Oleh : Nihayah
Saat ini umat Islam tengah dilingkupi berbagai persoalan yang berdampak pada munculnya berbagai bentuk penderitaan di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, dan moral. Banyak persoalan tersebut berlangsung secara sistematis dan berkaitan dengan arah kebijakan politik yang diambil oleh para penguasa. Karena itu, berbagai masalah yang muncul tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga perlu dilihat dari aspek kebijakan dan tata kelola yang melatarbelakanginya berbagai persoalan yang berdampak pada munculnya berbagai bentuk penderitaan umat saat ini. Jika dicermati Berbagai persoalan umat tidak muncul secara kebetulan, tetapi berkaitan erat dengan arah kebijakan politik yang diambil oleh para penguasa. Dengan kata lain, keputusan politik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kehidupan umat.
Rendahnya literasi politik Islam menyebabkan umat sering menilai persoalan dari sisi figur, bukan dari sisi sistem yang melahirkan berbagai kebijakan. Selama sistem yang menjadi dasar penyelenggaraan negara tidak dikaji secara kritis, pergantian pemimpin belum tentu mampu menyelesaikan persoalan yang berulang. Akibatnya, umat terus menghadapi siklus
Rendahnya literasi politik Islam menyebabkan umat sering menilai persoalan dari sisi figur, bukan dari sisi sistem yang melahirkan berbagai kebijakan. Selama sistem yang menjadi dasar penyelenggaraan negara tidak dikaji secara kritis, pergantian pemimpin belum tentu mampu menyelesaikan persoalan yang berulang. Akibatnya, umat terus menghadapi siklus masalah yang tanpa menyentuh akar persoalannya.
Polarisasi Dampak Politik Kapitalisme
Polarisasi politik yang terjadi saat ini bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan pilihan politik masyarakat. Dalam perspektif ideologis, polarisasi juga dipengaruhi oleh sistem politik kapitalisme yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan kelompok tertentu. Akibatnya, politik lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan daripada pelayanan terhadap rakyat.
Dalam praktiknya, masyarakat diarahkan untuk memilih dan membela kubu politik tertentu. Loyalitas kepada tokoh, partai, atau kelompok sering kali lebih menonjol daripada upaya mengkaji apakah kebijakan yang diambil benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat. Akibatnya, muncul fanatisme politik yang menyebabkan masyarakat mudah saling menyalahkan, saling menyerang, bahkan memutus ukhuwah hanya karena perbedaan pilihan, Polarisasi juga menggeser fokus masyarakat dari persoalan mendasar menuju konflik antarkelompok. Perdebatan lebih banyak berkisar pada siapa yang berkuasa daripada bagaimana kekuasaan digunakan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap rakyat.
Dalam perspektif yang mengkritisi kapitalisme, polarisasi dipandang sebagai konsekuensi dari sistem politik yang berorientasi pada kompetisi kekuasaan. Keberhasilan politik sering diukur dari kemampuan memenangkan kontestasi, sehingga berbagai cara ditempuh untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan masyarakat.
Polarisasi Menjadi Konsekuensi Politik Demokrasi Liberal. Dalam praktiknya, setiap kelompok berusaha memenangkan kompetisi dengan membangun loyalitas pendukung dan membedakan diri dari lawan politik. Dampaknya masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu politik.Di sisi lain, rendahnya pemahaman umat tentang politik dalam Islam membuat banyak kaum Muslim ikut larut dalam polarisasi. Politik dipahami hanya sebagai memilih tokoh atau memenangkan kontestasi. Ukhuwah Islamiyah melemah karena fanatisme terhadap tokoh atau partai. Energi umat habis dalam konflik politik sesaat.
Kerusakan Politik Kapitalisme
Akar persoalan yang melahirkan berbagai problem kehidupan umat adalah sistem politik kapitalisme. Sistem ini pertama, dibangun di atas asas sekularisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan, sehingga hukum dan kebijakan lebih ditentukan oleh kepentingan manusia daripada wahyu Allah SWT. Akibatnya, politik tidak lagi berfungsi sebagai sarana mengurus urusan rakyat dengan amanah, tetapi menjadi arena perebutan kekuasaan dan kepentingan.
Kedua, dalam sistem kapitalisme, kekuasaan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan modal. Biaya politik yang tinggi membuka ruang bagi pemilik modal untuk memberikan dukungan kepada kandidat atau partai politik. Setelah kekuasaan diraih, tidak jarang kebijakan yang lahir lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas.
Ketiga, Kerusakan tersebut diperparah oleh rendahnya kesadaran politik umat. Politik dipersempit hanya sebagai urusan pemilu dan pergantian pemimpin. Padahal, persoalan mendasar bukan semata-mata siapa yang memimpin, melainkan sistem apa yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan. Selama sistem yang diterapkan tetap menghasilkan kebijakan yang sama, pergantian figur tidak akan menyelesaikan akar persoalan.
Membangun Kesadaran Politik Umat
Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Politik dalam Islam (as-siyasah) adalah ri'ayah syu'un al-ummah, yaitu mengatur seluruh urusan umat berdasarkan syariat Allah. Tujuan politik bukan mempertahankan kekuasaan atau melayani kepentingan kelompok tertentu, melainkan mewujudkan keadilan, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat, serta menghadirkan rahmat bagi seluruh alam.
Politik dalam Islam bukan sekadar persoalan siapa yang memimpin, tetapi bagaimana seluruh aspek kehidupan—ekonomi, pendidikan, peradilan, keamanan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam—diatur dengan hukum yang diturunkan Allah demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia.
Adapun langkah-langkah membangun kesadaran politik umat :
1. Menguatkan akidah dan cara pandang Islam (aqidah siyasiyah).
Umat perlu ditanamkan keyakinan bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mengatur kehidupan bermasyarakat, ekonomi, hukum, pendidikan, dan pemerintahan. Kesadaran ini menjadi fondasi agar umat menjadikan syariat sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
2. Meningkatkan literasi politik Islam.
Umat perlu memahami hakikat politik dalam Islam sebagai ri'ayah syu'un al-ummah (mengurus urusan umat dengan hukum Allah), sehingga tidak lagi memandang politik hanya sebatas pemilu, jabatan, atau persaingan antarkelompok.
3. Membina umat dengan dakwah yang mencerdaskan.
Dakwah tidak hanya mengajak kepada kesalehan individu, tetapi juga membangun pemahaman tentang bagaimana Islam memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, dan tata kelola negara.
4. Menjadikan syariat Islam sebagai tolok ukur dalam menilai kebijakan.
Umat hendaknya membiasakan diri menilai berbagai kebijakan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan semata-mata karena kepentingan politik, fanatisme kelompok, atau popularitas tokoh.
5. Menghidupkan budaya amar makruf nahi mungkar.
Umat didorong untuk peduli terhadap berbagai persoalan publik, memberikan nasihat kepada penguasa dengan cara yang baik, serta mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sikap ini merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kehidupan.
Oleh karena itu, membangun kesadaran politik umat merupakan kebutuhan yang mendesak. Kesadaran politik yang dimaksud bukanlah fanatisme terhadap kelompok atau kepentingan tertentu, melainkan kesadaran yang dibangun di atas akidah Islam sehingga umat mampu memahami persoalan secara mendasar, menjadikan syariat sebagai tolok ukur dalam menilai kebijakan, menjaga persatuan, serta berkontribusi dalam menghadirkan perubahan yang diridhai Allah SWT. Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah)..." (QS. Al-Baqarah: 208)
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar