Oleh : Sri Setyowati (Aliansi Penulis Rindu Islam)
Sejak awal pencanangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyebut MBG sebagai keharusan untuk menghapus stunting dan menciptakan generasi penerus yang bergizi baik. Namun, tampaknya polemik terus terjadi sejak awal seperti keracunan massal, menu yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi, sisa makanan yang terbuang percuma dan lainnya.
Dan yang terjadi saat ini menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut, akan tetapi dapur MBG yang beroperasi di sana hanya sebesar 1%. Sementara itu dapur MBG justru lebih banyak tersebar di Jawa sebesar 53% dimana wilayah dengan angka stunting paling rendah di Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Yohanes Tebai menyatakan bahwa di daerahnya minim akan sumber pangan bergizi. Angka gizi buruk maupun stunting merata di Mamberamo Raya bahkan tertinggi di Papua. Sebagian masyarakat penghasilannya tidak menentu. Di Papua, edukasi untuk menjaga kebersihan sangat kurang dan pelayanan kesehatan juga serba terbatas. (bbc.com, 28/07/2026)
Di sisi lain Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebut ada 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi sempat menerima transfer anggaran, meskipun dana tersebut telah dikembalikan lagi. (kompas.com, 29/07/2026)
Problem yang terus terjadi pada program MBG menunjukkan kurangnya kesiapan, lemahnya tata kelola, minimnya pengawasan serta pertanggungjawaban. Salah satu tujuan program tersebut untuk menekan angka stunting. Namun, pada kenyataannya belum tepat sasaran. Di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti di Papua masih sedikit tersentuh program tersebut.
Meskipun berbagai persoalan telah terjadi, tetapi tidak menyurutkan pemerintah dalam mempertahankan program MBG. Hal ini tidak terlepas dari janji politik saat pencalonan. Janji politik tentu tidak harus diteruskan ketika rakyat yang benar-benar membutuhkan tidak bisa merasakannya. Dana yang seharusnya untuk meningkatkan gizi masyarakat menjadi tidak tepat sasaran.
Keberhasilan program pemerintah hanya diukur dari banyaknya dapur yang dibangun dan banyaknya jumlah penerima manfaat, bukan pada prioritas daerah yang membutuhkan. Keberhasilan program yang telah ditetapkan harus tampak pada perubahan nyata, bukan pada deretan angka laporan yang tidak menyasar pada yang membutuhkan.
Di samping itu, banyak daerah yang lebih membutuhkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan sarana pendukung seperti jembatan atau jalan yang menjadi akses menuju sekolah daripada sekedar MBG.
Inilah watak sistem kapitalisme demokrasi. Kebijakan yang diterapkan bukan untuk kepentingan rakyat dan hanya menjadi ajang pembagian proyek untuk orang-orang dekat penguasa. Tidaklah mengherankan karena adanya balas budi atas pemenangan dan dukungan mereka saat pencalonan para penguasa.
Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah pengurus urusan rakyatnya (raain). Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Pemimpin dalam Islam akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyatnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan rakyatnya. Pemimpin tidak akan membiarkan jika ada rakyat yang kelaparan dan anak-anak kekurangan gizi.
Alasan daerah terpencil, sulit dijangkau, dan lainnya tidak dapat diterima karena negara memiliki segala sarana dan prasarana untuk menjangkaunya serta anggaran untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Daerah yang kekurangan dan termasuk 3T akan menjadi prioritas utama dalam kebijakannya, bukan malah diabaikan. Setiap kebijakan yang diambil harus diutamakan untuk kemaslahatan rakyat.
Pemilihan pemimpin dalam Islam simpel serta tidak ada campur tangan biaya dari pendukungnya, semua berdasarkan syariat yang telah Allah Swt. tetapkan karena itu tidak ada politik balas jasa ketika menjabat.
Para penguasanya hanya takut kepada Allah Swt. Kekuasaan yang diberikan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. baik di dunia maupun di akhirat, bukan alat untuk mencari popularitas atau memperkaya diri dan golongannya.
Saatnya kembali pada syariat. Hanya dalam Islam keadilan akan didapat karena penguasa akan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar individu setiap rakyat yang menjadi amanahnya.
Wallahu a'lam bishshawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar