Oleh: Essy Rosaline Suhendi (Aktivis Muslimah Karawang)
Beberapa infleuncer dihantui dengan berbagai teror seperti Chiki Fawzi yang mendapat ancaman digital yang disertai gambar kepala babi dan Sherly Annavita yang mobilnya dicoret-coret, serta DJ Donny yang dikirimi bangkai ayam dengan kepala terpotong, dan surat ancaman yang menyebut aktivitasnya di media sosial. Sebelumnya, mereka memposting mempublikasikan konten penanganan pemerintah untuk bencana banjir dan longsor di Sumatera (www.bbc.com, 02/02/26).
Di satu sisi, aksi teror yang terjadi, dikecam oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo. Ia mengatakan, pemerintah dengan tegas menolak segala bentuk intimidasi dan teror terhadap warga negara, termasuk kepada konten kreator yang menyampaikan kritik (www.antaranews.com, 02/01/26).
Pernyataan dari Angga, seakan mempertegas, bahwa pelaku teror bukanlah pemerintah tapi rakyat. Nampak sekali, pemerintah tidak ingin jadi pihak tertuduh dan ingin melindungi image demokrasi yang selama ini menjunjung tinggi hak kebebasan.
Wajah Baru Demokrasi
Lantas, apakah masuk diakal, apabila yang dikritik adalah pemerintah dan yang meneror atas ketidakpuasan kinerja rezim adalah rakyat sendiri? Bukankah, selama ini rakyat justru sangat geram, menyaksikan lambannya penanganan bencana sumatera?.
Maka sangatlah tidak mungkin, apabila pelaku teror adalah rakyat, kecuali ada rakyat yang dititah menjadi orang suruhan yang memang dimonitori oleh seorang sutradara panggung kekuasaan untuk melakukan intimidasi dan teror terhadap aktivis dan infleuncer kritis. Hal demikian menunjukan, demokrasi yang selama ini katanya bebas berpendapat ternyata malah membuat negara melakukan bentuk kekerasan untuk membungkam rakyat dengan cara membenturkan sesama rakyat tanpa mengotori tangannya sendiri.
Rezim anti kritik menjadi bukti, bahwasanya sistem yang saat ini berjalan adalah sistem demokrasi otoriter. Sistem ini adalah sistem cacat buatan manusia dan terlahir dari sebuah ideologi sekulerisme Kapitalisme. Jadi sangatlah wajar, apabila elite politik dan oligarki begitu menjunjung tinggi ideologi ini karena mereka dapat dengan leluasa menancapkan aturan yang dapat disesuaikan dengan kepentingan politik dan para kapitalis demi memperkaya diri.
Saatnya Ganti Sistem
Paradoks demokrasi akan terus terjadi, apabila masih percaya dan menaruh harapan terhadap para pemangku hajat jabatan di jajaran rezim, yang pada faktanya, di mata mereka, kepentingan rakyat bukan menjadi hal penting karena asas yang terbangun dalam sistem demokrasi kapitalisme adalah asas keuntungan bukan didasari ketulusan melayani rakyat.
Oleh karena itu, alangkah baiknya rakyat tidak jatuh pada lubang yang sama dan tidak terfokus pada siapa yang menjabat, sebab dalam aturan main sistem demokrasi yang menjadi masalah utama bukanlah pada siapa yang menjalankan tapi aturan yang dijalankan memang harus sesuai dengan sistem yang berjalan. Demokrasi ibarat lingkaran setan, yang akan terus memperdaya para pejabat untuk melakukan perbuatan yang yang dilarang oleh aturan agama dan mendorong pejabat juga rakyat untuk memisahkan agama dengan kehidupan.
Akibatnya, kerusakan moral, kemiskinan, kasus korupsi, termasuk intimidasi dan teror pada rakyat tidak akan mendapatkan penyelesaian, karena demokrasi akan melakukan berbagai cara untuk menguatkan ideologi sekulerisme kapitalisme, supaya tetap berdiri melawan siapapun yang menghalangi. Padahal, ada sebuah sistem yang sangat sempurna dan mampu menciptakan keadilan juga memberantas kedzaliman hingga akarnya.
Mengkritik Penguasa dalam Islam
Sistem tersebut adalah sistem Islam. Islam memiliki sistem kepemimpinan yang disebut dengan Khilafah. Khilafah akan mengangkat seorang Khalifah/pemimpin yang bertanggungjawab untuk mengurusi urusan rakyat dan menerapkan syari'at Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan.
Penguasa dalam Islam atau Khalifah diibaratkan sebagai junnah(perisai) atau pelindung rakyat, bukan peneror dan pengancam rakyat. Rasulullah Saw bersabda, ”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)
khilafah akan menjadikan akidah sebagai dasar dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan, meliputi sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, hukum dan pemerintahan. Khalifah yang terpilih bukanlah orang yang menjadikan jabatannya sebagai alat kekuasaan atau demi mendapatkan hak istimewa, sebab Khalifah adalah orang yang beriman dan takut kepada Allah, sehingga ia memandang jabatan sebagai amanah yang akan Allah SWT pinta pertanggungjawaban kelak di akhirat.
Selain itu, Islam juga memandang bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat wajib diatur oleh syari'at, yakni, peran penguasa adalah sebagai rain (pengurus) dan junnah (pelindung), sedangkan rakyat bertugas melakukan muhasabah lil hukam yaitu mengontrol dan mengoreksi pejabat pemerintahan. Akhirul kalam, sosok pemimpin yang dapat menerima kritik hanya dapat ditemui dalam sistem kepemimpinan Islam khilafah.
Wallahu a'lam bishshawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar