Oleh: Istiana Ayu S R
Belakangan ramai masyarakat yang protes karena masuk desil 9 atau 10, padahal merasa kondisi ekonominya biasa saja, bahkan pas-pasan. Ada yang masih punya cicilan, biaya hidup tinggi, dan harus memenuhi banyak kebutuhan keluarga. (Kontan, 13/08/2026)
Sebenarnya, BPS sudah menjelaskan bahwa desil bukan ukuran mutlak miskin atau kaya. Desil adalah peringkat relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai kondisi sosial ekonomi. Jadi, masuk desil 10 tidak otomatis berarti kaya raya. (detikFinance, 22/08/2026)
Tapi justru di sinilah pertanyaannya: Kalau seseorang tidak miskin secara statistik, apakah otomatis hidupnya sejahtera?
Belum tentu.
Coba lihat realitas anak muda hari ini. Punya pekerjaan, tapi gaji habis untuk kos, makan, transportasi, cicilan dan tagihan. Punya penghasilan tapi tidak bertahan sampai akhir bulan. Punya penghasilan tapi tidak punya tabungan, punya penghasilah tapi banyak cicilan.
Dan bukan dongeng belaka kalau gen z sekarang terancam tidak punya rumah, karena dengan pendapatan yang hanya umr harga rumah serasa tidak masuk akal.
Inilah kelompok yang sering tidak terlihat ketika kesejahteraan hanya dibaca dari angka. BPS memang mencatat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang. (BPS, 05/08/2026)
Namun persoalannya bukan hanya berapa banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan.
Kita juga perlu bertanya: Mengapa begitu banyak orang yang bekerja tetap merasa rentan secara ekonomi?
Di sinilah kita perlu melihat akar masalahnya. Dalam sistem kapitalisme, aktivitas ekonomi sangat kuat digerakkan oleh pasar, modal dan keuntungan. Akibatnya, kebutuhan hidup seperti rumah, pendidikan dan kesehatan semakin banyak berhadapan dengan logika komersial.
Lalu ketika masyarakat kesulitan, solusinya sering dikembalikan kepada individu. Harus lebih produktif lah, cari side job lah dll.
Padahal tidak semua persoalan bisa selesai dengan bekerja lebih keras. Kalau kekayaan dan akses terhadap sumber daya tidak terdistribusi secara adil, masalahnya bukan sekadar kemampuan individu. Ada masalah sistemik.
Islam tidak memandang kemiskinan hanya sebagai kegagalan individu.
Allah SWT berfirman: “…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Islam mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan melalui zakat, waris, infak dan sedekah, sekaligus melarang riba dan berbagai praktik ekonomi yang merusak.
Negara pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi serta mengelola sumber daya yang menjadi hak masyarakat untuk kemaslahatan mereka.
Jadi solusi Islam bukan sekadar orang miskin diberi bantuan. Tetapi juga sistemnya harus membuat masyarakat bisa hidup layak.
Desil penting sebagai alat pendataan. Data harus akurat dan terus diperbarui. Tetapi jangan sampai kita sibuk memperdebatkan desil 9 atau 10, sementara akar persoalannya tidak pernah dibicarakan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa di negeri yang kaya sumber daya ini, hidup layak terasa semakin mahal bagi rakyat biasa?
Karena rakyat tidak membutuhkan sekadar label sejahtera dalam database. Mereka membutuhkan kesejahteraan yang benar-benar terasa dalam kehidupan.
Dan untuk mewujudkannya, kita tidak cukup hanya memperbaiki cara mengukur kemiskinan. Kita juga perlu berani mengevaluasi sistem ekonomi yang melahirkan kesenjangan dan kerentanan itu sendiri.
Kalau memang perlu di ganti ya ganti sistemnya dengan sistem yang benar-bebar menjamin kesejahteraan rakyat.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar