juga menyimpan ilusi berbahaya. Banyak pihak yang keliru menganggap keberadaan tentara asing ini akan melindungi rakyat Palestina.

Secara fungsional dan mandat geopolitik, pasukan internasional tersebut dibentuk bukan untuk mengusir pendudukkan zionis Israel atau mengembalikan tanah-tanah Palestina yang diserobot. Tugas utama mereka adalah menjadi benteng perimeter (buffer zone) yang menjaga keamanan entitas zionis dari potensi ancaman perlawanan di masa depan. Pasukan internasional ini beroperasi untuk meredam potensi kebangkitan gerakan bersenjata rakyat Palestina, sekaligus mengamankan peta tata kelola baru yang menguntungkan kepentingan hegemonik AS dan sekutunya.

Langkah Strategis Umat Islam

Melihat besarnya ancaman siasat BoP dan diplomasi jebakan ini, seluruh elemen umat Islam tidak boleh tinggal diam atau terbuai oleh narasi semu media barat. Diperlukan konstruksi pemikiran yang jernih dan langkah strategis yang tegas.

Umat Islam harus terus sadar bahwa AS dan zionis Israel tidak pernah menjadi mitra perdamaian yang jujur. Setiap skema baru—baik berlabel Board of Peace, Trump Plan, maupun pasukan transisi—didesain secara sistematis untuk melanggengkan penjajahan atas tanah Palestina dengan gaya baru (neo-colonialism).

Selain itu, Pengkhianatan terbesar terhadap perjuangan Palestina terjadi ketika para pimpinan negeri-negeri Muslim memilih untuk berkompromi, melakukan normalisasi, atau mengekor pada skema BoP rancangan AS. Umat wajib melancarkan kritik, koreksi, dan tekanan politik secara masif agar para penguasa Muslim menghentikan sekutu politik dengan kekuatan musuh.

Dengan demikian penyelesaian konflik Palestina tidak akan pernah tuntas melalui meja perundingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun proposal diplomasi Washington. Penyebab utama penderitaan Palestina selama puluhan tahun adalah terpecah-belahnya kekuatan umat Islam ke dalam sekat-sekat negara bangsa (nation-states) yang kaku. Solusi pembebasan sejati membutuhkan penyatuan politik seluruh dunia Islam di bawah naungan kepemimpinan Khilafah Islamiyah.

Karena siasat pelucutan senjata dan gagasan tunduk pada mekanisme BoP bukan sekadar kekalahan politik, melainkan pelanggaran syariah. Secara sejarah dan dalil syari, Palestina adalah tanah wakaf milik seluruh Umat Islam yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab RA dan dipertahankan oleh Shalahuddin Al-Ayyubi. Melucuti senjata warga Palestina di bawah tekanan zionis dan AS sama saja dengan melanggar amanah para khalifah dan membiarkan tanah suci Al-Aqsha dikuasai penuh oleh musuh.

Bumi Palestina ditaklukkan pertama kali oleh keadilan Islam dan dipertahankan dengan pengorbanan militer. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus meyakini bahwa Palestina baru akan benar-benar terbebas dari belenggu pendudukan ketika tentara-tentara dari negeri-negeri Muslim dikerahkan secara resmi di bawah komando Khilafah untuk memerangi dan mengusir penjajah zionis Israel secara mutlak.

Sebagaimana perjntah Allah Ta’ala dalam firmanNya :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu." (QS. Al-Hajj [22]: 39)

---

Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.