Diplomasi Iran di PBB: Antara Taktik Strategis dan Tekanan Politik


Oleh: Imas Royani, S.Pd.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan pidato yang sangat tegas dan keras dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York pada Rabu, 23 September 2026. Pidatonya menjadi sorotan besar karena secara langsung membalas ancaman Presiden AS Donald Trump serta secara terbuka menolak tunduk pada intimidasi asing. Pidatonya sempat memicu ketegangan di ruang sidang, hingga menyebabkan delegasi AS melakukan aksi walk out (meninggalkan ruangan). 
 
Di podium PBB, ia menunjukkan foto-foto kehancuran infrastruktur sipil akibat serangan rudal, termasuk Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Minab dan sebuah kompleks olahraga di Lamerd yang menewaskan anak-anak tidak bersalah. 

Iran juga menegaskan hak inherennya untuk mengembangkan teknologi nuklir demi tujuan damai dan kembali mengulangi sikap bahwa mereka tidak berniat mengembangkan senjata pemusnah massal. Iran menyatakan tidak menganggap negara-negara tetangganya sebagai rival keamanan dan menyerukan agar keamanan di Timur Tengah dibangun bersama tanpa intervensi asing yang agresif. 

Meski bernada keras, Iran menyatakan tetap membuka pintu bagi dialog, diplomasi, dan negosiasi. Namun, Pezeshkian memberikan syarat mutlak bahwa proses tersebut harus dilakukan atas dasar kesetaraan dan tanpa bahasa kekerasan atau paksaan. FXStreet melaporkan: Iran menawarkan jaminan keamanan navigasi perdagangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz. Dan sebagai imbalannya, AS harus mencabut blokade ekonomi dan mencairkan aset-aset keuangan Iran yang selama ini dibekukan.

Posisi politik Iran saat ini mencerminkan strategi diplomasi pragmatis yang tetap menjaga harga diri dan kedaulatan nasional mereka. Iran memposisikan dirinya sebagai pihak yang rasional dan menginginkan stabilitas global, sementara AS dituntut untuk membuktikan apakah mereka benar-benar ingin damai atau terus memaksakan agresi. 

Dari kacamata politik Kapitalisme memang benar seperti itu. Hanya saja jika memakai kacamata politik Islam, hal itu hanya menjadi bagian dari dinamika tawar-menawar kepentingan di bawah kendali Washington. Semestinya kekuatan negara kapitalis seperti AS tidak sekadar diukur dari aksi militer, melainkan dari cengkeraman fikrah (konsep) dan thariqah (metode) penjajahannya secara global. 

Dominasi dan ancaman hegemoni AS bukanlah urusan internal negara tertentu, melainkan kewajiban global seluruh umat Islam sebagai satu kesatuan umat. Oleh karena itu, dunia Islam wajib melawan hegemoni tersebut melalui perjuangan politik membongkar konspirasi penjajah (al-kifah as-siyasi) dan perang pemikiran melawan sekularisme-kapitalisme (ash-shira’ al-fikri). 

Perjuangan kolektif tersebut baru akan berdampak sistemis apabila terwujud dalam persatuan politik riil di bawah sebuah institusi politik global yang tegak hanya di atas asas ideologi Islam dan secara konsisten menerapkan seluruh hukum Islam, baik di dalam negeri maupun pada hubungan internasional. 

Bukan negara demokrasi yang menjadikan akal manusia sebagai penentu undang-undang. Bukan juga negara bangsa yang menjadikan akidah Islam tidak menjadi pemersatu umat di dunia. Persatuan tersebut diyakini akan meruntuhkan hegemoni AS karena Washington akan kehilangan basis pasar, sumber daya, serta pengaruh politik internasionalnya.

Institusi inilah yang kelak akan menyatukan seluruh potensi umat Islam dunia dan memobilisasinya menjadi sebuah kekuatan dahsyat dengan bangkitnya peradaban cemerlang. Institusi ini dikenal dengan istilah “Khilafah” yang kabar kemunculannya saja sudah sangat ditakuti Barat.

Khilafah sejatinya bukan konsep yang baru bagi umat Islam. Sepanjang 13 abad sejak wafatnya Rasulullah Saw. kepemimpinan umat Islam dipegang oleh para Khalifah yang jumlahnya sangat banyak. Sepanjang kurun waktu itulah umat Islam hidup dengan kemuliaan hingga mampu bangkit sebagai pionir peradaban cemerlang yang kehebatannya tercatat dalam buku-buku sejarah yang ditulis bahkan oleh para penulis Barat. Khilafah pun mampu tampil menjadi negara adidaya dan digdaya yang seluruh kebijakannya mampu menjadi mercusuar dunia, bahkan berhasil menyebarkan kebaikan (rahmat) bagi seluruh alam. 

Hanya Khilafah yang mampu menyatukan umat Islam yang kini terbelenggu oleh sekat nasionalisme. Bukan khayalan, ketangguhannya pernah dibuktikan dengan penyatuan hampir dua pertiga dunia. Ikatan akidah yang benar akan menghasilkan kebangkitan umat yang benar pula. Sebab, aturan ini berasal dari Sang Maha Pencipta juga Maha Pengatur yang tidak memiliki kekurangan sebagaimana manusia yang hanya sebagai makhluk-Nya yang memang telah menjadi fitrahnya serba terbatas serba kekurangan. 

Umat Islam justru lemah setelah sistem Islam tidak diterapkan di setiap aspek kehidupan termasuk bernegara. Umat Islam terpecah bak hidangan kue yang telah terpotong-potong yang siap menjadi santapan negara Kapitalis. Umat Islam terjajah pemikiran dan metode hidup melalui racun Kapitalisme dengan berbagai aturan turunannya yang kesemuanya lemah sebab bersumber dari manusia yang juga lemah. Semua hanya berdasar pada nafsu angkara murka dan pemuasan dunia. Umat Islam bak buih di lautan, banyak tapi tidak memiliki kekuatan.

Padahal Allah SWT. telah menegaskan di awal penciptaan manusia, bahwa Dia akan menciptakan Khalifah di muka bumi yang bertugas menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi, serta menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Manusia dibekali akal dan ilmu untuk menegakkan keadilan serta aturan Allah SWT. di muka bumi, bukan melakukan perusakan dan perpecahan.

Kehadiran kembali Khilafah sebagai satu-satunya gambaran masa depan umat Islam harus diikhtiarkan, bahkan harus menjadi agenda utama perjuangan umat Islam alias menjadi qadhiyyah mashiriyyah yang menentukan hidup matinya umat Islam. Para ulama menyebut Khilafah sebagai tajul furudh (mahkota kewajiban) karena kepadanyalah bergantung kesempurnaan penerapan syariat Islam yang menjadi konsekuensi iman bagi setiap muslim. Tanpa Khilafah, terbukti banyak syariat Islam yang terabaikan, bahkan berbagai kemaksiatan kian merajalela dan kehidupan umat Islam jatuh dalam keterpurukan. 

Sebagai bagian dari umat Islam, kita termasuk yang terkena kewajiban memperjuangkan kembalinya Khilafah yang sudah dijanjikan. Namun, perjuangan ini harus dipastikan sesuai jalan atau thariqah dakwah yang sudah Rasul Saw. contohkan, di antaranya fokus pada upaya membangkitkan pemikiran ideologis dengan dakwah yang menyentuh akal dan perasaan (kanaah), berjuang secara berjemaah dengan kelompok politik Islam, dan kental dengan aktivitas politik, seperti melakukan perang pemikiran, membongkar konspirasi musuh, melakukan muhasabah serta amar makruf nahi mungkar yang semuanya tetap dilakukan tanpa kekerasan. Wallahu'alam bishshawab.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar