Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Dalam setahun terakhir, kawasan Pejompongan-Slipi kembali menjadi sorotan setelah berulang kali menjadi lokasi kericuhan pasca demonstrasi. Karakter wilayah yang memiliki banyak akses jalan, gang penghubung, dan ruang gerak yang luas membuat kawasan ini sering menjadi titik yang sulit dikendalikan ketika massa dan aparat berhadapan. Sejumlah pengamat menilai penguasaan medan oleh massa maupun strategi pengamanan aparat menjadi faktor penting dalam dinamika yang terus berulang tersebut (Kompas TV, 2 September 2026).
Bukan Soal Ruang
Jika melihat fakta tersebut, banyak orang kemudian fokus pada pertanyaan siapa yang lebih unggul menguasai wilayah: massa atau aparat. Padahal, pertanyaan itu sesungguhnya bukan inti persoalan. Penguasaan ruang hanyalah bagian kecil dari peristiwa yang tampak di permukaan. Pengamatan tersebut seharusnya pada bagaimana kericuhan terjadi dan mengapa demonstrasi terus berulang.
Kemampuan massa memahami medan aksi sebenarnya menunjukkan adanya kesadaran dan keberanian untuk menyampaikan aspirasi. Massa mengetahui jalur pergerakan, titik kumpul, hingga lokasi yang memungkinkan mereka bertahan saat terjadi pembubaran. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya pasif terhadap persoalan yang mereka rasakan. Mereka berusaha mencari saluran untuk menyuarakan kegelisahan yang dianggap belum mendapatkan penyelesaian.
Namun, membahas strategi ruang tanpa membahas sumber ketidakpuasan masyarakat ibarat mengobati demam tanpa mencari penyebab penyakitnya. Kalaupun suatu saat pengamanan berhasil mencegah kericuhan, selama alasan yang membuat masyarakat turun ke jalan masih ada, demonstrasi serupa berpotensi kembali muncul di tempat yang berbeda.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Berulangnya aksi massa menunjukkan adanya masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Keluhan mengenai korupsi, kesenjangan ekonomi, sulitnya lapangan kerja, mahalnya biaya hidup, pendidikan yang semakin berat dijangkau, hingga berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat terus muncul dari waktu ke waktu. Ketika masalah yang sama terus dirasakan, maka aksi turun ke jalan menjadi sesuatu yang terus berulang.
Fenomena ini seharusnya dipahami sebagai akibat dari cara pengelolaan kehidupan yang menempatkan kepentingan ekonomi dan kekuatan modal pada posisi yang sangat dominan. Dalam pandangan yang kritis terhadap kapitalisme sekuler, kebijakan publik sering kali lebih mudah dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi. Kebutuhan masyarakat secara keseluruhan terus diabaikan. Akibatnya, ketidakadilan terus diproduksi dan pada akhirnya melahirkan gelombang protes baru.
Indikator yang paling sering menjadi sorotan adalah korupsi. Pergantian pemimpin telah terjadi berkali-kali. Regulasi baru terus dibuat. Lembaga pengawas dibentuk. Operasi penindakan dilakukan secara rutin. Namun kasus korupsi tetap bermunculan dengan nilai yang tidak sedikit. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah masalahnya hanya terletak pada individu yang korup, ataukah terdapat persoalan sistemik yang ikut melestarikan praktik korupsi tersebut?
Menyentuh Akar Masalah
Korban yang muncul dalam demonstrasi sejatinya sering berasal dari pihak yang berada di lapangan, baik peserta aksi maupun aparat keamanan. Padahal mereka bukan sumber utama dari persoalan yang diperdebatkan. Oleh karena itu, fokus utama semestinya bukan sekadar bagaimana membubarkan massa atau mengamankan lokasi. Menghilangkan faktor yang membuat masyarakat merasa perlu terus turun ke jalan harus segera dilakukan.
Islam memberikan cara pandang yang berbeda dalam melihat persoalan ini. Islam tidak hanya berbicara tentang keamanan, tetapi juga membahas sistem kehidupan yang melahirkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi bukan sekadar maraih jabatan untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan.
Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menunjukkan bahwa amanah bukan sekadar tuntutan moral, melainkan perintah yang wajib dijalankan. Ketika amanah diabaikan, lahirlah berbagai bentuk penyimpangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan kebijakan yang merugikan masyarakat.
Sungguh, solusi tidak cukup hanya dengan memperketat pengamanan demonstrasi atau memperberat hukuman bagi pelaku kericuhan. Langkah tersebut mungkin mampu meredakan gejolak sesaat, tetapi tidak otomatis menghilangkan penyebab munculnya gejolak itu sendiri.
Dalam perspektif Islam, korupsi dipandang sebagai pengkhianatan amanah yang merusak kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahannya harus dilakukan sejak awal melalui pembinaan ketakwaan individu, pendidikan yang membentuk kepribadian yang jujur, sistem pengawasan yang kuat, transparansi pengelolaan harta publik, serta penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
Pada saat yang sama, orientasi pemerintahan juga harus berubah. Ukuran keberhasilan tidak semata-mata pertumbuhan ekonomi atau pencapaian statistik pembangunan saja.
Sejauh mana hak-hak masyarakat terpenuhi dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh setiap individu adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika pelayanan pada masyarakat menjadi prioritas utama, berbagai faktor yang memicu kemarahan publik akan berkurang secara signifikan.
Peran ulama juga sangat penting dalam proses ini. Dalam sejarah Islam, ulama berfungsi sebagai penjaga moral masyarakat dan pengingat penguasa ketika terjadi penyimpangan. Mereka menjadi suara yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan nilai-nilai yang benar sehingga kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol moral seperti hari ini.
Pertanyaan paling penting dari peristiwa berulang di Pejompongan-Slipi bukanlah bagaimana massa menguasai ruang atau bagaimana aparat mengendalikan ruang tersebut. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa masyarakat terus merasa perlu turun ke jalan.
Selama korupsi, ketidakadilan, dan kebijakan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan masyarakat masih berlangsung, potensi gelombang protes akan selalu ada. Pengamanan dapat meredam kericuhan untuk sementara. Penyelesaian dari akar masalahnya, akan mampu mencegah konflik sosial yang terus berulang.
Oleh karena itu, solusi hakiki tidak boleh berhenti pada aspek teknis keamanan saja. Solusi yang lebih mendasar adalah membangun paradigma yang menjadikan ridha Allah SWT sebagai tujuan, amanah sebagai prinsip kekuasaan, pelayanan pada masyarakat sebagai orientasi pemerintahan, dan ketakwaan sebagai fondasi kehidupan. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai tersebut diwujudkan secara menyeluruh melalui penerapan syariah dalam bingkai khilafah. Dengan cara inilah berbagai persoalan yang memicu kemarahan publik diyakini dapat diselesaikan dari akarnya. Keadilan dan kesejahteraan tidak lagi hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Wallahualam bissawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar