Oleh: Isnawati (Muslimah Penulis Peradaban)
Buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam menjadi perhatian publik setelah muncul bantahan dari dua tokoh yang namanya dicantumkan sebagai penulis, yakni Gus Kautsar dan TGB Muhammad Zainul Majdi. Keduanya menegaskan tidak pernah menulis maupun menyerahkan naskah untuk buku tersebut. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai proses pencantuman nama mereka dalam buku yang terbit pada April 2025 itu. (radarbanyuwangi.id, Rabu, 9 September 2026)
Fakta tersebut membuat perhatian umat tidak lagi tertuju pada isi buku, melainkan pada proses penyusunannya. Namun jika dicermati lebih dalam, polemik ini sesungguhnya membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan nama penulis. Ada persoalan mendasar tentang bagaimana agama diposisikan dalam hubungannya dengan kekuasaan dan figur politik.
Persoalan pertama yang perlu dipahami, masalah ini bukan semata-mata soal ada atau tidaknya izin pencantuman nama. Jika hanya berhenti pada aspek administratif, polemik ini mungkin tidak akan menjadi perdebatan nasional. Yang membuatnya penting adalah karena nama-nama ulama memiliki pengaruh besar di tengah umat.
Bukan Sekadar Penulis
Ketika nama seorang ulama dicantumkan dalam sebuah buku yang membahas tokoh politik, publik dapat menangkap pesan bahwa ada dukungan. Dari sisi moral, intelektual, atau bahkan keagamaan terhadap isi buku tersebut. Nama ulama bukan sekadar tulisan di halaman sampul atau daftar kontributor. Nama itu membawa kepercayaan umat.
Oleh karena itulah bantahan dari Gus Kautsar dan TGB menjadi penting. Ketika tokoh yang dianggap ikut membangun legitimasi sebuah narasi justru menyatakan tidak terlibat, maka umat berhak mempertanyakan bagaimana narasi tersebut dibangun sejak awal.
Namun persoalan yang lebih mendasar sebenarnya terletak pada judul dan arah pembahasan buku itu sendiri. Istilah Islam Ala Prabowo mengandung persoalan konseptual yang serius. Dalam Islam, tidak ada standar agama yang bersumber dari manusia. Standar Islam adalah wahyu Allah yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Oleh karena itu, istilah seperti "Islam ala tokoh tertentu" berpotensi menggeser cara berpikir umat. Secara perlahan perhatian umat dapat bergeser dari ajaran
Islam kepada figur manusia. Padahal manusia selalu memiliki kekurangan, sedangkan Islam berasal dari Allah Yang Maha Sempurna.
Islam tidak membutuhkan tambahan nama siapa pun agar menjadi mulia. Islam telah sempurna sebelum lahirnya para pemimpin, pejabat, partai politik, organisasi, maupun tokoh publik mana pun. Justru semua pihak itulah yang harus diukur dengan standar Islam.
Jika seorang pemimpin dipandang baik, maka ukuran kebaikannya adalah sejauh mana kebijakan dan tindakannya sesuai dengan syariat. Bukan sebaliknya, Islam dipahami melalui perilaku seorang pemimpin.
Standar Islam Sesungguhnya
Di sinilah muncul persoalan lain yang sering kabur dalam diskursus publik, yaitu perbedaan antara kesalehan individu dan sistem yang dijalankan.
Seseorang bisa saja rajin beribadah, dekat dengan ulama, memiliki kepedulian sosial, atau menunjukkan sikap yang baik terhadap umat Islam. Semua itu tentu patut dihargai. Namun dalam pandangan Islam, kesalehan pribadi tidak otomatis menjadikan sistem yang dijalankannya sebagai sistem Islam.
Rasulullah SAW bukan hanya teladan dalam akhlak pribadi. Beliau juga memimpin umat dengan hukum Allah secara menyeluruh. Beliau membangun sistem ekonomi yang bebas dari riba, sistem peradilan yang bersumber dari wahyu, sistem pendidikan yang membentuk kepribadian Islam, serta sistem pemerintahan yang menjadikan syariat sebagai dasar kebijakan.
Sungguh, menyandingkan kepemimpinan Rasulullah SAW dengan kepemimpinan yang berjalan dalam sistem sekuler merupakan perbandingan yang tidak sepadan. Perbedaannya bukan hanya terletak pada sosok pemimpinnya, tetapi juga pada fondasi aturan yang digunakan.
Inilah yang sering luput dari pembahasan publik. Perhatian umat diarahkan pada citra religius seorang pemimpin, sementara pertanyaan yang lebih penting justru jarang dibahas.
Apakah sistem ekonomi yang diterapkan bebas dari riba?
Apakah hukum yang berlaku bersumber dari syariat Islam?
Apakah pengelolaan kekayaan alam dilakukan sesuai ketentuan Allah?
Apakah kebutuhan dasar umat benar-benar dijamin?
Apakah keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan umat?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi fokus utama ketika menilai kepemimpinan dalam perspektif Islam.
Allah SWT berfirman bahwa apabila terjadi perselisihan dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa ukuran benar dan salah bukanlah manusia, melainkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW.
Dampak dari pengaburan standar ini tidak bisa dianggap ringan. Ketika agama mulai dipersonalisasi kepada tokoh tertentu, umat dapat terjebak dalam kultus individu. Kritik terhadap kebijakan bisa dianggap sebagai kritik terhadap agama. Padahal agama dan manusia adalah dua hal yang berbeda.
Akibatnya fungsi agama sebagai pengontrol kekuasaan menjadi melemah. Agama tidak lagi berdiri sebagai penuntun yang mengoreksi penguasa, tetapi justru berisiko digunakan untuk memperkuat citra kekuasaan itu sendiri.
Oleh karena itu, solusi pertama yang paling mendasar adalah mengembalikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya teladan sempurna dalam memahami Islam. Tidak ada Islam ala presiden, Islam ala partai, atau Islam ala tokoh tertentu. Yang ada hanyalah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW.
Solusi kedua adalah membangun kesadaran akidah yang benar di tengah umat. Kesadaran bahwa setiap ucapan, tulisan, dan tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah akan melahirkan kehati-hatian dalam berbicara atas nama agama.
Solusi ketiga adalah memisahkan penghormatan kepada pemimpin dari penilaian terhadap sistem. Seorang pemimpin dapat dihormati sebagai manusia, tetapi kebijakan dan sistem yang dijalankannya tetap harus diukur dengan syariat.
Solusi keempat adalah menjadikan agama sebagai pengontrol kekuasaan, bukan alat legitimasi kekuasaan. Agama harus berada di atas penguasa sehingga siapa pun yang memimpin tetap dapat dikritik apabila menyimpang dari prinsip keadilan dan amanah.
Pada akhirnya, akar persoalan yang lebih besar adalah cara pandang sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, agama sering kali hanya hadir sebagai simbol moral dan alat pencitraan, sementara aturan kehidupan disusun berdasarkan pemikiran manusia.
Oleh karena itu, solusi hakiki menurut perspektif Islam dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan syariah. Dalam sistem seperti ini, Islam tidak hanya mengatur ibadah individu, tetapi juga ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, dan pemerintahan. Dengan demikian, agama benar-benar menjadi standar dalam mengatur kehidupan, bukan sekadar pelengkap narasi kekuasaan.
Polemik buku ini akhirnya memberikan pelajaran penting bagi umat. Islam tidak membutuhkan nama siapa pun untuk menjadi agung. Justru setiap pemimpinlah yang harus diukur dengan Islam. Sebab ukuran kebenaran bukanlah tokoh, jabatan, ataupun kekuasaan, melainkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar