Oleh: Hanum Hanindita, S.Si. (Penulis artikel islami)
Belakangan ini, sikap kritis masyarakat sering kali berujung pada masalah hukum. Sebagai contoh nyata, seorang admin media sosial @TheKerupuk ditangkap oleh aparat Polres Metro Tangerang Kota karena mengunggah meme yang mengkritik pemerintah. Fenomena penangkapan ini dinilai oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai salah satu gelombang perburuan aktivis terbesar yang mengancam hak asasi manusia. (kompas.com, 17-07-26) Di tengah situasi politik seperti ini, ayat Al-Qur'an tentang kewajiban taat kepada Ulil Amri (pemimpin) sering digunakan oleh sebagian orang untuk menakut-nakuti masyarakat. Seolah-olah mengkritik kebijakan pemerintah itu haram hukumnya.
Banyak umat Islam mengira bahwa siapa saja pemimpin yang beragama Islam, baik presiden, raja, gubernur, hingga bupati otomatis disebut sebagai Ulil Amri. Pemahaman keliru ini membuat masyarakat berpikir bahwa kita harus taat secara mutlak kepada pemimpin. Mereka tidak peduli lagi apakah kebijakannya adil atau justru menyengsarakan rakyat.
Akibatnya, umat Islam terbelah menjadi dua kelompok besar. Ada yang memilih diam dan pasrah menerima kezaliman dengan dalih menjaga kedamaian. Namun, ada juga yang tetap berani melakukan muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa) sebagai wujud ketaatan kepada agama.
Makna Hakiki dan Syarat Syar'i Ulil Amri
Di dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam (Sistem Pemerintahan dalam Islam), dijelaskan bahwa kata Ulil Amri bukan sekadar berarti "orang Islam yang punya jabatan". Ulil Amri adalah para pemimpin yang memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menjalankan hukum-hukum Allah Swt. secara nyata di tengah masyarakat. Kewajiban taat ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)..."
Frasa "di antara kamu" menunjukkan bahwa pemimpin tersebut harus menyatu dengan sistem Islam dan beriman pada syariat. Jadi, jika seorang pemimpin mengabaikan hukum Allah dan sengaja membuat aturan yang melanggar syariat, maka ia telah kehilangan hakikatnya sebagai Ulil Amri. Ketaatan kepadanya tidak lagi bersifat mutlak.
Di dalam Kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah Jilid II menjelaskan secara rinci bahwa ada syarat penting agar seorang pemimpin sah disebut sebagai Ulil Amri yang wajib ditaati. Syarat pertama mencakup kriteria fisik dan sifat kepribadian, di mana pemimpin tersebut harus seorang muslim, laki-laki, dewasa (balig), berakal sehat, adil (bukan pelaku maksiat besar), merdeka, serta memiliki kemampuan nyata untuk memimpin umat Islam.
Syarat kedua adalah penerapan hukum. Pemimpin tersebut wajib mengatur kehidupan masyarakat dengan menggunakan hukum Islam, bukan dengan hukum sekuler yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Jika syarat ini dilanggar, gugurlah hak ketaatan tersebut. Jika seorang pemimpin muslim justru menggunakan hukum yang bertentangan dengan Islam, maka rakyat tidak boleh menaatinya dalam hal maksiat tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.: "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta." (HR Ahmad).
Bagaimana Pemimpin Mendapatkan Legitimasi?
Dalam kitab Ajhizah Daulah Al-Khilafah (Struktur Negara Khilafah), dijelaskan bahwa seorang pemimpin mendapatkan legitimasi atau keabsahan kekuasaannya melalui jalan Bai'at. Bai'at adalah akad perjanjian suka rela antara rakyat dan calon pemimpin, di mana rakyat berjanji untuk mendengar dan taat dalam hal kebaikan, sedangkan pemimpin berjanji untuk mengurus rakyat berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya.
Artinya, kekuasaan itu sebenarnya amanah dari rakyat yang dititipkan kepada pemimpin, bukan milik pribadi pemimpin yang bisa diwariskan atau dipakai sesuka hati. Konsekuensinya, pemimpin tidak boleh bertindak diktator. Ia wajib tunduk pada aturan Allah SWT yang jauh lebih tinggi dari kekuasaannya sendiri.
Tanggung Jawab Strategis Pemimpin
Tugas utama seorang pemimpin dalam Islam adalah ri’ayatus syu’un, yaitu mengayomi, melayani, dan mengurus segala urusan rakyatnya dengan adil. Rasulullah SAW menegaskan tanggung jawab besar ini dalam sebuah hadits: "Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR Bukhari).
Tanggung jawab besar ini meliputi aspek yang sangat luas. Pemimpin wajib menjaga keyakinan (akidah) umat agar tidak rusak oleh pemikiran menyimpang. Selain itu, pemimpin juga harus menyediakan lapangan kerja, memastikan ekonomi yang adil, memberikan rasa aman, serta melindungi kekayaan alam negara agar tidak dikuasai oleh pihak asing yang serakah. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Mengkritik Penguasa Adalah Kewajiban Agama
Mengkritik kebijakan penguasa yang keliru bukanlah tindakan kriminal atau makar, melainkan sebuah ibadah yang hukumnya wajib dalam pandangan Islam. Islam melarang umatnya untuk diam saja melihat ketidakadilan merajalela di depan mata mereka. Mengoreksi pemimpin adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah keburukan). Tanpa adanya kritik, sebuah kekuasaan akan cenderung korup dan merusak tatanan hidup masyarakat.
Bahkan, menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim disebut sebagai perjuangan yang paling utama dan mulia. Rasulullah Saw. bersabda: "Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).
Namun demikian, kewajiban menyampaikan kebenaran ini harus tetap berlandaskan pada adab dan tuntunan syariat Islam yang mulia. Mengkritik penguasa tidak boleh dilakukan dengan cara mencaci maki, memprovokasi massa, atau menyebarkan fitnah yang merusak ketertiban umum. Penyampaian nasihat hendaknya mengedepankan adab yang santun, lemah lembut, dan diutamakan secara langsung atau rahasia agar tidak merendahkan wibawa pemimpin. Dengan menjaga kesantunan dan koridor hukum syar'i, maksud dari kritik tersebut akan lebih mudah diterima sekaligus menghindarkan umat dari kerusakan yang lebih besar.
Oleh karena itu, tindakan membungkam suara kritis masyarakat atau menangkap orang yang memberikan masukan menggunakan pasal-pasal karet adalah tindakan yang keliru. Penguasa seharusnya mendengar keluhan rakyatnya. Kritik harus dipandang sebagai obat dan alat kontrol sosial, agar pemerintah tetap berjalan di atas jalur keadilan demi menyejahterakan seluruh rakyat.
Penutup
Kritik dalam Islam harus tetap disampaikan dengan adab yang baik, namun fenomena penangkapan admin media sosial akibat meme kritik mencerminkan pembungkaman suara kritis di tengah maraknya salah tafsir mengenai kewajiban taat kepada pemimpin. Konsep Ulil Amri yang sejati mengharuskan pemimpin menerapkan hukum Allah, sehingga hak ketaatan gugur jika kebijakan yang diambil menyengsarakan rakyat. Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah yang dilegitimasi melalui bai'at, bukan kekuasaan mutlak. Oleh karena itu, mengoreksi penguasa yang zalim sepanjang dilakukan sesuai koridor syariat merupakan bagian dari ibadah amar ma'ruf nahi munkar dan melaksanakan kewajiban agama, bukan tindakan kriminal.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar