Oleh : Ayu Nailah
Sejahtera merupakan impian bagi setiap bangsa yang berdaulat. Begitu pun Indonesia yang sedang berproses dan bertumbuh dan mencapai swasembada pangan.
Di antara berbagai capaian sepanjang 2026, swasembada pangan menjadi salah satu hasil kinerja yang secara khusus diangkat oleh pemerintah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2026,14 Agustus lalu. Disebutkan bahwa setidaknya delapan komoditas telah mencapai swasembada pangan. Beberapa di antaranya yaitu beras, telur ayam, cabai, dan bawang merah. (Kompas, 22/08/26)
Namun, fakta di lapangan telah mematahkan pernyataan ketercapaian tersebut. Harga belum merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Harga beras misalnya, kenaikan persentase harga nasional beras ”hanya” sebesar 1,57 persen. Sementara di Kalimantan Tengah kenaikan harga beras mencapai lebih dari 11 persen. Pada kluster wilayah Sumatera (Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi), harga daging ayam serempak meroket di atas 20 persen, jauh melebihi rata-rata nasional yang sekitar 11,99 persen. Sedangkan sebaran harga cabai merah, di Kalimantan Barat kenaikan harga terjadi bahkan mencapai 68,01 persen ketimbang harga tahun lalu. Sumatera Utara mencatatkan harga cabai rawit yang lebih pedas, dengan persentase kenaikan harga sebesar 71,63 persen. (Kompas, 22/08/26)
Jika dirunut dari daun hingga akar, masalah tersebut dapat dibedah menjadi beberapa poin.
Pertama, fokus ketercapaian swasembada pangan hanya bicara tentang jumlah produksi pangan, bukan harga dan distribusinya. Sedangkan fakta di lapangan masih melaksanakan praktik monopoli oligopoli, dimana harga bisa diatur oleh produsen besar atau pemilik modal terbesar.
Kedua, sistem hidup yang menguasai manusia hari ini berorientasi pada pengukuran capaian kesejahteraan dari besarnya produksi saja, tidak memastikan distribusi pangan sampai ke rakyat. Disinilah buah sistem kapitalisme yang menghantarkan manusia pada posisi ketidakadilan.
Ketiga, negara dalam kapitalisme lepas tangan dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara hanya menjadi regulator. Dimana seolah mengatur harga di pasar, tetapi pada realita praktiknya, hanya "orang kaya" yang berkuasa atas harga di pasar.
Umpama sebuah bangunan rumah, negara adalah atap perlindungan rakyatnya. Apa yang melandasi fondasi rumah menjadi kekuatan tegaknya sebuah negara. Telah tampak nyata bahwa sistem kapitalisme belum menjadi fondasi kuat untuk melindungi seluruh rakyat yang bernaung di dalamnya. Butuh peralihan pada fondasi yang lebih kuat untuk menegakkan suatu negara.
Di dalam Islam, kesejahteraan dihitung pada setiap personal rakyatnya, bukan pada segelintir orang yang berkuasa. Dalam mencapai kesejahteraan pangan, Islam akan melakukan beberapa terobosan, diantaranya:
1) Islam menetapkan pangan sebagai kebutuhan pokok dan harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.
2) Negara wajib memastikan distribusi pangan hingga bisa diakses semua orang dengan harga terjangkau.
3) Negara wajib mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan agar kebutuhan rakyat terpenuhi. Dan secara tegas melarang praktik monopoli oligopoli.
Dengan terobosan itulah, negara yang dipimpin dengan sistem Islam akan berjalan pada koridor keimanan. Pelaksanaannya berdasar ketaqwaan dan takut (al-khauf) kepada Allah Swt.
Berlomba-lomba meraih kemaslahatan umat untuk meraih pahala sebesar-besarnya dari Allah Swt. pun akan tercipta. Tiada perdagangan paling menguntungkan selain perdagangan dengan-Nya. Firman Allah Swt.: "Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui." (Ash-Shaff: 10-11)
Wallahu a'lam bi showab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar