Oleh : Arini Fatma Rahmayanti
Dilansir dari JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang tetap disalurkan atau berjalan, padahal sekolah saat ini sedang libur. "Masyarakat hari ini itu bingung, bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur, kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah, dan lain-lain," katanya dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (26/12/2025).
Media mengatakan, ada kesalahan sangat signifikan dalam tata kelola MBG, terutama pada saat libur sekolah. "Karena kebijakan itu kan harus ada tiga hal. Siapa sasaran, bagaimana mekanismenya, dan apa yang terjadi ketika konteksnya berubah," ujarnya. Menurut Media, sekarang konteksnya jadi berubah. Ia menyebut ketika libur, anak-anak tidak ada di sekolah, sementara MBG program yang berbasis sekolah. Menurut Media, ada hal yang ganjil dalam program MBG. Ia menyebut banyak orang yang akhirnya mengkritik kebijakan ini. Bahkan sekarang setelah satu tahun berjalan, Program MBG belum juga menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mengatasi stunting.
Hal ini karena MBG lebih mencerminkan program populis berwatak kapitalistik, di mana yang diprioritaskan adalah terlaksananya program, bukan dampaknya bagi kemaslahatan masyarakat. Stunting yang bersifat struktural tidak bisa diselesaikan dengan proyek jangka pendek. Meski di lapangan muncul berbagai persoalan krusial, MBG tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Pemaksaan ini mengindikasikan bahwa program tersebut lebih melayani kepentingan penguasa dan pengusaha, terutama para pengelola dapur SPPG yang banyak terafiliasi dengan kroni kekuasaan. Alih-alih berpihak pada rakyat, MBG justru membuka ruang bisnis baru yang dilindungi oleh negara. Kondisi ini menunjukkan ketidakamanahan penguasa kapitalis dalam mengelola anggaran negara yang strategis. Dana publik digunakan untuk program yang minim dampak namun besar biaya. Tanpa perubahan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, MBG berpotensi menjadi simbol kegagalan negara dalam menjamin masa depan generasi.
Berbanding terbalik dalam sistem negara islam, dalam sistem Islam, setiap kebijakan negara berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan terikat penuh pada syariat. Negara diposisikan sebagai raa’in (pengurus), sehingga seluruh kebijakan wajib diarahkan untuk melayani kebutuhan rakyat, bukan demi kepentingan pengusaha atau popularitas penguasa. Pemenuhan gizi masyarakat pun tidak dilakukan secara parsial atau berbasis proyek, melainkan secara integral melalui seluruh sistem yang ada. Sistem pendidikan berperan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, sementara sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Negara hadir secara langsung menyediakan layanan dan perlindungan, sehingga pemenuhan gizi menjadi hak nyata, bukan sekadar janji kebijakan.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar