Oleh: Essy Rosaline Suhendi (Aktivis Muslimah Karawang)
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, bahwa penyaluran MBG selama anak libur sekolah dinilai kurang efektif, karena orang tua memiliki peran lebih dominan dalam menyiapkan makanan bergizi di rumah. Apalagi, jika yang disalurkan adalah makanan olahan dengan kandungan gizi rendah, efektifitas program ini menurutnya, patut dipertanyakan (www.kontan.co.id, 28/12/25)
Serba-serbi masalah yang ditelurkan MBG, nampaknya cukup membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Alih-alih MBG dapat menyelesaikan masalah stunting, tapi justru terlihat menimbulkan banyak masalah baru.
Kegagalan Sistem Kapitalisme
Seperti halnya, kasus keracunan akibat MBG, ompreng mengandung babi, SPPG tak sesuai standar, bahkan yang terakhir terjadi kecelakaan yang diakibatkan supir mobil pengantar MBG yang masuk ke halaman sekolah hingga menabrak beberapa murid juga guru yang saat itu tengah berkumpul di area luar sekolah.
Selain itu, MBG ini ternyata merugikan sebagian pihak, pihak yang diuntungkan jelas adalah para pemilik SPPG, sedangkan pedagang kecil merasakan dampak dari beberapa harga buah-buahan, ayam, dan telur yang mengalami kenaikan harga. Padahal, sebelum ada MBG harga yang ditetapkan tidak pernah selalu mahal seperti sekarang.
Selain itu, budgeting anggaran dari program MBG yang besar, berdampak pada pengurangan anggaran bidang lain yang turut mewarnai masalah MBG. Diperparah pula, dengan ulah oknum yang menjadikan MBG sebagai lahan basah untuk melakukan korupsi, membuat semakin terlihat, bahwa program MBG harus dievaluasi oleh pemerintah, jika benar-benar tulus ingin melayani rakyat dan melanjutkan program ini di tahun 2026.
Namun sayangnya, jika MBG masih dilanjutkan dalam sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan, maka akan sangat mustahil, MBG mampu membawa anugerah bagi masyarakat. Pasalnya, MBG dalam sistem ini adalah program populis kapitalistik, sehingga yang dipentingkan adalah terlaksananya program, bukan mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat agar mendapatkan manfaatnya dan sama sekali tidak mampu menyelesaikan stunting. Buktinya, MBG yang diberikan kepada sekolah, terkadang adalah makanan olahan yang nihil dari kandungan gizi seimbang.
MBG Untuk Siapa?
Program MBG juga terkesan sangat dipaksakan untuk terus berjalan, meski banyak permasalahan krusial di lapangan. Bukankah nampak terlihat seakan-akan kehadiran MBG bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan penguasa dan pengusaha yang mengelola SPPG yang kebanyakan adalah kroni penguasa.
Walhasil, program MBG menunjukan bahwa penguasa kapitalistik tidak amanah terhadap anggaran negara yang strategis. Program ini juga menimbulkan rasa khawatir juga ketakutan pada diri masyarakat, sebab melihat fakta di lapangan beberapa MBG mengandung makanan beracun, tidak higienis dan berupa makanan ultra processed food.
Seharusnya, seluruh kebijakan yang diterapkan oleh negara, wajib dipikirkan matang-matang dan tidak serampangan. Namun, sistem kapitalisme adalah sistem yang tidak mengindahkan pelayanan tulus pada rakyat. Asas yang dibangun antara negara dengan rakyat pun ibarat penjual dengan pembeli.
Jadi sangatlah wajar, jika dalam sistem ini, yang kaya akan semakin menginjak dan menguasai sedangkan yang miskin akan semakin terpinggirkan dan diabaikan. Sistem kapitalisme menjadikan asas keuntungan materi di atas segalanya, sehingga pelayanan yang diberikan oleh negara kepada rakyat akan tebang pilih dan lebih memprioritaskan rakyat kalangan elite pengusaha dan elite politik atau oligarki.
Pelayanan Negara dalam Islam
Maka tak heran, jika MBG sama sekali tidak menyentuh akar persoalan gizi dan stunting karena sejak awal program ini dibuat, memang bukan sebagai bentuk ketulusan negara ingin memberi yang terbaik untuk rakyat yang membutuhkan. Hal demikian, sangatlah berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang setiap kebijakan adalah untuk kemaslahatan rakyat dan berlandaskan hukum syara.
Visi negara yang terbangun dalam pemerintahan Islam adalah raa'in, sehingga kebijakan harus dalam rangka melayani kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pengusaha atau untuk popularitas penguasa. Rasulullah Saw bersabda, "Ketahuilah setiap dari kalian adalah pemimpin (raa'in), dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari & Muslim).
Jikapun negara membuat program MBG, maka kebutuhan gizi rakyat akan dipenuhi secara integral dengan melibatkan semua sistem yang ada. Semisal dalam sistem pendidikan, maka negara akan mengedukasi seluruh masyarakat terkait kebutuhan gizi yang harus dipenuhi untuk menghindari stunting.
Dalam sistem ekonomi, negara juga berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan memastikan bahwa seluruh rakyatnya mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar, seperti makanan pokok dan makanan sehat yang bisa dibeli oleh rakyat dengan harga yang terjangkau.
Bukan hanya itu, negara juga akan menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk seluruh kepala keluarga, sehingga tidak ada yang kelaparan atau tidak mampu membeli kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Begitulah cara negara dalam Islam untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting. Namun semua itu hanya bisa dijalankan, apabila negara mau menerapkan syari'at Islam secara sempurna.
Wallahu a'lam bishshawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar