Oleh: Nuryanti (Muslimah Bali)
Belakangan ini muncul fenomena pelibatan unsur militer dalam pembinaan dan penguatan Koperasi Desa (Kopdes). Gagasan ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa sebagai fondasi ketahanan nasional. Dalam pandangan tersebut, menjaga kedaulatan negara tidak lagi dipahami hanya melalui kekuatan militer dan persenjataan, tetapi juga melalui kemampuan bangsa membangun ekonomi yang mandiri, terutama di tingkat desa dan kawasan pesisir.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana, Mayor Jenderal Piek Budyakto, yang menegaskan bahwa membangun ekonomi desa dan kawasan pesisir merupakan bentuk nyata dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan pembekalan kepada 745 peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Lapangan Candradimuka Rindam IX/Udayana, Tabanan, Bali, pada Jumat, 3 Juli 2026.
Pernyataan tersebut mengandung pesan bahwa ancaman terhadap sebuah negara pada era modern tidak hanya datang dalam bentuk invasi militer, tetapi juga dapat berupa ketergantungan ekonomi, kemiskinan, lemahnya produksi nasional, serta penguasaan sumber daya oleh pihak asing. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga eksistensi negara.
Namun demikian, muncul pertanyaan mendasar: apakah penguatan ekonomi melalui koperasi desa dengan pendekatan ala militer merupakan solusi hakiki dalam mempertahankan kedaulatan suatu bangsa?
Dalam perspektif sistem yang berlaku saat ini, pembangunan ekonomi sering dijadikan indikator utama kekuatan negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin kuat pula posisi negara dalam percaturan global. Paradigma ini berkembang dalam sistem ekonomi kapitalisme yang menempatkan pertumbuhan, investasi, keuntungan, dan kemanfaatan sebagai ukuran keberhasilan kebijakan publik. Akibatnya, banyak kebijakan disusun berdasarkan pertimbangan manfaat ekonomi, efisiensi, dan keuntungan material.
Di sisi lain, pendekatan tersebut juga memiliki sejumlah tantangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Ketimpangan pendapatan, penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak, serta ketergantungan terhadap modal asing masih menjadi persoalan yang dihadapi banyak negara. Dengan demikian, pembangunan ekonomi saja belum tentu mampu menjamin terwujudnya kedaulatan yang utuh apabila fondasi pengelolaannya masih bergantung pada pihak luar.
Dalam perspektif Islam, konsep kedaulatan memiliki landasan yang berbeda. Kedaulatan hakiki berada pada hukum syariat. Seluruh kebijakan negara, termasuk kebijakan ekonomi, harus berlandaskan hukum Allah, bukan semata-mata pertimbangan keuntungan atau kemanfaatan material. Ukuran keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan syariat serta kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat.
Islam memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab sebagai pengurus (ra'in) yang wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, menjaga keamanan, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum, serta menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai individu ataupun korporasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan harus dikelola negara demi kesejahteraan seluruh rakyat.
Dalam sistem ekonomi Islam, orientasi kebijakan bukanlah pertumbuhan ekonomi semata, melainkan tercapainya keadilan, pemerataan, serta keberkahan. Keputusan negara diukur berdasarkan halal dan haram, pahala dan dosa, bukan hanya untung dan rugi. Dengan demikian, kemaslahatan rakyat menjadi tujuan utama yang dicapai melalui penerapan hukum syariat secara menyeluruh.
Apabila dikaitkan dengan fenomena pegawai Kopdes ala militer, maka langkah tersebut dapat dipandang sebagai salah satu ikhtiar memperkuat ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, jika hanya berfokus pada aspek kelembagaan atau penguatan ekonomi tanpa memperbaiki sistem yang menjadi landasannya, maka kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan. Kedaulatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kuatnya ekonomi, tetapi juga oleh sistem yang mengatur arah pembangunan, pengelolaan kekayaan negara, serta tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri.
Oleh karena itu, pertanyaan mengenai apakah pegawai Kopdes ala militer merupakan solusi hakiki dalam mempertahankan kedaulatan bangsa bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dalam perspektif pembangunan nasional modern, penguatan ekonomi desa merupakan salah satu strategi penting menjaga ketahanan nasional. Sementara dalam perspektif Islam, solusi hakiki tidak berhenti pada penguatan ekonomi, melainkan menuntut diterapkannya sistem kehidupan yang berlandaskan hukum syariat sehingga seluruh aspek pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Dengan landasan tersebut, tujuan menjaga kedaulatan negara tidak hanya menghasilkan kekuatan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
Wallahu'alambissowab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar