Oleh : Yulia Andriyani Syahputri, S.Ak (Dakwah Enthusiast)
Pada Kamis, 3 September 2026 korban yang terdampak keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin sudah mencapai 730 santri. Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) menyatakan bahwa kejadian itu terjadi karena kelalaian petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). ”Kenyataan di lapangan ompreng yang harusnya dikirim sebelum jam 10.00, dikirim ke sekolah sekitar jam 11.30 atau 11.40, baru dimakan diatas jam 12.00 oleh para siswa. Sehingga keracunan massal terjadi di sekolah. Anda ini berarti kan kelalaian yang disengaja. Ini namanya kelalaian yang disengaja, bukan hanya dicopot atau dipecat, kalau diidentifikasi ada kelalaian dan unsur pidana, mohon maaf tidak bisa bantu” ujarnya kepada Kepala SPPG.
Kepala BGN menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian tersebut. Tetapi, apakah permohonan maaf saja cukup melihat korban yang terus bertambah setiap saat akibat program MBG ini?
Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) total korban yang terdampak keracunan program MBG di Indonesia dari Januari sampai dengan Agustus 2026 sudah mencapai 15.735 orang. Jumlah itu bukan hanya sekadar angka, tetapi jumlah nyawa orang yang terancam bahaya kesehatannya. Anggaran program MBG yang cukup besar menguras APBN merupakan amanah yang harus disalurkan kepada rakyat. Para pelaksana di lapangan harus memahami prinsip dasar ini, bukan hanya sekadar menjalankan prosedur saja tanpa adanya rasa tanggungjawab dalam menjamin nilai gizi dalam makanan yang disalurkan kepada rakyat.
Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden telah melakukan pergantian Kepala BGN sebanyak dua kali. Pada 2 Juni 2026 mencopot Dadan Hindayana dengan alasan adanya masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP dan tata kelola dengan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai pengganti. Kemudian pada 22 Juli 2026, Nanik S. Deyang resmi mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus menjalani pengobatan, lalu Presiden Prabowo menunjuk Sudaryono untuk melanjutkan tugas sebagai Kepala BGN.
Dalam kurun waktu singkat sudah berganti-ganti orang yang menjabat sebagai Kepala BGN. Jika bongkar pasang jabatan ini terus berlanjut tanpa perbaikan secara sistemik, maka program MBG yang digaungkan akan terancam tidak optimal dan tidak fokus pada tujuan utama untuk memperbaiki gizi masyarakat di Indonesia. Kejadian nyata yang terlihat bukan memperbaiki masalah, justru menambah masalah baru serta yang menjadi korban adalah rakyat. Jelas bahwa program MBG bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan gizi pada anak-anak, ibu hamil, apalagi untuk mencegah stunting.
"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari no. 2554)
Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin bertanggungjawab penuh atas kebutuhan dasar seluruh rakyatnya. Terbukti dalam sejarah Islam di masa khulafaur rasyidin, para khalifah (pemimpin) tidak hanya fokus pada aspek politik dan militer saja, tetapi juga pengembangan kesejahteraan umat. Kebijakan pendidikan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Jika dikaitkan dengan perbaikan gizi, bisa dimulai dari memberikan edukasi secara konsisten dan serius kepada masyarakat tentang pentingnya gizi. Masyarakat butuh untuk ditingkatkan taraf berpikirnya terlebih dahulu agar memahami dan peduli terhadap kesehatan. Pemimpin juga harus menjamin fasilitas kesehatan, bantuan sosial, keamanan, dan kesejahteraan lainnya yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Di masa kekuasaan Islam, pelayanan para pemimpin kepada rakyat tampak konsisten karena mereka tidak berdiri pada karakter personal, tetapi berpangku pada sistem terbaik yang bersumber dari wahyu. Syariah menjadi hukum diatas penguasa, itulah kenapa pelayanan pemimpin dalam Islam bukan suatu program atau janji kampanye apalagi mengambil manfaat dengan melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi, tetapi mekanisme yang dijalankan dalam sistem yang benar.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar