Oleh : Diana Kamila
Perdana Menteri India Narendra Modi (PM ke-15 India) berkunjung ke Jakarta pada awal Juli lalu. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan India memasuki babak penguatan baru, ditandai kedatangan Modi dalam kunjungan kenegaraan balasan pada Senin (6/7). (mediaindonesia.com)
Modi pertama kali dilantik pada 26 Mei 2014 setelah kemenangan Bharatiya Janata Party (BJP), lalu terpilih kembali pada 2019 dan 2024, sehingga kini menjalani masa jabatan ketiga berturut-turut.
Kerja sama Indonesia-India sudah berjalan sejak lama, salah satunya lewat Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955, cikal bakal Gerakan Non-Blok yang diinisiasi India. Dalam kunjungan kali ini, kerja sama strategis mencakup pendidikan, kesehatan, teknologi, dan keamanan internasional. Indonesia meyakini kerja sama ini tetap direstui Amerika Serikat, meski India adalah salah satu pendiri BRICS, blok yang digadang menjadi penantang hegemoni AS.
Sebab secara politik dan militer, India tetap berada dalam aliansi AS, yang membutuhkan India untuk menekan apa yang mereka sebut ancaman Islam di Anak Benua India bersama Pakistan. Sejak BJP berkuasa di bawah Modi pada 2014, diskriminasi terhadap Muslim India meningkat tajam, termasuk pembongkaran masjid dan bangunan milik umat Islam. Bila sebelumnya sporadis, sejak 2014 tindakan ini menjadi sistematis lewat penertiban bangunan yang diklaim ilegal atau bulldozer action. Tercatat, hanya dalam 45 hari (Mei-Juni 2024), 23 bangunan keagamaan Islam dirobohkan menggunakan alat berat.
Modi menjalankan politik Hindutva, nasionalisme Hindu yang dinilai mendiskriminasi Muslim, di antaranya lewat pencabutan status khusus Kashmir disertai penangkapan massal warga Muslim, serta pengesahan Citizenship Amendment Act (CAA) yang dinilai diskriminatif. Human Rights Watch mencatat sejumlah materi kampanye Modi pada Pemilu 2024 sebagai ujaran kebencian terhadap Muslim, salah satunya lewat istilah "penyusup" (infiltrators) yang merujuk pada Muslim, khususnya imigran Bangladesh.
Akar Masalah: Kelemahan Politik Umat Islam Global
Mengapa 200 juta Muslim India tetap tak berdaya menghadapi represi berulang ini? Lemahnya posisi politik Muslim India mencerminkan kelemahan politik umat Islam internasional secara keseluruhan, akibat tak dimilikinya kekuatan politik global yang disegani sejak runtuhnya Khilafah.
Ada pola campur tangan negara-negara imperialis dalam mengeksploitasi kekayaan alam negeri Muslim, yang memecah-belah umat dan menjadikan banyak penguasa negeri Muslim tak lebih dari "boneka" kepentingan asing. Pakistan contohnya: punya militer dan alutsista memadai, namun tak bertindak efektif melindungi Muslim India karena penguasanya di bawah pengaruh Barat.
Harapan sebagian publik pada PBB atau lembaga HAM internasional untuk membela Muslim Kashmir pun rapuh, sebab forum itu hanya efektif bila sejalan kepentingan negara imperialis, seperti terlihat pada isu Timor Timur yang berhasil karena didukung Barat. Sebaliknya, isu-isu keislaman seperti Palestina atau India kerap diabaikan karena tak sejalan agenda mereka.
Solusi Islam: Persatuan Politik, Bukan Sekadar Diplomasi
Dari akar masalah inilah letak persoalan mendasarnya. Selama umat Islam di India, Palestina, atau kawasan konflik lain hanya bersandar pada diplomasi bilateral atau tekanan lembaga internasional yang tunduk pada kalkulasi negara adidaya, nasib mereka akan terus bergantung pada belas kasihan pihak lain, bukan kekuatan sendiri.
Tanpa persatuan politik yang kuat dan nyata, tekanan diplomatik lewat PBB maupun HAM internasional diprediksi tak membawa perubahan berarti bagi nasib Muslim di India maupun wilayah konflik lain. Yang dibutuhkan bukan sekadar kunjungan kenegaraan atau nota kesepahaman bilateral, melainkan kehadiran kembali persatuan umat dan kepemimpinan politik Islam yang berfungsi sebagai perisai (junnah) bagi Muslim di mana pun berada — yakni Khilafah Islamiah.
Dengan kekuatan politik global yang mandiri dan disegani, umat Islam baru akan memiliki daya tawar nyata di hadapan negara-negara besar, sebagaimana kelompok lain yang selama ini terlindungi karena disokong kekuatan politik besar dunia. Selama umat Islam masih terserak dalam puluhan negara-bangsa tanpa satu kepemimpinan politik yang menyatukan.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar