Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai 7,22 juta orang pada Mei 2026. Tingkat pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 7,68 persen, disusul lulusan SMA 6,17 persen dan lulusan diploma hingga sarjana sebesar 6,09 persen. Di saat yang sama, puluhan juta penduduk yang tercatat bekerja ternyata masih berada dalam kategori paruh waktu dan setengah menganggur. Artinya, banyak orang memiliki pekerjaan, tetapi belum memperoleh penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (CNN Indonesia, Rabu, 05 Agustus 2026)
Angka-angka itu bukan sekadar data statistik. Di baliknya ada jutaan wajah yang setiap pagi membuka lowongan pekerjaan, mengirim lamaran, mengikuti tes, lalu pulang membawa kekecewaan. Ada orang tua yang telah mengorbankan tabungan, menjual aset, bahkan berutang demi pendidikan anak-anaknya, tetapi setelah lulus mereka justru bergabung dalam antrean panjang pencari kerja.
Pertumbuhan Tanpa Pekerjaan
Masalah pengangguran hari ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai persoalan kurangnya keterampilan atau ketidaksesuaian jurusan pendidikan. Jika itu akar masalahnya, maka jumlah pengangguran tidak akan sebesar sekarang dan tidak akan melibatkan lulusan dari berbagai jenjang pendidikan.
Fakta yang tampak justru menunjukkan adanya persoalan yang jauh lebih mendasar. Ekonomi terus diklaim tumbuh, investasi terus diumumkan masuk, berbagai proyek besar terus dijalankan, tetapi lapangan kerja yang tersedia tidak tumbuh secepat jumlah pencari kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya terlihat baik di atas kertas, sementara banyak keluarga masih kesulitan mendapatkan sumber penghasilan yang layak.
Inilah paradoks yang selama ini jarang dibahas secara jujur. Ketika angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran utama keberhasilan, nasib manusia sering kali hanya menjadi catatan kaki. Selama investasi meningkat dan modal terus berputar, ekonomi dianggap sehat. Padahal jutaan orang masih berjuang mencari pekerjaan.
Masalah semakin terlihat ketika lulusan diploma dan sarjana juga banyak yang menganggur. Ini membuktikan bahwa persoalannya bukan semata-mata kualitas lulusan. Sebab, sebanyak apa pun lulusan dilatih dan ditingkatkan kompetensinya, mereka tetap akan kesulitan memperoleh pekerjaan jika lapangan kerja baru tidak tersedia dalam jumlah yang memadai.
Yang terjadi kemudian adalah penumpukan pencari kerja dari tahun ke tahun. Kampus menghasilkan lulusan baru, tetapi sektor produktif tidak berkembang cukup cepat untuk menyerap mereka. Akibatnya, antrean pengangguran terus bertambah panjang.
Lebih memprihatinkan lagi, angka pengangguran resmi sebenarnya belum menggambarkan seluruh kenyataan. Puluhan juta orang bekerja paruh waktu dan setengah menganggur menunjukkan adanya masalah yang lebih besar. Mereka memang tercatat bekerja, tetapi jam kerja terbatas dan penghasilannya sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Buah Sistem Kapitalisme
Jika dicermati lebih dalam, persoalan ini berkaitan erat dengan arah pembangunan ekonomi yang diterapkan. Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan sering diukur dari pertumbuhan investasi, keuntungan perusahaan, dan akumulasi modal. Sementara penyerapan tenaga kerja bukanlah tujuan utama, melainkan sekadar dampak yang diharapkan terjadi.
Perusahaan bergerak berdasarkan logika keuntungan. Ketika penggunaan teknologi lebih murah dibanding merekrut pekerja baru, maka tenaga kerja akan dikurangi. Ketika efisiensi dianggap menguntungkan, pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan yang dianggap wajar. Oleh karena itu, pertumbuhan keuntungan perusahaan tidak selalu berarti bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
Di sisi lain, negara lebih banyak berperan sebagai regulator yang berharap sektor swasta menciptakan lapangan kerja. Akibatnya, nasib jutaan masyarakat bergantung pada keputusan pasar dan kepentingan pemilik modal.
Dampaknya sangat luas. Pengangguran bukan hanya menyebabkan hilangnya pendapatan. Pengangguran melahirkan tekanan psikologis, konflik rumah tangga, kemiskinan, bahkan putus asa. Ketika seseorang telah menempuh pendidikan bertahun-tahun tetapi tidak memperoleh pekerjaan, rasa percaya dirinya perlahan terkikis. Ketika kepala keluarga kehilangan penghasilan, seluruh anggota keluarga ikut merasakan akibatnya.
Tidak mengherankan jika banyak orang mulai mempertanyakan arah pembangunan yang dijalankan. Sebab negeri ini kaya sumber daya alam, memiliki jumlah penduduk produktif yang besar, tetapi masih menyisakan jutaan pengangguran.
Islam telah memberikan peringatan agar urusan manusia tidak diserahkan kepada sistem yang mengabaikan kemaslahatan masyarakat. Keberkahan ekonomi tidak diukur dari besarnya perputaran modal semata, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, solusi pengangguran tidak cukup hanya dengan pelatihan kerja, seminar motivasi, atau program-program sementara. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dalam mengelola ekonomi.
Dalam Islam, ukuran keberhasilan ekonomi bukan pertumbuhan angka makro, melainkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu.
Negara berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak, termasuk ketika mereka kehilangan pekerjaan.
Negara berfungsi sebagai pengurus dan pelayan masyarakat.
Sungguh, negara harus aktif membuka lapangan kerja, mengembangkan industri strategis, menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan, serta memfasilitasi penempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
Lebih dari itu, sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air dipandang sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Pengelolaan yang benar terhadap sektor-sektor strategis ini akan membuka kesempatan kerja dalam jumlah besar sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Inilah perbedaan mendasar antara sistem yang berorientasi keuntungan seperti hari ini dan sistem yang berorientasi pelayanan. Dalam Islam, masyarakat bukan alat untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi harus menjadi sarana untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, angka 7,22 juta pengangguran tidak boleh dianggap sekadar statistik tahunan. Angka itu adalah tanda bahwa ada persoalan besar yang belum terselesaikan. Selama pembangunan hanya mengejar pertumbuhan tanpa menjamin kesempatan kerja yang luas, maka antrean pencari kerja akan terus bertambah. Negeri ini tidak kekurangan sumber daya. Yang harus dirubah dengan segera adalah sistem pengaturannya. Sistem itu adalah Syariah dan khilafah yang akan benar-benar menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar