Oleh : Desta Humairah, S.Pd
Keracunan ptogram Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terulang. Ribuan siswa terkena dampaknya. Keracunan MBG tidak hanya di satu kota saja tapi beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Ini tidak hanya problem biasa tapi sudah menjadi problem sistemik. Di awali dari 400 santri salah satu pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur mengalami keracunan hebat sehingga Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, meminta agar kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diduga sebabkan keracunan ratusan santri ditindak tegas, (kompas.com). Tidak hanya di Sidoarjo, di Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja dan daerah lainnya juga terkena keracunan masal akibat mengonsumsi MBG. Total keseluruhan korban dalam 3 hari sejak 1-3 September 2026 mencapai sekitar 2.000 orang.
Lebih parah lagi hal ini tidak ada penindakan tegas dari aparat maupun pemerintah secara komprehensif dan cepat. Karena selama ini pemerintah hanya meminta maaf saja tanpa menyelesaikan akar permasalahan dengan benar dan cekatan. Kepala BGN mengungkapkan bahwa banyaknya korban keracunan MBG karena banyak SPPG yang melanggar SOP dari pemerintah pusat. Seperti tata cara pengolahan, penyimpanan makanan dan waktu konsumsi makanan setelah keluar dari dapur MBG.
Tidak Hanya Mematuhi SOP MBG
Jika ditilik dari awal permasalahan munculnya keracunan akibat program MBG. Maka tidak hanya kelalaian SPPG dalam mematuhi SOP saja. Terdapat faktor lain juga yang memperparah keadaan dengan tidak segera menindak kasus ini. Problem sistemik ini tidak lain karena hasil pemikiran petinggi negeri yang mencerminkan sikap kapitalisme dalam menjaga kemslahatan umat. Mereka hanya mengedepankan prinsip berbisnis, tahu untung tanpa rugi. Namun, yang dirugikan malah rakyat biasa.
Problem sistemik yang tidak hanya tumbuh dalam dapur MBG tetapi juga mengakar dan mengudara pada kursi pemerintahan. Untuk itu, tidak mudah juga bagi SPPG mematuhi SOP yang berlaku ketika sang pembuat SOP juga banyak melanggar hal-hal berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pada tingkatan SPPG maka yang terjadi seharusnya memastikan higinietasnya terlebih dahulu sekalipun SPPG mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Apalagi kepala SPPG telah dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang cukup. Hal ini diahrapkan agar dapat selalu mekar program utama presiden kita.
Tidak sampai di tataran pegawai SPPG yang tidak mentaati SOP, kelalaian, namun juga tidak adanya pengawasan langsung dari pihak negara untuk memastikan bahwasannya ketika makanan MBG diolah menggunakan bahan berkualitas atau ketika menyajikan menggunakan kotak makan yang telah dicuci atau tidak. Hal ini perlu ada agar kita bisa sama-sama bergerak dan melaju kencang demi menggaangi tidak adanya keracunan MBG lagi. Karena korban tidak hanya dari kalangan pelajar namun juga dari kalangan guru. Hal ini akan menghambat kinerja guru dan kualitas mengajar di dalam kelas. Sehingga seluruh komponen pendidikan bermasalah. Hanya karena keracunan makanan akibat program MBG.
Ketika negara memaksakan program yang seharusnya belum atau tidak mampu diterapkan maka seyogyanya tidak di terapkan. Karena hal ini menyangkut kehidupan rakyat. Apalagi di dunia pendidikan. Salah satu komponen utama dalam pendidikan tidak terpenuhi maka berdampak pada kualitas pembelajaran. Pendidika adalah tonggak utama rakyat bisa berkembang dan merawat pengetahuan dengan baik. Dalam negara islam hal yang demikian tidak mungkin terjadi. Sebenarnya di negara kita bisa menerapkan dengan bijak dan menyejahterakan umat. Karena sumber daya alam dan sumber daya manusia ketika di kelola dengan benar maka akan membuahkan hasil maksimal. Program MBG akan berjalan sesuai yang diinginkan pemerintah maupun umat. Namun di sini tidak demikian, sehingga program yanbg terkesan dipaksakan ini tidak berjalan maksimal hanya menambah beban bagi negara maupun rakyat.
MBG dalam Pandangan Negara Islam
Dalam negara islam, seluruh kebutuhan umat dipenuhi oleh negara. Mulai dari makan hingga pekerjaan. Karena tugas khalifah (pemimpin negara Islam) memastikan seluruh umatnya terpenuhi hajat kebutuhan hidup sehari-hari. Kepala negara tidak menjadikan program-program pemerintahan sebagai ladang bisnis. Sehingga seluruh level masyarakat secara adil mendpatkan hak dan kewajibannya sebagai umat yang sejahtera. Negara Islam dapat memenuhi makan gratis setiap hari, bahkan seumur hidup mulai dari balita hingga lanjut usia. Hal ini karena SDA dikelola dengan baik oleh orang-orang kompeten dibidangnya. Pandangan ini yang harus ada dan melekat dalam benak umat. Sehingga dapat melahirkan tanggungjawab pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.
Mekanisme penyediaan makanan dalam sistem kilafah (negara islam) sangat efisien. Karena khalifah akan mengirimkan beberapa qadhi hisbah ke kota-kota maupun tingkat desa untuk memantau jalannya makan bergizi gratis. Mulai dari pengolahan bahan, penyajian hingga penyalurannya tepat sasaran. Tidak ada stupun yang terlewat. Dan tidak akan ada keracunan masal. Sebab, seluruh qadhi hisbah yang diamanahi selalu dapat dipercaya. Karen atahu tujuannya beekrja hanya untuk menjaga kemaslahatan umat.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar