Oleh: Najwa Aliyya
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, prihatin dengan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 13 Agustus 2026 lalu yang menimbulkan dampak berkepanjangan. Seorang siswi berusia 16 tahun dilaporkan mengalami gangguan ingatan usai keracunan MBG di Berastagi.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Mardin Purba juga mengungkapkan ada enam anak yang masih harus dirawat di rumah sakit. "Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan," kata Nurhadi dalam keterangan tertulis DPR RI, Rabu (9/9/2026). "Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius, karena keselamatan dan masa depan anak tidak boleh menjadi risiko dari sebuah program pemerintah."
Berdasarkan pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara pada 16 Agustus lalu, sampel MBG yang menyebabkan keracunan dinyatakan positif tiga bakteri, yakniBacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (E. coli). Selain itu, hasil laboratorium mendapati bakteri Staphylococcus aureusdalam sampel muntahan salah satu anak.
Nurhadi menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab memastikan seluruh korban mendapat penanganan medis yang berkelanjutan dan tuntas. Politikus Partai NasDem itu juga meminta audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasak makanan itu. Audit disebutnya harus mencakup rantai pasok dan seluruh proses produksi. Nurhadi menegaskan kasus keracunan berdampak panjang ini tidak boleh berhenti pada pencopotan kepala SPPG. Ia pun menyatakan Komisi IX akan mengawal penanganan kasus keracunan MBG di Berastagi. “Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang," kata Nurhadi. "Pemerintah juga harus membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban maupun masyarakat." (Kompas Tv, 9 September 2026)
Terjadi lagi dampak dari salah satu program negara yang menyebabkan kemadharatan bagi masyarakat. Kita akui bahwa MBG memang sedikit membantu dan mengurangi beban masyarakat, tapi itu hanya salah satu solusi yang pragmatis, karena pada fakta nya yang kita jumpai justru kebanyakan adalah kerusakan. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai 3 bakteri yang terdapat pada makanan mbg yang di santap oleh siswa tersebut.
1. Bacillus careus
Terkait ditemukannya Bacillus cereus pada nasi, dr. Adam Prabata menjelaskan, bakteri ini dapat ditemukan pada makanan dan berpotensi menyebabkan keracunan jika sajian dibiarkan terlalu lama di suhu ruangan. Ia menekankan bahwa spora yang memicu keracunan ini sangat stabil dalam suhu panas, sehingga proses memanaskan ulang makanan tidak selalu bisa menghilangkan racunnya. "Gejala umum yang ditimbulkannya meliputi mual, muntah, diare, hingga kram perut. Namun, pada kondisi keracunan toksin cereulide dengan kadar sangat tinggi, dapat muncul kondisi berat seperti gagal ginjal akut, gagal liver, hingga ensefalopati atau gangguan otak," kata dr. Adam.
2. Staphylococcus aureus
Mengenai keberadaan Staphylococcus aureus yang terdeteksi pada lauk ikan dencis dan muntahan korban bernama Mutiara, dr. Adam Prabata memaparkan, bakteri ini umumnya ditemukan pada kulit dan tangan manusia. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam makanan dan dibiarkan dalam jangka waktu lama, mikroba ini akan menghasilkan racun yang dikenal sebagai staphylococcal enterotoxin.
3. E. coli
Sementara itu, untuk cemaran E. coli pada potongan melon, dr. Adam Prabata menyebutkan, E. coli sebenarnya merupakan bakteri normal di saluran cerna manusia, tetapi keberadaannya pada sajian makanan menandakan adanya masalah higienitas dan indikasi kuat kontaminasi fekal. Meskipun tidak semua strain E. coli memicu penyakit, jenis tertentu seperti Shiga toxin-producing E. coli (STEC) sangat berbahaya karena dapat menyebabkan hemolytic uremic syndrome (HUS) yang bermanifestasi pada gagal ginjal akut.
Ketiga bakteri ini terdapat pada makanan yang di makan oleh siswa tersebut, yang itu menandakan bahwa pihak mbg yang ada di daerah tersebut tidak menjalankan pekerjaannya dengan amanah.
Di dalam sistem kapitalisme, materi dan keuntungan lebih penting dari pada kemaslahatan masyarakat, jangankan menjaga kebersihan pada makanan dan tempat, lalu-lalu hari kita menemukan fakta para pejabat-pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan korupsi uang untuk menjalankan program pemerintah tersebut, dan tidak ada tindak yang lebih serius untuk mereka yang melakukan korupsi, tentu selagi uang program tetap berjalan, kasus korupsi tidak perlu di tindak tegas, apalagi kasus sekarang mengenai keracunan mbg. Masalahnya, kasus keracunan seperti ini tidak terjadi hanya satu kali, tapi berkali-kali karena kelalaian pihak program tersebut. Namun, kasus keracunan sekarang adalah kasus paling serius karena mencangkup ingatan seseorang yang hilang begitu saja karena makanan yang seharusnya memberikan rasa aman, dan nyaman ketika memakannya.
Adanya 3 bakteri tersebut membuat kita bertanya-tanya bagaimana cara pegawai nya bekerja? Lalu bagaimana pengawasan dari pihak mbg? Seharusnya sekecil itu pun harus di usut secara detail.
Tidak ada yang salah dalam program-program yang di adakan pemerintah. Namun, yang tidak tepat adalah, program tersebut di buat di bawah sistem Kapitalisme yang jelas-jelas kapitalisme adalah sistem yang hanya mementingkan materi saja.
Jadi, adanya program di bawah sistem kapitalisme membuat kita banyak berhati-hati dan berwanti-wanti, karena kita tidak tahu niat mereka yang di atas membuat program ini untuk kejayaan negara atau kejayaan pribadi. Karena pada faktanya, adanya MBG tetap saja tidak menyelesaikan permasalahan negara. Kemiskinan masih berkembang pesat, anak-anak yang kekurangan gizi masih tetap banyak, rakyat-rakyat yang butuh lapangan pekerjaan pun tetap banyak walau sudah di bantu oleh program tersebut.
Lagipula perlu kita ketahui bahwa, program negara dan lapangan pekerjaan itu sangat berbeda 100%. Toh jika program negara di tiadakan lapangan pekerjaan tetap harus di perhatikan oleh negara. Lalu kenapa bisa adanya program tersebut menjadi memudahkan untuk bekerja? Apalagi untuk pegawai dapur, petani mendapat pasar.
Dalam ekonomi ini di sebut dengan Multiplier effect yaitu manfaat ekonomi yang muncul karena adanya suatu kebijakan. Program pemerintah adalah bentuk kebijakan negara bukan lapangan pekerjaan. Kalau kita membahas tentang lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. teori Pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa pendorong utamanya adalah Meningkatkan investasi, produktivitas, inovasi dan ekspansi dunia usaha maka di sinilah peran pemerintah sangat penting.
Pemerintah menciptakan kepastian hukum kemudahan berusaha insfatruktur Pendidikan, stabilitas ekonomi krn ketika dunia usaha tumbuh kebutuhan teng tenaga kerja juga ikut tumbuh. Sebenarnya bukan masalah program atau lapangan pekerjaan yang menjadi bahasan pokok, yang menjadi bahasan adalah apakah program ini tepat sasaran dan sesuai tujuan utama untuk memberantas stunting pada anak, untuk meningkatkan kesehatan anak, bagaimana dengan pengawasan program tersebut? Dan masih banyak lagi.
Kasus keracunan MBG (makan bergizi gratis) yang terus berulang menunjukkan adanya cacat pada program ini, salah satunya adalah lemahnya standar keamanan pangan, dan distribusi yang memenuhi standar gizi , jika program ini benar-benar di rencana untuk menjamin gizi untuk generasi, seharusnya aspek keamanan harus menjadi prioritas utama. Paktanya dilapangan baru saja mengumumkan bahwa makan bergizi gratis (MBG) berpotensi mengancam kesehatan generasi.
Ditambah anggaran tetap mengalir begitu besar. Ada faktor dasar yang menyebabkan pemerintah tetep ambisi menjalankan program MBG ini, yaitu unsur bisnis. Semua ini dapat dilihat dari beberapa hal, seperti program makan bergizi gratis yang melibatkan banyak pihak bahkan SPPG. Kehadiran SPPG atau dapur umum makan bergizi gratis (MBG) sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis. Mereka bisa menjadi vendor-vendor penyedia, dan distributor kesekolah-sekolah. Begitu banyak keuntungan yang didapat bagi para pelaku bisnis MBG ketika program ini rutin dijalankan dalam setahun.
Program kerjasama ini tidak diimbangi dengan mekanisme yang matang dalam aspek pengendalian yang higienis, dan kualitas bahan yang akan diatribusikan kepada masyarakat. Semua diambil oleh pelaku bisnis atau vendor. Tentu ini sangat berbahaya jika negara abai dalam pengawasan ini, buktinya penyedia makanan MBG berpotensi asal-asalan, sebagaimana prinsip bisnis kapitalis yaitu modal sekecil-kecilnya untung sebanyak-banyaknya.
Tidak heran jika seperti ini terus terjadi, karena neri ini masih menggunakan sistem kapitalisme, sistem yang rusak ini menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Jika ada peluang maka akan dieksekusi dengan berbagai cara, tanpa memandang siapa yang dirugikan tanggung jawab terhadap rakyat seringkali di abaikan karena yang lebih diutamakan adalah cuan (materi).
Berbeda dengan sistem Islam, dalam sistem Islam negara tidak hanya dituntut memberikan layanan, tetapi memastikan kesejahteraan rakyat terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan. Sistem Islam juga mengatur distribusi pangan agar merata, harga-harga tetap stabil bahkan murah, lapangan kerja terbuka luas, dan gaji pekerja di bayar secara layak sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.
Negara dalam sistem Islam wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyatnya, pelayanan kesehatan tersedia dengan biaya terjangkau bahkan gratis, disertai edukasi kesehatan yang tepat, kasus-kasus terkait mencukupi gizi gizi, dengan cara ini kasus stunting maupun gizi buruk dapat dicegah sejak dini tanpa membahayakan rakyat.
Untuk pendanaan program-programnya, negara dalam sistem Islam tidak bergantung pada utang luar negeri, atau pajak yang menyiksa rakyat. Dalam sistem islam pendanaan untuk program-programnya mengelola sumber daya alam melalui baitul maal.
Harus dipahami bahwa meningkatkan status gizi masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan makanan saja. Perlu dibarengi dengan berbagai kebijakan strategi lainnya. Tentu bukan dengan asas sistem sekuler kapitalistik. Namun, dengan sistem Islam yang diterapkan secara total. Tidak akan ada jaminan menyediakan gizi bagi seluruh rakyat kecuali di negara yang menerapkan sistem Islam
Waalahualam...
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar