Oleh: Bunda Erma E. (Pemerhati Generasi)
Sungguh miris hidup dan bertahan di negeri ini. Per Mei 2026 Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menyebutkan lebih dari tujuh juta angkatan kerja menganggur dan lebih dari satu juta sarjana masih menganggur. (Kompas.id, 7-08-2026)
Wajar jika banyak mahasiswa menagih janji lapangan kerja kepada pemerintah. Pasalnya, pemerintah telah menjanjikan 19 Juta lapangan kerja. Namun realitanya janji hanyalah janji, akan tetapi realitanya tidak pernah terwujud. Program MBG dan KDMP yang digadang-gadang akan menyerap banyak tenaga kerja, dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya lulusan perguruan tinggi.
Fakta bahwa angka pertumbuhan ekonomi naik bisa jadi benar secara angka, namun tidak diikuti pertumbuhan lapangan kerja yang sebanding, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) makin meluas adalah fakta yang tidak bisa disembunyikan.
Dampak dari situasi ini adalah jobfair dipenuhi dengan pencari kerja, bahkan sejumlah orang tua harus mengantar dan menunggu anaknya berburu pekerjaan.
Harus diakui, sistem ekonomi Kapitalisme yang diadopsi negeri ini menstandartkan pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal, bukan kesejahteraan riil masyarakat, individu per individu. Akibatnya, ketika ekonomi mengalami kelesuan, maka agar Perusahaan tidak banyak menanggung kerugian, maka solusi yang menjadi andalan adalah terjadinya PHK massal.
PHK dan pengangguran seolah dibiarkan dan tidak ada solusi efektif. Karena dalam Kapitalisme, keuntungan pemilik modal lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup pekerja. Pekerja ibarat petarung yang tak pernah dimenangkan tapi selalu menjadi korban dan pihak yang kalah.
Dalam Kapitalisme, negara menyerahkan tersedianya lapangan kerja kepada pasar dan pihak swasta. Sedangkan negara hanya bertindak sebagai regulator yang memastikan hal tersebut berlangsung. Jelaslah bahwa negara yang mengadopsi sistem Kapitalisme lepas tangan dan tidak memberikan jaminan bagi kehidupan rakyatnya.
Jahatnya lagi, kapitalisme membiarkan kepemilikan umum (SDA, tambang, energi) dikuasai korporasi swasta/asing atas nama investasi, sedangkan rakyat sebagai pemilik asli SDA tersebut hanya bisa gigit jari tanpa bisa menikmatinya. Padahal jika dikelola negara untuk rakyat, sektor ini berpotensi menyerap tenaga kerja yang jumlahnya sangat besar serta hasil dari SDA juga bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Disinilah kedzaliman itu melekat pada sistem yang eksis hari ini.
Selama sistem Kapitalis ini diterapkan, maka selamanya problem PHK dan pengangguran akan terus terjadi tanpa ada solusi. Berbeda dengan Islam, dimana Islam memiliki konsep yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi ala Kapitalisme atau akumulasi modal.
Negara yang menerapkan Islam yakni Kh1l4f4h, akan bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyatnya serta menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan, sementara syariat mengatur hubungan kerja dan melindungi hak pekerja, sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau didzalimi.
Disinilah negara Kh1l4f4h berperan sebagai raa’in (pengurus) bagi setiap rakyat yang membutuhkan, mengembangkan industri strategis, serta memfasilitasi keterampilan dan penempatan kerja rakyat. Kh1l4f4h tidak akan menyerahkan lapangan ketrja pada pihak swasta, karena fungsi raa’in tidak akan berjalan jika peran dan tanggung jawab ini dialihkan kepada pihak swasta.
Selain itu, sumber daya strategis seperti SDA minyak, gas, tambang, hutan, dan air merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat dan haram dalam Islam menyerahkan asset milik rakyat kepada swasta atau pihak asing. Melalui prinsip ini, Khilafah mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar, sehingga persoalan pengangguran akan mudah diselesaikan jika Kembali kepada konsep Islam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar