Oleh: Desi Ummu Idris
Kejahatan Zionis kembali memasuki babak paling terang-terangan. Di saat media internasional masih sibuk mengulang narasi "gencatan senjata" dan "perundingan damai", pada awal September 2026 pemerintah Israel justru mengumumkan rencana yang lebih biadab: mengosongkan Jalur Gaza dari 1,86 juta penduduk aslinya.
Bersamaan dengan itu, penodaan terhadap Masjid Al-Aqsa terus terjadi. Pembakaran masjid di Tepi Barat juga kembali dilakukan. Semua ini terjadi dalam rentang waktu kurang dari sepekan.
Hal ini bukan hanya kebetulan, bukan pula "oknum" yang asal-asalan. Serangkaian peristiwa memilukan ini adalah kebijakan negara yang disusun rapi, diumumkan secara resmi, dan didukung penuh oleh kekuatan imperialis. Namun, di balik semua itu ada satu sistem yang menjadi mesinnya: Kapitalisme.
Sistem yang menjadikan tanah, darah, dan kehormatan umat Islam sebagai komoditas untuk dijual demi keuntungan dan hegemoni.
Migrasi Sukarela Kedok Pengusiran Massal
Tragedi sejak awal September 2026 membuktikan bahwa proyek pengosongan Palestina sedang dipercepat.
Pertama, Pembakaran Masjid di Tepi Barat
Pada 1 September 2026, di malam hari, sekelompok pemukim Zionis menerobos masuk ke sebuah masjid di sekitar Nablus, Tepi Barat. Mereka membakar sebagian bangunan dan mencoretkan dindingnya dengan tulisan rasis: "Kematian bagi Arab" dan "Ini tanah kami". Aksi ini dilakukan tanpa ada upaya pencegahan maupun penindakan dari aparat Israel. (aa.com.tr, 1 September 2026). Kejadian seperti ini bukan kali pertama. Setiap tahun puluhan masjid dirusak, tetapi tidak pernah ada sanksi. Tujuannya jelas: menebar teror agar warga Palestina meninggalkan tanahnya sendiri.
Kedua, Penodaan Al-Aqsa
Pada hari yang sama, 1 September 2026, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menerobos masuk ke Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Dengan pengawalan ratusan polisi, ia berdiri di pelataran masjid dan menyerukan pembangunan "Kuil Ketiga" di atas tanah suci umat Islam. Provokasi ini dilakukan tepat di depan jemaah yang sedang beribadah. (detik.com, 1 September 2026). Tujuannya jelas: menguji respons umat dan menormalisasi Yudaisasi Al-Aqsa selangkah demi selangkah.
Ketiga, Pengakuan Resmi Pemerintah
Pada 3 September 2026, Menteri Pertahanan Israel Yoav Katz dalam konferensi pers membenarkan bahwa kabinet keamanan Israel telah menyiapkan "rencana komprehensif" untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Namun, ia menambahkan satu kalimat kunci: "Kami masih menunggu persetujuan dan dukungan logistik dari Amerika Serikat." (detik.com, 3 September 2026). Pernyataan ini menunjukan bahwa Israel bukan negara berdaulat. Melainkan sebuah anak perusahaan Washington di Timur Tengah. Setiap keputusan besar harus mendapat lampu hijau dari Gedung Putih.
Keempat, Pengumuman Pengusiran 1,86 Juta Jiwa
Pada 4 September 2026, Itamar Ben-Gvir dalam wawancara dengan media Israel membeberkan rencana strategis 7 tahun ke depan. Targetnya: "mengeluarkan" 1,86 juta warga Palestina dari Gaza. Ia menyebutnya "migrasi sukarela". Skemanya: memperketat blokade, menghancurkan infrastruktur, menciptakan krisis ekonomi, lalu menawarkan "bantuan relokasi" bagi yang mau pergi. (metrotvnews.com, 4 September 2026). Tentu saja ini jelas bukan migrasi. Peristiwa ini merupakan pengusiran paksa dengan metode baru. Halus dalam bahasa, brutal pada pelaksanaannya. Mereka menggunakan kelaparan dan keputusasaan sebagai senjata.
Dari keempat fakta tersebut benang merahnya satu: Zionis sedang menjalankan proyek pembersihan etnis tahap akhir.
Kapitalisme, Negara Bangsa, dan Normalisasi Kejahatan
Mengapa kejahatan sebesar ini dapat terjadi berulang kali? Menurut penulis, tentu saja hal ini disebabkan oleh 4 pilar penyangga :
1. Kapitalisme Lahir dari Penjajahan
Sejarah tidak pernah kelir, negara-negara kapitalis besar hari ini: Inggris, Prancis, Belanda, AS, adalah bekas penjajah. Logika dasar kapitalisme adalah akumulasi modal melalui ekspansi. Harus ada pasar baru, sumber daya baru, wilayah baru yang dikuasai. Sebab bagi kapitalis global, Palestina bukan tanah wakaf umat Islam. Palestina adalah jalur pipa gas, pelabuhan strategis, dan pasar senjata yang dijanjikan kedudukannya melalui perang dunia kedua. Maka "stabilitas" di Timur Tengah lebih penting daripada nyawa 2 juta warga Gaza. Karena itu, lahirlah istilah "migrasi sukarela". Ini adalah bahasa diplomasi untuk melegalkan kejahatan perang. Hukum internasional pun tunduk. PBB dapat mengeluarkan 100 resolusi, tetapi selama AS memveto, penjajahan akan terus berjalan. Kepentingan kapital mengalahkan hukum dan moral.
2. Absennya Otoritas Politik Islam: Akibat Sistem Negara Bangsa
Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924, dunia Islam dipisah-pisah menjadi lebih dari 50 negara bangsa. Setiap negara sibuk dengan perbatasannya sendiri, ekonominya sendiri, dan kepentingan politiknya sendiri. Tidak ada lagi satu komando, satu tentara, satu kebijakan luar negeri. Ketika Mesir menutup Rafah, Yordania berdiplomasi, sedangkan Turki mengecam. Namun, Arab Saudi justru berdagang. Sementara itu, Gaza dibombardir sendirian. Inilah buah dari sistem sekuler yang memisahkan agama dari politik. Ketika fungsi negara sebagai junnah atau perisai umat dicabut, maka wajar jika darah kaum Muslimin tertumpah tanpa ada yang membela. Zionis tahu tidak akan ada tentara yang datang. Sebab umat Islam telah tercerai-berai.
3. Israel adalah Proyek Kolonial Kapitalis
Fakta bahwa rencana pengusiran masih "menunggu restu AS" membuktikan bahwa Israel tidak dapat berdiri sendiri. Sejak 1948 hingga 2026, Israel menerima bantuan militer dari AS lebih dari 260 miliar dolar AS. Belum lagi bantuan dari Eropa dan negara-negara normalisasi. Israel adalah pos terdepan kapitalisme Barat untuk menjaga kepentingan di jantung dunia Islam. Ia menjaga jalur energi, mengawasi kebangkitan umat, dan menjadi pasar senjata terbesar di kawasannya. Selama sistem kapitalisme global masih ada, Israel akan terus disuplai dana, senjata, dan perlindungan politik.
4. Lemahnya Kesadaran Politik Umat
Banyak dari kita masih terjebak dalam solusi tambal sulam: donasi, boikot, konferensi, dan solusi dua negara. Padahal, selama 76 tahun semua itu tidak pernah menghentikan satu buldoser pun. Umat belum memiliki kesadaran bahwa ini adalah perang akidah dan politik. Ini bukan saja konflik kemanusiaan melainkan penjajahan tanah kaum Muslimin oleh entitas kufur yang didukung sistem kufur. Selama akar masalahnya tidak dipahami, umat akan terus berputar dalam lingkaran solusi yang sia-sia.
Pembebasan Palestina Hanya Melalui Khilafah
Menurut pendapat Syekh Atha' Abu Rusytah, Amir Hizbut Tahrir, menegaskan dalam pernyataannya terkait agresi terbaru: “Masalah Palestina tidak akan pernah selesai selama kaum Muslimin masih hidup dalam cengkeraman sistem negara bangsa dan terikat oleh hukum internasional kufur. Pembebasan Al-Aqsa dan Palestina hanya akan terjadi melalui jihad yang dilakukan oleh sebuah negara, yaitu Khilafah, yang memiliki tentara dan kepemimpinan politik tunggal.”
Beliau menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan, gencatan senjata, dan negosiasi hanyalah obat penenang. Selama umat tidak memiliki negara yang menerapkan Islam secara kaffah dan memiliki kekuatan militer, Zionis akan terus maju selangkah demi selangkah menghabisi kaum Muslimin.
Mengembalikan Junnah Umat
Persoalan Palestina tidak dapat diselesaikan dengan resolusi, kutukan, atau bantuan semata. Persoalan ini harus dicabut sampai ke akarnya: sistem Kapitalisme, dan menggantinya dengan sistem Islam.
Tegaknya Khilafah sebagai Junnah
Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya imam itu perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Bukhari no. 2957). Khilafah adalah satu-satunya institusi yang mampu menyatukan 2 miliar umat Islam di bawah satu komando. Dengan Khilafah, perbatasan Sykes-Picot akan runtuh. Tentara dari Mesir, Yordania, Lebanon, Turki, Pakistan akan bergerak bersama membebaskan Palestina. Tidak ada lagi istilah "ini urusan dalam negeri Israel".
Jihad sebagai Tariqah Pembebasan
Pembebasan Palestina adalah kewajiban negara, bukan individu. Maka, Khilafah akan mengerahkan tentara resmi, dengan logistik negara, untuk membebaskan setiap jengkal tanah yang dijajah, termasuk Al-Aqsa, Gaza, dan Tepi Barat. Hal ini merupakan fardu kifayah yang menjadi tugas negara untuk melindungi rakyatnya.
Kemandirian Ekonomi dan Politik
Khilafah akan memutus secara total ketergantungan pada negara-negara sponsor Zionis. Sumber daya milik umum seperti minyak, gas, tambang, dan laut di dunia Islam akan dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk membangun kekuatan militer dan ekonomi. Dengan demikian, tidak akan ada lagi ancaman "sanksi" atau "bantuan dihentikan". Umat memiliki kekuatan sendiri untuk berdiri dan tidak dapat diintervensi.
Peran Umat: Menghidupkan Kesadaran
Allah Swt. berfirman:
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu.” (QS. Al-Baqarah: 190)
Kewajiban kita hari ini adalah memperjuangkan tegaknya Khilafah sesuai bisyaroh Rasulullah ﷺ, yaitu dengan metode pembinaan (Tasqif), interaksi dengan umat (Tafa'ul), menjelaskan bahaya sistem kapitalisme, dan menuntut para penguasa untuk menerapkan Islam. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran politik dan perjuangan pemikiran.
Khatimah
"Migrasi sukarela" hanyalah topeng baru dari proyek lama Zionis untuk mengosongkan Palestina. Dengan dalih kemanusiaan, mereka menjalankan politik kelaparan, blokade, dan tekanan militer agar umat Islam meninggalkan tanahnya sendiri.
Selama sistem Kapitalisme masih menjadi pengatur dunia dan umat Islam belum memiliki perisai, maka kezaliman ini akan terus berulang. Hari ini menimpa Gaza, esok dapat menimpa Tepi Barat, dan lusa Al-Quds.
Sejarah telah membuktikan, ketika umat memiliki Khilafah, tidak ada penjajah yang berani mengusik sejengkal tanah kaum Muslimin. Karena saat itu umat bersatu di bawah satu komando, satu tentara, dan satu hukum Islam.
Kembalinya Khilafah adalah janji Allah Swt. dan bisyarah Rasulullah ﷺ. Ia akan tegak dengan kesungguhan umat dalam memperjuangkan Islam secara kaffah. Inilah satu-satunya jalan untuk menghentikan penjajahan, melindungi tanah suci, dan mengembalikan kemuliaan umat.
Wallahu a'lam bishshawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar