Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Kementerian Keuangan mengklarifikasi anggaran sekitar Rp7 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS). Anggaran tersebut bukan seluruhnya untuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), melainkan total alokasi operasional dan program BPS pada 2026. Pada saat yang sama, pemerintah juga menghadapi protes masyarakat terkait data desil yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya, terutama karena berkaitan dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi seperti Pertalite. Pemerintah menyatakan data DTSEN akan diperbaiki sebelum kebijakan diterapkan. (CNN Indonesia, Kamis, 27/8/2026)
Data memang dibutuhkan negara. Pemerintah memerlukan data untuk menyusun kebijakan, menentukan sasaran program, dan mengevaluasi hasilnya. Namun, persoalan muncul ketika angka dalam database diperlakukan seolah-olah mampu menggambarkan seluruh kehidupan sebuah keluarga.
Desil pada dasarnya menunjukkan posisi relatif ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, seseorang yang masuk desil 9 atau 10 tidak otomatis hidup berlebihan. Angka tersebut tidak serta-merta menjelaskan apakah penghasilannya cukup, berapa besar pengeluarannya, berapa tanggungannya, atau apakah dagangannya benar-benar menghasilkan pendapatan.
Kehidupan manusia jauh lebih rumit daripada angka.
Ada keluarga yang memiliki rumah tetapi masih membayar cicilan. Ada orang yang mempunyai sepeda motor bukan untuk bergaya, melainkan karena kendaraan itu adalah alat mencari nafkah. Motor digunakan pedagang untuk membeli barang dagangan, digunakan pekerja untuk berangkat kerja, digunakan untuk mengantar anak sekolah, mengantar pesanan, bahkan menjadi satu-satunya kendaraan keluarga.
Lalu apakah motor otomatis berarti kaya? Tentu tidak.
Inilah yang harus dikritisi secara serius ketika desil digunakan sebagai dasar kebijakan. Sistem data harus mampu membedakan antara kepemilikan aset sebagai kebutuhan hidup dan kepemilikan aset sebagai tanda kemewahan. Motor seorang pedagang keliling tidak bisa diperlakukan sama dengan kendaraan yang dimiliki hanya untuk memenuhi gaya hidup.
Masalah menjadi semakin serius ketika klasifikasi tersebut dikaitkan dengan akses terhadap BBM subsidi.
Bayangkan seorang pekerja dengan penghasilan pas-pasan yang setiap hari menggunakan sepeda motor untuk mencari nafkah. Karena sistem memasukkannya ke dalam kelompok yang dianggap mampu, ia kemudian dibatasi membeli Pertalite. Padahal kendaraan tersebut bukan barang mewah. Kendaraan itulah yang membawanya menuju tempat kerja dan menjadi bagian dari aktivitas mencari penghasilan.
Jika biaya transportasi meningkat, penghasilannya belum tentu ikut meningkat. Akibatnya, uang yang seharusnya digunakan membeli beras, membayar sekolah anak, membayar listrik, atau memenuhi kebutuhan rumah tangga harus dialihkan untuk biaya perjalanan.
Dampaknya juga bisa merembet ke masyarakat luas. Biaya distribusi meningkat, ongkos perjalanan bertambah, dan harga barang berpotensi ikut terdorong naik. Pada akhirnya, kebijakan yang awalnya hanya ditujukan kepada kelompok tertentu bisa memberikan tekanan ekonomi yang lebih luas.
Lebih ironis lagi, ketika pemerintah sendiri menyatakan data masih perlu diperbaiki.
Jika data masih harus dibenahi, bagaimana mungkin data tersebut langsung dijadikan dasar untuk memberikan konsekuensi kepada masyarakat?
Satu kesalahan dalam database mungkin hanya terlihat sebagai kesalahan angka di layar komputer. Namun bagi sebuah keluarga, kesalahan itu bisa berarti hilangnya kemampuan membeli kebutuhan pokok. Bagi seorang pekerja, kesalahan tersebut bisa berarti bertambahnya biaya untuk mencari nafkah.
Sungguh, data tidak boleh menjadi kebenaran tunggal.
Ukuran kemampuan ekonomi semestinya tidak hanya melihat apa yang dimiliki seseorang, tetapi juga melihat pendapatan, pengeluaran, jumlah anggota keluarga, tanggungan, cicilan, utang, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan pekerjaan. Jangan sampai orang yang terlihat “punya” justru tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Data seharusnya membantu negara melihat masyarakat secara lebih nyata, bukan memaksa masyarakat tunduk kepada angka yang belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.
Masyarakat yang merasa salah klasifikasi harus memiliki mekanisme keberatan yang mudah, cepat, gratis, transparan, dan benar-benar menghasilkan perbaikan. Jangan sampai masyarakat sudah menerima dampak kebijakan, sementara datanya baru diperbaiki setelah protes bermunculan.
Persoalannya tidak boleh hanya berhenti pada DTSEN.
Negara Menjamin Kebutuhan
Dalam perspektif Islam kaffah, negara tidak cukup hanya sibuk mengelompokkan siapa yang miskin dan siapa yang dianggap mampu. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Rasulullah SAW sudah mengingatkan sejak beberapa tahun silam, “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maknanya, kekuasaan bukan sekadar kewenangan membuat aturan, tetapi amanah untuk mengurus kehidupan masyarakat.
Negara harus menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin kebutuhan pokok, menyediakan pelayanan publik yang layak, serta membantu masyarakat yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam sistem Islam, Baitul Mal menjadi institusi pengelolaan keuangan negara. Sumber pemasukan dan pengeluarannya diatur berdasarkan syariah. Kekayaan yang termasuk kepemilikan umum juga dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan diserahkan kepada segelintir pihak sementara masyarakat harus menanggung mahalnya kebutuhan hidup.
Sungguh, persoalan BBM tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan: siapa yang masuk desil 9 atau 10?
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: mengapa masyarakat harus dipersulit mendapatkan kebutuhan yang menopang kehidupan dan aktivitas ekonominya?
Inilah perbedaan antara sekadar memperbaiki data dan membenahi sistem.
Khilafah dalam perspektif Islam kaffah menempatkan negara sebagai pengurus urusan masyarakat berdasarkan syariah. Negara tidak menjadikan kemiskinan sekadar angka statistik, tetapi memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui pengelolaan kekayaan dan distribusi yang benar.
Masyarakat bukan sekadar angka dalam DTSEN. Buruh bukan sekadar desil. Pedagang bukan sekadar pemilik motor. Keluarga bukan sekadar baris dalam database.
Mereka adalah manusia yang setiap hari berjuang mempertahankan kehidupan.
Oleh karena itu, jangan sampai sebuah angka membuat negara lupa melihat manusia di balik angka tersebut. Data boleh diperbaiki, desil boleh disempurnakan, dan sistem boleh diperbarui. Tetapi negara tidak boleh menjadikan data sebagai alasan untuk melepaskan tanggung jawab.
Sebab kesejahteraan tidak boleh hanya terlihat di layar komputer. Kesejahteraan harus benar-benar terasa di meja makan, di perjalanan menuju tempat kerja, di rumah, di sekolah anak-anak, dan dalam kehidupan sehari-hari.
Data boleh menjadi alat negara. Tetapi data tidak boleh menjadi vonis atas kehidupan manusia. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar