Oleh: Hanum Hanindita, S.Si. (Penulis Artikel Islami)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat pemerintah ternyata masih jauh dari harapan warga di daerah terpencil. Berdasarkan laporan BBC News Indonesia, Provinsi Papua masuk dalam 10 besar wilayah dengan angka stunting dan gizi buruk paling parah di Indonesia. Anehnya, jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua hanya ada 1% dari total nasional. Sebaliknya, Pulau Jawa yang angka stuntingnya jauh lebih rendah justru memiliki 53% dari seluruh dapur makan gratis di Indonesia. Akibat ketimpangan ini, anak-anak di Kampung Anggreso, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, tetap mengalami gizi buruk dan cacingan tanpa mendapat bantuan makanan tambahan. (bbc.com, 28/07/26)
Di tengah minimnya bantuan untuk anak-anak Papua, Badan Gizi Nasional (BGN) justru menemukan masalah besar berupa 414 dapur atau SPPG fiktif di Indonesia. Menurut berita dari Kompas.com, ratusan dapur ini sebenarnya belum beroperasi atau bahkan tidak ada wujudnya. Namun, rekening dapur-dapur bermasalah ini sudah menerima kiriman anggaran hingga ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat. (nasional.kompas.com, 29/07/26)
Kebijakan untuk Pencitraan
Melihat fakta di atas, kita bisa melihat beberapa masalah utama dalam pembuatan kebijakan saat ini:
Pertama, program makan gratis ini tampaknya tidak dibuat berdasarkan data riil di lapangan. Pemerintah lebih fokus pada seberapa banyak anggaran yang habis terserap, bukan pada apakah masalah gunting dan gizi buruk di daerah miskin benar-benar selesai.
Kedua, program mengabaikan sektor vital. Anggaran negara yang sangat besar tersedot untuk program populis ini. Akibatnya, fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan warga di wilayah terpencil seperti puskesmas, obat-obatan, dan tenaga kesehatan malah terabaikan. Kaum ibu di Papua masih harus melahirkan sendiri tanpa bantuan bidan, dan anak-anak tumbuh lumpuh akibat kurang gizi sejak dalam kandungan. Program ini akhirnya hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek untuk kelompok elit dan kroni penguasa.
Ketiga, efek buruk politik demokrasi sekuler. Dalam sistem politik seperti ini meniscayakan memandulkan peran penguasa sebagai pengurus masalah umat. Penguasa hanya diposisikan sebagai fasilitator dan regulator dalam menerapkan kebijakan.
Akibatnya pembuatan kebijakan sering kali hanya dipakai sebagai alat pencitraan penguasa agar terpilih lagi di pemilu berikutnya. Karena biaya politik untuk mencalonkan diri sangat mahal, penguasa yang menang sibuk mengamankan posisinya. Mereka membalas budi kepada para pendukungnya lewat proyek kebijakan, bukannya murni memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat kecil.
Solusi Islam: Pemimpin adalah Pelayan yang Bertanggung Jawab
Pandangan politik sekuler di atas sangat berbeda dengan cara Islam dalam mengatur negara. Dalam sistem Islam, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab penuh secara langsung untuk mengurus keperluan hidup rakyatnya. Pemimpin tidak boleh berbohong atau hanya mencari popularitas. Rasulullah Saw. bersabda: "Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan dalil ini, berbagai kebijakan dalam sistem Islam (termasuk dalam masalah pangan rakyat) akan berjalan dengan prinsip berikut:
Pertama, fokus pada masalah nyata. Negara akan mendata dengan akurat wilayah mana saja yang kekurangan pangan atau gizi buruk. Bantuan makanan dan fasilitas kesehatan akan langsung dikirim ke tempat yang paling membutuhkan, tanpa memandang apakah wilayah itu dekat dari pusat kota atau berada di pedalaman terpencil.
Kedua, kebijakan bebas dari kepentingan politik. Pemilihan pemimpin (Khalifah) dalam Islam didesain secara mudah, cepat, dan hemat biaya. Karena tidak membutuhkan modal triliunan dari para pengusaha atau cukong politik. Dengan demikian penguasa terpilih tidak akan memiliki beban utang budi. Kebijakan yang lahir pun akan bebas dari keberpihakan kepada elit tertentu dan hanya fokus untuk kemaslahatan umat.
Ketiga, anggaran tepat sasaran. Negara bisa menyalurkan dana dari kas umum (Baitul Mal) secara murni untuk membangun puskemas, menggaji dokter, dan menjamin asupan gizi setiap individu masyarakat secara merata, tanpa ada celah untuk korupsi atau dapur fiktif.
Khatimah
Kasus dapur fiktif di tengah masalah gizi buruk di Papua menjadi peringatan keras. Masalah kelaparan tidak bisa selesai hanya dengan program yang sifatnya sekadar mencari pencitraan. Selama kebijakan negara masih tercemar dengan urusan politik pemilu dan bagi-bagi proyek, rakyat kecil yang akan selalu menjadi korban. Indonesia butuh perubahan besar dalam mengartikan sosok pemimpin. Pemimpin bukan sekadar orang yang sibuk mencari panggung, melainkan pelayan nyata yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan seluruh rakyatnya. Sosok pemimpin seperti ini hanya bisa lahir dari sistem Islam yang diterapkab secara total dan menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu'alam bishowab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar