Oleh: Noura (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi. Kini kejahatan tersebut bahkan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika dahulu perekrutan korban dilakukan secara langsung, hari ini sindikat memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital untuk menjebak anak-anak dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi, beasiswa, hingga relasi pertemanan yang berujung eksploitasi.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat perlindungan anak berbasis digital. Wakil Gubernur Kaltim menegaskan bahwa keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Seruan kolaborasi tentu patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan generasi.
Namun, pertanyaannya, apakah berbagai program perlindungan tersebut benar-benar mampu menghentikan TPPO hingga ke akar persoalannya?
Realitas menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang terus berulang meskipun regulasi, sosialisasi, dan berbagai kampanye telah lama dijalankan. Bahkan modus kejahatannya semakin canggih dan sulit dideteksi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan TPPO bukan sekadar lemahnya pengawasan di ruang digital, melainkan merupakan buah dari sistem kehidupan yang melahirkan berbagai faktor penyebab kejahatan itu sendiri.
Dalam sistem sekuler kapitalistik, kesejahteraan masyarakat tidak menjadi prioritas utama negara. Lapangan pekerjaan terbatas, biaya hidup semakin tinggi, dan kesenjangan ekonomi melebar. Banyak keluarga hidup dalam tekanan ekonomi sehingga mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, meskipun berisiko tinggi. Kemiskinan sistemik inilah yang menjadi pintu masuk utama sindikat perdagangan orang.
Di sisi lain, sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan juga melahirkan krisis moral. Orientasi materi menjadi ukuran keberhasilan sehingga keuntungan finansial sering kali mengalahkan nilai kemanusiaan. Tidak mengherankan apabila masih ditemukan pelaku yang tega memperdagangkan sesama manusia demi keuntungan ekonomi.
Selain itu, lemahnya penegakan hukum, keberadaan jaringan sindikat yang terorganisasi, hingga dugaan keterlibatan oknum aparat dalam sejumlah kasus menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan tata kelola negara. Selama sistem yang melahirkan kemiskinan, ketimpangan, dan lemahnya integritas tetap dipertahankan, TPPO akan terus menemukan ruang untuk berkembang.
Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, kehormatan, dan keselamatan rakyat, termasuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi.
Karena itu, Islam tidak berhenti pada pendekatan kuratif atau sekadar kampanye kewaspadaan. Islam menyelesaikan persoalan dari akarnya melalui penerapan syariat secara menyeluruh.
Pertama, politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki sebagai pencari nafkah, mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan rakyat, serta memastikan distribusi kekayaan berlangsung adil. Dengan terjaminnya kesejahteraan, masyarakat tidak mudah menjadi korban rayuan pekerjaan palsu yang menjadi modus utama TPPO.
Kedua, sistem pendidikan berbasis akidah Islam membentuk kepribadian yang bertakwa. Anak-anak dididik agar menjaga kehormatan diri, sedangkan masyarakat dibina agar takut kepada Allah sehingga tidak melakukan kezaliman terhadap sesama. Ketakwaan menjadi benteng yang efektif mencegah lahirnya pelaku maupun korban kejahatan.
Ketiga, sistem hukum Islam menerapkan sanksi yang tegas dan memberi efek jera. Negara juga membangun aparat yang amanah karena seluruh penyelenggara negara dibentuk di atas landasan akidah Islam serta diawasi dengan mekanisme syariat. Dengan demikian, ruang gerak sindikat perdagangan orang dapat dipersempit bahkan diberantas hingga tuntas.
Perlindungan anak sejatinya tidak cukup diwujudkan melalui slogan, kampanye digital, atau kerja sama lintas sektor semata. Semua itu hanya akan menjadi solusi parsial apabila akar persoalan tetap dibiarkan. Selama sistem sekuler kapitalistik terus melahirkan kemiskinan, ketimpangan, dan krisis moral, maka perdagangan orang akan selalu menemukan celah untuk berkembang dengan wajah dan modus yang baru.
Sudah saatnya perlindungan anak dibangun di atas sistem yang benar-benar menjaga jiwa, kehormatan, dan masa depan manusia. Islam, melalui penerapan syariat secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, menghadirkan solusi yang menyentuh akar persoalan sekaligus memberikan perlindungan yang hakiki bagi setiap anak. Dengan sistem inilah generasi dapat tumbuh aman, bermartabat, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi manusia.
Wallahu'alam bishawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar