Oleh : Harnita Sari Lubis, S.Pd.I (Aktivis Dakwah)
Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang akan membantu melayani kebutuhan masyarakat desa. Sebanyak 80.000 koperasi desa merah putih telah dibangun. Tetapi bangunan KDMP ini begitu viral dikarenakan lokasi bangunan yang tidak sesuai tata letak bangunannya dan jauh dari pemukiman warga. Yang akhirnya netizen membercandai program pemerintah ini. Tak heran masyarakat banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin lokasi KDMP diatas gunung dan hutan yang tidak ada masyarakat yang lewat dan beraktifitas di dekat lokasi bangunan KDMP Belum lagi ada bangunan yang membelakangi jalan lintas warga sehingga membuat para netizen bertanya-tanya bagaimana konsep arsitek bangunan tersebut. Namun pemerintah sangat yakin bahwa program kdmp ini akan sukses. Pemerintah telah membuka 2 juta lapangan pekerjaan untuk pegawai KDMP dan menyatakan bahwa keuntungan kopdes ini bisa mencapai 1 milyar pertahun. Kopdes ini juga bertujuan agar masyarakat tidak lagi terjerat pinjol dan rentenir. Dan yang lebih anehnya lagi para calon pegawai kdmp yang lolos seleksi di berikan latihan wajib militer sebelum ditugaskan bekerja di kdmp. Alhasil 5 orang calon manajer kdmp meninggal karena keletihan.
Banyak sekali permasalahan program kdmp ini mulai dari bentuk bangunan , lokasi yang jauh dari masyarakat sampai pelatihan yang tidak sesuai dengan yang akan dikerjakan para calon pegawainya. Belum lagi persoalan penggajian mencuat setelah sejumlah media lokal melaporkan protes dari para pengelola KDMP di Bojonegoro. Mereka mengaku menerima upah jauh di bawah nominal yang dijanjikan saat awal bekerja sehingga memilih menutup sementara gerai koperasi. (Tempo.com, 10-07-2026)
Di sisi lain demi menggenjotkan KDMP, anggaran dana desa diminimalkan sehingga berdampak terhadap kepentingan publik. Program ini cacat dari segala sisi. Inilah hasil dari penerapan sistem aturan kapitalis sekulerisme. Masyarakat sudah menduga bahwa program ini syarat akan korupsi besar-besaran seperti halnya MBG yang sudah berjalan. Para pejabat sekuat tenaga mengeluarkan segala ide agar menghasilkan program yang bertujuan untuk bisa di korupsi skala besar. Mereka tidak lagi memikirkan masyarakat yang dipimpinnya. Mereka hanya berpikir bagaimana dirinya bisa menimbun harta dengan segala cara yang tak memandang halal dan haram.
Aturan Islam Solusinya
Islam mempunyai aturan yang dapat memberikan kenyamanan dan dapat memenuhi segala kebutuhan umatnya. Termasuk salah satunya dalam memenuhi kebutuhan umatnya para pemimpin berupaya dengan sekuat tenaga menjalankannya sesuai dengan syari'at Islam. Pemimpin didalam Islam dengan ketakwaan individu dan hukum syara' yang menjaga para pemimpinnya agar tidak berbuat zalim terhadap masyarakatnya mampu mengurusi umatnya dengan menggunakan segala sumber daya alam yang ada di negara ini. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW : "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Maka dari itu dengan segala SDA yang berlimpah ruah di negara ini seharusnya bisa menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu pejabat pernah menyatakan bahwasanya jika saja para pejabat di negara ini tidak korupsi maka setiap rakyat mendapatkan 20 juta perbulan. Bayangkan ketika syariat Islam diterapkan pastilah para pemimpin yang bertakwa akan memberikan hak-hak rakyatnya. Semua itu dapat terwujud jika syariat Islam diterapkan secara kaffah dalam naungan khilafah.
Dan sudah terbukti didalam Islam Baitul mal atau kas negara menjadi sumber utama untuk segala kebutuhan masyarakatnya baik muslim maupun nonmuslim. Di masa Khalifah Umar bin khattab masa itu memberikan tunjangan rutin bagi rakyatnya mulai dari warga biasa, lansia, dan penyandang disabilitas. Bahkan beliau memberikan bantuan kepada non muslim yang miskin. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditemukan pejabat yang mempunyai harta berlebih yang tidak wajar sehingga hartanya disita dan dibagikan kepada warganya sampai semua berkecukupan. Tidak seperti sekarang kekayaan para pejabat koruptor yang disita negara ditampakkan uang yang menggunung ke media tetapi setelah itu tidak tau kemana uang itu berlabuh. Itulah sebagian kecil keberhasilan pengurusan masyarakat dalam kepemimpinan khilafah.
Wallahu a'lam bisshawwab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar