Oleh : Zulfi Nindyatami, S.Pd.
Pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah melalui program Makan Begizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya teratasi. Faktanya di lapangan masih banyak anak yang terserang stunting. Bahkan, dengan adanya MBG ini justru memunculkan banyak polemik baru. Alih-alih mencegah angka stunting, masyarakat malah mengalami penurunan kesehatan. Mendengar banyak berita yang mengalami keracunan, banyak orang tua yang akhirnya meminta untuk anaknya tidak memakan MBG yang dibagikan sekolah. Di samping itu dapur MBG pun tidak tersebar merata sesuaikebutuhan, masih banyak yang fiktif, namun anggaran terus digelontorkan.
Survei status Gizi Nasional tahun 2024 angka stunting tertinggi berada di Papua Pegunungan sebesar40%, disusul keempat Papua Tengah 32,5%, dan Papua Barat Daya 30,5%. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Papua Distrik Memberamo Raya menjadi wilayah tertinggi kedua setelah Supiori dengan prevalensi stunting pada anak balita mencapai 22,65%. Pasalnya, Di Papua hanya ada 10% SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) padahal Papua adalah daerah tinggi stunting dan gizi buruk. Sedangkan, di daerah yang tercatat rendah stunting, justru dibangun banyak SPPG sepertu di sebagian wilayah Pulau Jawa, dan Sumatera (08/08/2026, www.bbc.com)
Sementara itu, di Memberamo Raya sudah dibangun satu SPPG sejak bulan Januari 2026, namun pekerjaan pembangunannya terhenti hingga saat ini. Seharusnya dalam kurun 64 hari sudah rampung. Alasannya pekerjaan mangkrak, karena bahan bangunan yang dikirim cukup menyita waktu, sebagian bahan bangunan dikirim dari Jawa Timur. Di mana transpprtasi menuju Memberamo Raya hanyamelalui perairan, untuk pengangkutan barang berat (08/08/2026, www.bbc.com).
Sementara itu, di Supiori sendiri SPPG sangat jarang, sehingga tidak banyak membantu menurunkan angka stunting. Sejak Bulan November 2025 dibangun 3 dapur besar SPPG, dengan waktu beroperasi awal tahun 2026. Adapun permintaan 27 titik SPPG, namun hanya ada 12 titik SPPG yang masih dalam proses pekerjaan. Awalnya perencanaan rampung bulan Juli 2026, namun hingga saat ini belum mulai beroperasi (08/08/2026, https://infopublik.id).
Menuru Kepa Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menyatakan SPPG fiktif terus disisir dan dilakukan penelusuran. Temuan penelusuran ini dilaporkan terdapat 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi, tetapi mendapatkan transferan anggaran. Data tersebut tersebar di beberapa titik. Menurutnya penelusuran ini akan terus dilakukan dan sebagian anggaran sudah dikembalikan ke kas negara (08/08/2026, www.kompas.com).
Fokus Fiktif Program MBG
Program MBG tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Tujuan diimplementasikan MBG ini berawal dari Indonesia darurat stunting dan gizi buruk. Namun, tujuan awal ini tidak relevan dengan sebaran penerima manfaat di wilayah dengan angka stuntingnya tinggi. Daerah 3T justru terlupakan dalam program ini. Sehingga adanya program pemerintah ini tidak memberikan dampak positif bagi wilayah tersebut, tidak adanya efek pengaruh dalam mengatasi stunting.
Indikator keberhasilan justru dapat dirasakan pada realisasi anggaran, bukan terselesaikannya problem yang menjadi latar belakang lahirnya program ini. Faktanya pemerintah mampu memangkas anggaran dari berbagai sisi. Hingga terjadi efisiensi anggaran dan berimbas pada berbagai sektor. Pada beberapa penyampaian pidato, pemerintah menyebutkan keberhasilan penyaluran MBG kepada setiap penerima manfaat. Sementara itu, indikator keberhasilan hanya mengikat pada pemenuhan anggaran dan angka penerima saja, bukan pada penurunan angka stunting
Program Kemitraan yang Berpihak pada Keuntungan Semata
Akibat banyak anggaran tersedot untuk MBG dan program populis lainnya, menjadikan sektor yang membutuhkan anggaran dan termasuk yang primer di tengah masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi. Program yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah negara dari tingkat kesejahteraan masyarakat dalam kesehatan dan kecerdasan , justru terabaikan. Pasalnya banyak sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak, akses kesehatan yang cukup dipersulit, dan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan angka pengangguran. Begitupun, di wilayah 3T, seharusnya program MBG ini prioritas sasaran adalah daerah tersebut, bukan di daerah yang ekonominya tinggi.
Program ini sudah terlihat melilit problematika masyarakat. Wilayah di daerah stunting tinggi salah satunya di daerah 3T, kemitraan pengusaha tidak begitu banyak. Sehingga pemerintah berpikir ulang untuk membangun SPPG serta pengelolaannya yang membutuhkan modal besar. Hal ini, menjadi ajang bancakan kroni penguasa serta kebijakan berbasis kepentingan elit, bukan berpihak pada rakyat.
Program Kapitalis Berorientasi pada Pencitraan Semata
Program MBG menjadi program utama dalam pemerintahan saat ini. Meski banyak problem dan kontradiktif di kalangan masyarakat, namun pemerintah masih tetap bersikukuh untuk menjalankannya. Kebijakan yang bukan berpihak pada rakyat, dan tidak sesuai dengan tujuan awal menjadi biang keroknya. Ditambah pembuatan kebijakan dalam kapitalisme berorientasi pada pencitraan penguasa sebagau modal kepentingan kontestasi pada periode berikutnya. Sementara itu, pemerintah juga bagi-bagi keuntungan untuk segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya. Inilah potret sistem demokrasi menjadikan penguasa sibuk mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan memikirkan nasib rakyat.
Kepemimpinan Islam dalam Kesejahteraan Rakyat
Penguasa dalam Islam adalah raa'in sehingga harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Raa’in sebagai pelayan, pembantu yang melayani segala kebutuhan rakyat. Berkorban untuk rakyat dalam memenuhi tugas dan amanah besar yang diembannya. Bukan hanya sebagai pemimpin negara, namun juga betul-betul melaksanakan segala kewenangan dan kewajibannya. Artinya menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Pemimpin negara bukan hanya sekedar jabatan semata untuk berkuasa, tetapi sebagai penyedia kebutuhan rakyat, juga menerima saran dan kritik darirakyatnya. Inilah sosok pemimpin yang didambakan oleh rakyat, karena kebijakan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Penderitaan satu orang rakyat pun akan diperhatikan, tidak ada yang diabaikan, apalagi menyangkut nyawa manusia.
Kemasalahatan Rakyat menjadi Fokus Utama Pemimpin
Kebijakan dalam sistem Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat. Sehingga fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, tidak sibuk dengan pencitraan. Kebijakan yang disahkan oleh penguasa haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya di daerah perkotaan atau daerah administratif, tetapi juga ke daerah 3T. Agar seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin dapat dilaksanakan ke seluruh daerah tanpa terkecuali. Begitupun pada sektor kesehatan, tidak hanya melalui program bantuan makanan juga pelayanan kesehatan dalam pencegahan stunting pasti diprioritaskan. Inilah sistem Islam prioritas program pemerintah tidak pada mengejar populerisme jabatan, tetapi pada kemaslahatan masyarakat.
Program makan begizi gratis bukan menjadi program yang diutamakan dalam mencegah stunting. Islam memiliki sistem yang betul-betul memberantas problematika rakyat hingga ke akarnya. Jika stunting menjadi permasalahannya, maka kesehatan yang menjadi prioritas juga pembukaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu solusinya. Memberikan peluang masyarakat untuk berusaha, memperbaiki ekonomi masyarakat, hingga masyarakat dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan bekerja secara layak. Pemenuhan gizi seimbang dengan memberikan edukasi dan sosialisasikepada masyarakat secara tepat. Pemerintahlah yang memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat dengan baik dalam memberikan edukasi tersebut. Anggaran sepenuhnya diselenggarakan sesuai target setiap sektor dan diprioritaskan pada kebutuhan primer seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.
Pemilihan pemimpin (khalifah) dalam Islam mudah, efektif, dan efisien sehingga tidak butuh banyak biaya yang menghasilkan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan. Begitupun, bukan pada modal program pemerintahan untuk meraih simpati masyarakat sebagai pemilihan selanjutnya, tetapi pada sosok pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab atas segala kemaslahatan rakyat. Tidak ada permaianan anggaran di sistem Islam, karena segalanya dipertanggungjawabkan atas program yang dijalankan ke seluruh wilayah pelosok daerah.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar