Oleh: Ai Dewi Mulyawati
Bumi berguncang, asap membelenggu, rakyat miskin di tanah kaya adalah cerminan kemerdekaan yang belum tuntas.
Masih belum juga usai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Sejak awal tahun, luas lahan yang hangus telah melampaui 200.000 hektare, sebuah area yang bahkan lebih luas dari seluruh wilayah Jakarta. Kabut asap menyelimuti kota-kota, kualitas udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kini masuk kategori berbahaya. Warga harus menahan napas di udara yang seharusnya memberi kehidupan.
Belum sempat luka dari bencana itu kering, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, hanya beberapa hari sebelum peringatan hari kemerdekaan, guncangan dahsyat melanda Flores, NTT. Gempa berkekuatan 7,7 skala richter berpusat di Mbay, Kabupaten Nagekeo.
Bencana itu merenggut 75 nyawa, melukai 907 orang, dan merusak ribuan rumah di empat kabupaten, Sikka, Nagekeo, Manggarai, dan Ngada. Status tanggap darurat ditetapkan hanya selama 14 hari, sementara luka dan kerusakan yang ditinggalkan akan terasa bertahun-tahun lamanya.
Ada kenyataan yang jauh lebih pahit daripada dua bencana alam, yakni daerah yang paling kaya sumber daya alamnya, justru adalah daerah yang rakyatnya paling miskin dan paling terabaikan.
Di Papua, terdapat tambang emas raksasa, salah satu yang terbesar di dunia. Hasil tambang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, dikirim ke berbagai negara, dinikmati oleh banyak pihak. Namun bagaimana keadaan masyarakat Papua yang tinggal di atas tanah itu? Mereka tetap hidup dalam kemiskinan ekstrem. Tidak ada jalan yang layak, fasilitas kesehatan minim, sekolah terbatas, dan banyak keluarga yang masih kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kekayaan alam yang terkubur di bawah tanah mereka tidak pernah kembali untuk menyejahterakan, semua mengalir dan pergi begitu saja, pemilik tanah tetap tinggal dalam keadaan miskin.
Ini bukan hanya terjadi di Papua. Di hutan Kalimantan yang terbakar, di tanah Flores yang berguncang, di tanah-tanah itu menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, namun rakyatnya tidak pernah merasakan manfaatnya. Sumber daya alam yang dikelola atas nama negara, ternyata hanya menguntungkan segelintir orang, bukan rakyat yang tinggal di atasnya.
Dua bencana ini membuktikan satu hal yang tak bisa dibantah, ketika musibah datang bertubi-tubi, kemampuan pemerintah untuk hadir dan melindungi rakyat menjadi ujian yang paling berat.
Di NTT, ribuan warga terpaksa tidur di tenda, di tanah terbuka, di tengah ribuan gempa susulan yang kapan saja bisa datang lagi. Di Kalimantan, warga menutup hidung dan mulut, berharap udara yang dihirup tidak perlahan merenggut kesehatan mereka. Sementara itu, daerah penghasil kekayaan alam terbesar seperti Papua terus dibiarkan miskin, seolah-olah apa yang diambil dari tanah mereka bukanlah barang berharga.
Ironinya sungguh menyakitkan, anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk kemegahan seremonial kenegaraan. Atraksi udara TNI AU membelah langit dengan gagah, pesawat-pesawat canggih melintas, para prajurit melompat dari ketinggian ribuan kaki, membentangkan bendera merah putih raksasa, bahkan gambar presiden dan tulisan "81 Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" terlihat jelas melayang di langit Istana. Sungguh pemandangan yang mampu memukau mata.
Namun di bawah kemegahan itu terungkap sebuah kenyataan perih, bendera bisa melayang tinggi di langit istana, tapi tidak bisa menaungi rakyat yang tanah kekayaannya dirampas, lalu ditinggal berjuang sekadar untuk tetap bertahan hidup. Negara memprioritaskan pesta yang megah, tapi mengabaikan rakyat yang seharusnya dilindungi.
Kontras ini tak luput dari mata mahasiswa. Sehari setelah upacara kemerdekaan selesai, BEM UI menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Merebut Kemerdekaan". Ratusan mahasiswa turun ke jalan, namun langkah mereka dihadang barikade polisi yang mengerahkan 9.242 personel. Seluruh media dibungkam, tidak ada kabar yang memberitakan tentang mereka yang berusaha menyuarakan derita rakyat, padahal dua hal yang paling mereka soroti justru adalah hal yang paling menyentuh kehidupan rakyat, mereka menginginkan evaluasi dari program makan bergizi gratis dan penanganan bencana di NTT dan Kalimantan yang belum maksimal.
Pandangan di Dalam Syariat
Islam mengajarkan prinsip yang sangat tegas tentang kekayaan alam bahwa:
لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر
"Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." (Al-Ma'idah: 120).
Semua kekayaan di bumi seperti emas, tembaga, hutan, tanah, air pada hakikatnya semua adalah milik Allah SWT. manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya sebagai amanah. Penguasa atau negara bukan pemilik, melainkan sekadar pemegang amanah. Dan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pengelolaan sumber daya alam secara adil. Maksud adil di sini adalah bahwa hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut digunakan untuk menyejahterakan seluruh Masyarakat.
Negara boleh melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, namun bukan untuk mencampuri hak rakyat, melainkan dibayar sebagai pekerja oleh negara.
Allah SWT. juga berfirman:
وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۛ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ
"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
(Al-Baqarah : 195).
Mengalokasikan harta rakyat untuk seremonial yang mewah dan megah sementara rakyat masih susah dan menderita, hal itu bertentangan dengan perintah Allah SWT. untuk menempatkan harta pada tempat yang benar, terutama untuk menolong yang lemah dan membutuhkan.
Begitupula dengan melaksanakan program-program yang memakan biaya besar namun tidak terasa manfaatnya untuk seluruh rakyat.
Rasulullah Saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Pemimpin akan ditanya di hari kiamat nanti, apa yang kamu lakukan dengan kekayaan yang Allah titipkan di negerimu? Mengapa rakyat yang tinggal di tanah kaya justru hidup miskin? Mengapa saat rakyat membutuhkan pertolongan, negara justru sibuk berpesta?
Islam juga melarang menimbun kekayaan atau mengkhususkan nikmat hanya bagi segelintir orang.
يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ
"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (At-Taubah: 34).
Kekayaan alam yang diambil dari bumi Papua, Kalimantan, atau manapun juga, harus kembali untuk menyejahterakan seluruh rakyat, bukan dinikmati oleh segelintir pihak. Dalam sistem Islam, kekayaan alam adalah hak bersama, dan penguasa wajib menjamin bahwa tidak ada satu pun warga negaranya yang kelaparan atau hidup dalam garis kemiskinan.
Umar bin Khattab Radiallahu’anhu. pernah berkata: "Jika seekor kambing mati kelaparan di tepi sungai Efrat, aku takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena lalai menjaganya."
Jika Umar saja merasa bertanggung jawab atas seekor kambing, maka bagaimana dengan pemimpin yang membiarkan manusia (rakyatnya) hidup miskin di atas tanah yang kaya raya?
Dari semua peristiwa ini, muncul satu pertanyaan yang sederhana namun berat:
"Apakah kita sudah benar-benar merdeka, jika rakyatnya masih gemetar karena bumi berguncang, sesak napas karena asap yang tak kunjung reda, dan miskin di atas tanah yang kaya raya?"
Kemerdekaan bukan hanya tentang bendera yang dikibarkan tinggi di tiang upacara. Kemerdekaan sejati menurut Islam adalah ketika:
• Tidak ada penghambaan selain kepada Allah SWT. dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi seluruh larangan-Nya.
• Kekayaan alam dikelola dengan jujur oleh negara dan dikembalikan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.
• Kepentingan yang lemah harus didahulukan daripada yang berkuasa.
• Anggaran negara dipakai untuk menolong yang membutuhkan, bukan untuk kemegahan dan perayaan semata.
• Setiap orang di Papua, Kalimantan, NTT dan daerah-daerah lain (yang menghasilkan sumberdaya alam) merasa bahwa negara ini adalah amanah Allah SWT. yang dikelola dengan adil oleh pemerintah.
• Bebaskan rakyat untuk menyuarakan pendapatnya, jangan dibungkam dengan alasan keamanan, sebab pemimpin yang bijaksana adalah yang mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya.
Selama kekayaan alam negeri ini dinikmati oleh sebagian orang, sementara pemiliknya dibiarkan miskin, selama anggaran pesta lebih diutamakan daripada keselamatan rakyat, maka kata "Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur" itu baru sekadar tulisan di bawah bendera yang melayang di udara, belum menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh anak bangsa.
Kemerdekaan sejati bukan dirayakan dengan pesta di istana, tapi dirasakan oleh rakyat yang hidup aman, sejahtera, dan berkeadilan, karena itulah yang diridhai Allah SWT.
Maka semakin jelas bahwa sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara kita sekarang itu sungguh merupakan sistem yang kufur, tidak bisa memberikan keadilan dan keamanan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Saatnya kita berjuang, untuk menyuarakan syariat Islam. Sebab hanya dengan Islam, negara akan bisa memberikan kemerdekaan sejati bagi rakyatnya.
Wallahu’alam bishshawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar