Oleh: Mia
Seperti yang kita tahu bahwa belakangan istilah desil 1 sampai desil 10 ramai diperbincangkan. Masyarakat dikelompokkan berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 berada pada kelompok kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi. BPS sendiri menegaskan bahwa desil bukan ukuran tunggal kemiskinan dan bukan ukuran langsung pendapatan atau kekayaan seseorang.
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Bisakah kesejahteraan seorang manusia benar-benar dipahami hanya melalui sebuah peringkat?
Bagaimana dengan seorang pedagang kecil yang penghasilannya tidak tetap tetapi memiliki kendaraan untuk bekerja?
Bagaimana dengan seorang pekerja yang tampak "mampu" secara data, tetapi setiap bulan harus membayar cicilan, biaya sekolah anak, listrik, kebutuhan keluarga, dan biaya kesehatan?
Bagaimana dengan keluarga yang suatu hari kondisi ekonominya membaik, lalu beberapa bulan kemudian jatuh karena kehilangan pekerjaan?
Data tentu penting. Negara membutuhkan data agar kebijakan tidak diberikan secara sembarangan. Namun data seharusnya menjadi alat untuk memahami manusia, bukan membuat manusia kehilangan konteks kehidupannya.
Saat ini pemerintah memang tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10. Namun hingga September 2026, kebijakan tersebut belum menjadi keputusan final; pemerintah masih menekankan pentingnya validitas data sebelum diterapkan.
Persoalannya bukan sekadar boleh atau tidaknya seseorang membeli BBM subsidi. Persoalannya jauh lebih mendasar, Mengapa negara harus sibuk menentukan siapa yang layak disebut "mampu", sementara kita belum benar-benar menyelesaikan akar kemiskinan masyarakat?
BPS mencatat bahwa pada Maret 2026 masih terdapat sekitar 22,93 juta penduduk miskin, dengan tingkat kemiskinan nasional 8,07 persen. BPS mengukur kemiskinan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar melalui garis kemiskinan. Artinya, kemiskinan bukan sekadar angka di layar komputer.Di balik angka itu ada ibu yang setiap pagi berpikir, "Hari ini uang belanja cukup tidak?"
Ada ayah yang tetap bekerja meski tubuhnya lelah karena tidak boleh kehilangan pemasukan.
Ada anak yang harus memahami keadaan orang tuanya ketika teman-temannya bisa mendapatkan sesuatu yang tidak mampu ia miliki.
Ada keluarga yang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi setiap malam menghitung pengeluaran agar tidak sampai berutang.Mereka bukan angka. Mereka manusia.Dan di sinilah Islam memberikan cara pandang yang berbeda.
Islam tidak membiarkan persoalan kesejahteraan hanya diserahkan kepada mekanisme pasar atau sekadar dikategorikan melalui angka statistik. Negara memiliki kewajiban mengurus kebutuhan rakyatnya.
Rasulullah bersabda: “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini seharusnya menggugah kita.Menjadi pemimpin bukan sekadar mengatur administrasi negara. Kepemimpinan adalah amanah untuk memastikan rakyat dapat hidup layak.
Karena itu, dalam Islam, penyelesaian kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan kepada orang miskin setelah mereka jatuh miskin. Islam membangun sistem yang mencegah kemiskinan dan mengupayakan agar kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
Islam Tidak Sekadar Mengukur Kemiskinan, Tetapi Menghilangkan Sebabnya. Islam memiliki konsep kepemilikan yang berbeda dengan kapitalisme. Ada harta milik individu, ada milik negara, dan ada kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai segelintir orang. Rasulullah bersabda: “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api.”(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)
Konsep ini menunjukkan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan masyarakat luas tidak seharusnya dibiarkan menjadi alat akumulasi kekayaan segelintir pihak. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat.
Dengan tata kelola seperti ini, negara memiliki sumber daya untuk membiayai kebutuhan rakyat, bukan terus menerus menjadikan rakyat sebagai objek subsidi yang harus diseleksi, sementara kekayaan alam yang seharusnya menopang kesejahteraan masyarakat tidak dikelola secara optimal untuk kepentingan mereka. Inilah perbedaan mendasarnya.
Dalam paradigma yang berorientasi pada bantuan, pertanyaannya sering menjadi:"Siapa yang pantas mendapatkan subsidi?"
Dalam Islam, pertanyaan besarnya adalah "Bagaimana negara memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi?"
Ini bukan berarti Islam menolak pendataan. Tidak, data tetap dibutuhkan. Tetapi data bukan tujuan. Data adalah sarana. Jangan sampai seseorang yang masuk desil tertentu kemudian dianggap otomatis berkecukupan, padahal realitas hidupnya jauh lebih kompleks.
BPS sendiri telah menjelaskan bahwa keluarga dalam desil yang sama tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, atau kondisi sosial ekonomi yang sama. Posisi desil juga dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi. Maka kebijakan publik harus tetap menghadirkan ruang untuk melihat kondisi nyata manusia.
Kemiskinan Tidak Akan Selesai Jika Hanya Mengubah Cara Menghitungnya
Kita boleh memperbaiki data.Kita boleh memperbaiki metode. Kita boleh memperbaiki penyaluran subsidi. Semua itu penting.Tetapi jika akar persoalannya tidak disentuh, kemiskinan akan terus muncul dengan wajah yang berbeda.
Hari ini mungkin disebut desil. Besok mungkin disebut kelompok rentan. Lusa mungkin disebut penerima atau bukan penerima subsidi. Rakyat tetap membutuhkan satu hal: kehidupan yang layak.
Islam memandang bahwa negara harus memastikan kebutuhan dasar individu seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi, sekaligus menyediakan kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Negara juga perlu menciptakan kondisi agar masyarakat mampu bekerja dan memperoleh penghidupan secara layak. Dengan demikian, rakyat tidak dibuat terus menerus bergantung pada bantuan. Rakyat diberdayakan untuk hidup bermartabat.
Inilah makna ri'ayah, negara benar benar mengurus rakyat. Sebab kesejahteraan bukan sekadar ketika seseorang menerima bantuan.Kesejahteraan adalah ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus kehilangan martabat.
Mari Kita Bertanya Lebih Dalam. Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan apakah seseorang berada di desil 8, 9, atau 10, tetapi lupa bertanya, Mengapa masih ada jutaan rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, Mengapa seseorang yang bekerja keras masih bisa hidup dari bulan ke bulan? Mengapa kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat?, Mengapa rakyat harus terus diseleksi untuk mendapatkan hak atas bantuan, sementara sistem ekonomi belum sepenuhnya menjamin distribusi kekayaan yang adil?
Dan yang paling penting, Apakah kita mau terus memperbaiki cara menghitung kemiskinan, atau mulai berani memperbaiki sistem yang menyebabkan kemiskinan terus berulang?
Islam mengajarkan bahwa manusia bukan sekadar objek kebijakan. Manusia adalah amanah yang harus dilindungi kehormatan dan kehidupannya. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Maka sudah saatnya kita melihat persoalan kemiskinan dengan hati yang lebih manusiawi. Jangan hanya melihat angka desil, lihatlah manusia di balik angka itu, jangan hanya bertanya siapa yang layak menerima subsidi.
Tanyakan juga mengapa rakyat sampai membutuhkan subsidi untuk bertahan hidup. Dan jangan hanya memperdebatkan angka kemiskinan. Mari kita perjuangkan sebuah sistem kehidupan yang tidak sekadar pandai menghitung orang miskin, tetapi sungguh sungguh bekerja untuk menghapus kemiskinan.
Itulah salah satu alasan mengapa kita perlu memahami Islam secara kaffah, Islam yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam ibadah ritual, tetapi juga memberikan aturan tentang ekonomi, kepemilikan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan sekadar label "miskin", "mampu", atau "desil 9 dan 10". Mereka membutuhkan kehidupan yang layak. Mereka membutuhkan keadilan.Mereka membutuhkan pemimpin yang amanah. Dan mereka membutuhkan sistem yang benar benar menjadikan kemaslahatan manusia sebagai tujuan, bukan sekadar angka sebagai ukuran keberhasilan. Wallohua'lam bishowab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar