Oleh : Ika Putri Novitasari, S.Pd.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian setelah sejumlah kasus dugaan keracunan terjadi di berbagai daerah. Dalam beberapa hari, laporan serupa muncul di Sidoarjo, Agam, Rembang, Nganjuk, Jombang, Tana Toraja, dan sejumlah wilayah lainnya.
Di Sidoarjo, misalnya, ratusan siswa dan santri dilaporkan mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebanyak 237 siswa dan guru juga dilaporkan mengalami gejala serupa setelah menyantap menu MBG.
Rentetan kasus tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran. Program yang sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, justru menghadapi persoalan pada aspek yang paling mendasar: keamanan makanan.
Pemerintah telah menyampaikan bahwa sebagian besar kasus berkaitan dengan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut lebih dari 80 persen kasus keracunan berkaitan dengan pelanggaran SOP, antara lain dalam penyimpanan makanan dan waktu konsumsi.
Perbaikan SOP tentu merupakan langkah penting. Namun, jika kasus serupa terjadi berulang di banyak daerah, persoalannya layak dilihat lebih jauh. Sebab, ketika kesalahan yang sama terus berulang, pertanyaannya bukan hanya siapa yang melanggar aturan, tetapi juga apakah sistem pengawasan dan pelaksanaannya sudah cukup kuat untuk mencegah pelanggaran tersebut.
Bukan Sekadar Persoalan Petugas di Lapangan
Program MBG memiliki cakupan yang sangat besar. Makanan harus diproduksi dalam jumlah banyak, diolah, dikemas, kemudian didistribusikan dalam waktu yang relatif singkat kepada penerima manfaat.
Skala sebesar itu membutuhkan sistem yang sangat ketat. Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh satu orang atau satu tahapan, tetapi oleh seluruh rantai proses, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, transportasi, hingga makanan dikonsumsi.
Karena itu, sertifikat atau kelengkapan administratif saja tidak cukup. Negara perlu memastikan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar memiliki tempat yang layak, peralatan yang memadai, tenaga kerja yang kompeten, serta kemampuan menjalankan prosedur keamanan pangan secara konsisten.
Begitu pula dengan kapasitas produksi. Ketika sebuah dapur dituntut melayani ribuan porsi setiap hari, aspek keamanan dan kualitas makanan harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai target jumlah penerima justru membuat proses produksi dan distribusi menjadi terlalu terbebani.
Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah tata kelola dan transparansi. Jika dalam pengelolaan SPPG terdapat banyak pihak yang terlibat, maka mekanisme pengawasan harus semakin jelas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas bahan? Siapa yang memastikan proses pengolahan sesuai standar? Siapa yang melakukan pemeriksaan sebelum makanan didistribusikan? Semua pertanyaan tersebut harus memiliki jawaban yang jelas.
Pengawasan Harus Berjalan Sebelum Masalah Terjadi
Pengawasan seharusnya tidak hanya aktif setelah terjadi keracunan. Pemeriksaan perlu dilakukan secara berkala dan menyeluruh, termasuk terhadap dapur, peralatan, bahan makanan, tenaga kerja, proses pengolahan, hingga distribusi.
Selain itu, mekanisme pelaporan masyarakat juga penting. Sekolah, pesantren, guru, orang tua, dan penerima manfaat harus memiliki saluran yang mudah digunakan apabila menemukan makanan yang dianggap tidak layak.
Respons cepat juga menjadi bagian penting. Ketika muncul dugaan keracunan, pemerintah perlu segera melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan medis, menarik makanan yang diduga bermasalah bila diperlukan, serta menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
Dengan cara tersebut, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa pemerintah memberikan sanksi, tetapi juga melihat adanya upaya nyata untuk mencegah kejadian yang sama terulang.
Program Baik Harus Didukung Sistem yang Baik
MBG pada dasarnya merupakan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, keberhasilannya tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan setiap hari.
Ukuran keberhasilan yang tidak kalah penting adalah apakah makanan tersebut aman, layak, bergizi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya.
Dalam perspektif Islam, memenuhi kebutuhan rakyat merupakan bagian dari amanah kepemimpinan. Rasulullah ï·º mengingatkan bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya.
Nilai tersebut mengajarkan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menempatkan keselamatan dan kemaslahatan sebagai prioritas. Efisiensi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keamanan. Target produksi diperlukan, tetapi tidak boleh mengalahkan kualitas. Dan ketika terjadi masalah, tanggung jawab tidak berhenti pada mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan dilanjutkan dengan memperbaiki sistem.
Rentetan kasus dugaan keracunan MBG seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Bukan untuk menghentikan program yang memiliki tujuan baik, tetapi untuk memastikan bahwa tujuan tersebut benar-benar tercapai dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.
Sebab, di balik setiap porsi makanan yang dibagikan, ada anak-anak, siswa, santri, guru, dan masyarakat yang mempercayakan keselamatan mereka kepada sistem yang diselenggarakan negara.
Kepercayaan tersebut harus dijaga. Dan cara terbaik menjaganya bukan hanya dengan memperbaiki SOP setelah masalah terjadi, tetapi dengan membangun sistem yang mampu mencegah masalah sebelum terjadi.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar