Oleh : Han’s Soedibyo
Ketika Gaji Tak Lagi Cukup, Utang Menjadi Jalan Bertahan
Dulu, orang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Kini, tak sedikit orang bekerja sekadar agar bisa bertahan. Tabungan terkuras, gaya hidup diturunkan, cicilan menumpuk, bahkan utang menjadi penopang kebutuhan sehari-hari. Inilah wajah fenomena downgrade yang kian nyata di tengah masyarakat. Kelas menengah yang selama ini dianggap relatif aman secara ekonomi justru semakin terhimpit dan terancam jatuh miskin.
Data menunjukkan, jumlah penduduk kelas menengah turun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sebaliknya, kelompok ekonomi rentan miskin meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen pada periode yang sama. Fenomena mantab (makan tabungan) pun kian bergeser menjadi maut (makan utang). Masyarakat bukan lagi menggunakan penghasilan untuk membangun masa depan, melainkan berjuang menutup kebutuhan hari ini.
Kapitalisme dan Jebakan Kesejahteraan Semu
Fenomena ini tidak cukup dipandang sebagai persoalan individu yang gagal mengatur keuangan. Ada persoalan sistemis yang perlu dikritisi. Kapitalisme membentuk budaya konsumtif dengan menempatkan materi, kemewahan, dan gengsi sebagai ukuran keberhasilan. Masyarakat didorong memenuhi keinginan, bahkan ketika kemampuan finansial tidak mencukupi.
Ironisnya, sistem yang menjanjikan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi juga dapat melahirkan kemiskinan struktural. Efisiensi anggaran, kenaikan harga kebutuhan pokok, beban perpajakan, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) mempersempit ruang hidup masyarakat. Ketika pendapatan stagnan sementara biaya hidup meningkat, kelas menengah kehilangan daya tahan ekonominya.
Dalam sistem kapitalisme sekuler, kesejahteraan kerap diserahkan kepada kemampuan individu untuk bersaing di pasar. Negara seolah cukup menjadi regulator, sementara rakyat harus menghadapi sendiri risiko kehilangan pekerjaan, mahalnya layanan dasar, dan jeratan utang. Akibatnya, kemiskinan bukan sekadar persoalan kurangnya pendapatan, melainkan juga persoalan kebijakan dan distribusi kesejahteraan.
Islam: Mengutamakan Kebutuhan, Menjamin Kesejahteraan
Islam menawarkan paradigma kehidupan yang berbeda. Seorang Muslim diajarkan membedakan kebutuhan dan keinginan, hidup sederhana, serta menjauhi perilaku berlebihan. Allah Swt. berfirman: “... Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf: 31).
Prinsip ini bukan berarti membenarkan kemiskinan atau melarang umat menikmati kehidupan yang layak. Sebaliknya, Islam mengajarkan keseimbangan agar manusia tidak diperbudak gengsi dan konsumsi. Lebih dari itu, tanggung jawab kesejahteraan tidak boleh dibebankan kepada individu semata. Rasulullah saw. bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah pelayanan, bukan sekadar kewenangan mengatur.
Negara wajib membuka lapangan kerja yang memadai, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, serta memastikan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan terpenuhi. Kebijakan fiskal pun harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan menambah beban hingga rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Pada akhirnya, fenomena downgrade seharusnya menjadi alarm bagi arah kebijakan ekonomi. Solusinya bukan sekadar menyuruh rakyat berhemat ketika penghasilan terus tertekan, melainkan membenahi sistem yang mengatur distribusi kekayaan dan tanggung jawab negara. Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah ra'in—pengurus yang wajib melayani seluruh rakyat. Sebab, kesejahteraan bukan kemewahan yang hanya pantas dinikmati segelintir orang, melainkan amanah yang harus diperjuangkan demi kehidupan yang layak bagi semua.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar