Oleh: Inge Oktavia
Kebakaran hutan kembali terjadi dan kini di Kalimantan Barat. Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 454 kejadian karhutla sepanjang tahun ini. Berdasarkan data global wildfire fire Information System Indonesia menempati peringkat ke-39 dunia dan ke-7 di Asia untuk luas area terbakar sepanjang 2026. Dampaknya sudah pasti fatal bukan hanya hutan yang hangus, awan menjadi gelap, anak-anakpun belajar dengan kondisi yang tidak aman. Penerbangan menjadi terganggu.
Isu demi isu mengenai penyebab kebakaran mulai bergulir. Mulai dari faktor alam badai El Nino hingga pembakaran yang disengaja. Jawaban dari isu tersebut mengarah pada isu kedua. Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni mengatakan bahwa modus yang ditemukan dalam sejumlah perkara tersebut didominasi pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar. Cara ini dipandang lebih murah dan ekonomis dibandingkan menggunakan metode pembukaan lahan yang lainnya. Bukti yang sulit terbantahkan dengan ditemukannya korek api, jirigen berisi bahan bakar, kapak, parang hingga chainsaw. Sejumlah pengamat lingkungan pun menolak jika Karhutla hanya dianggap sebagai produk cuaca semata. Analisis dari kalangan akademisi menyoroti bahwa lanskap gambut Kalimantan menjadi mudah terbakar bukan semata karena musim kemarau melainkan karena lebih dari 281 ribu kilometer kanal telah dibangun untuk kepentingan perkebunan monokultur skala besar. kemudian kanal ini memaksa air keluar dari tanah gambut hingga mengering dan berubah menjadi material yang sangat mudah tersulut di musim kemarau. Ini bisa disebut pula warisan kerusakan ekologis yang telah dibangun bertahun-tahun demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Ditengah isu yang semakin mengarah pada kondisi yang disengaja muncul pertanyaan dimanakah keberadaan Negara? Fungsi negara bukanlah hanya sebagai pemadam api. Akan tetapi bagaimana agar api itu tidak menyala, menghentikan kepentingan-kepentingan yang membuatnya menyala. Menjadikan hutan sesuai dengan fungsinya bukan menjadi sumber komoditas. Pengelolaannya ditujukan pada keselamatan rakyat bukan untuk keuntungan segelintir pemodal.
Akhirnya masyarakat pun menunggu janji pemimpin negeri ini. Bapak Prabowo Subianto mendorong penindakan terhadap korporasi yang diduga berada di balik karhutla ini. Beliau bahkan menegaskan dalam rapat di Posko aju, Riau, Senin (24/8). Pemerintah akan mencabut izin korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Beliaupun mengatakan, "Siapapun, korporasi apapun ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya seluruh izin korporasi itu kita cabut. Beliau juga meminta aparat kepolisian dan kejaksaan menyelidiki korporasi yang diduga memerintahkan pembakaran lahan. "Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh itu saya minta polisi kejaksaan selidiki intelegensi leticia kalau ada indikasi segera lapor kita segera cabut" tegas Prabowo.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar