Oleh : Nanny Ummu Umaroin (Aktivis Dakwah)
Pemerintah menyatakan “masih sanggup” menangani karhutla dan belum menetapkannya sebagai bencana nasional, meski negara tetangga terus memprotes kabut asap lintas negara.
Dilansir dari Suara.com bahwa Pemerintah RI menegaskan diri masih mampu melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga enggan menetapkan status bencana nasional. Sikap pemerintah yang tidak menetapkan bencana nasional itu tetap menjadi pilihan di tengah protes yang dilancarkan negara tetangga imbas kabut asap lintas negara.
Kemampuan negara menangani karhutla disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. “Ya, sementara kita masih sanggup, ya. Negara kita masih sanggup. Itu yang tadi saya katakan dari Malaysia akan memberikan bantuan. Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing,” kata Dudung di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dudung kemudian menyinggung sejumlah bantuan dari asing, semisal Malaysia dalam penanganan karhutla. “Nah, kemarin juga ada dari Malaysia akan memberikan bantuan, 3 heli kemudian 52 personel. Bukan masalah bantuannya. Nanti teknis di lapangan, ini juga banyak kendala-kendala,” kata Dudung. “Ya, masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista, kemudian personel yang diberikan bantuan, tapi untuk sementara kita masih sanggup lah, ya,” sambung Dudung.
Padahal berdasarkan data SiPongi mencatat 202.004 hektare lahan terbakar sepanjang Januari sampai Juli 2026. Dan di tambah lagi dengan Kasus ISPA akibat kabut asap di Indonesia mencapai 277.075 kasus (data Kemenkes per 11 Oktober 2026), termasuk 64.913 balita. Korban kecelakaan dijalan pun banyak terjadi karena jarak pandang yang sangat sulit untuk melihat. Sudah banyak pula orang yang meninggal dunia, ini kah yang di maksud dengan kata "Masih Sanggup" ???
Kapitalisme Hanya Melihat Keuntungan Bukan Korban
Pemimpin hari ini abai terhadap rakyat. Karhutla terus berulang dan nyawa rakyat dipertaruhkan oleh asap, tetapi pemerintah tetap merasa sanggup dan bisa mengendalikan. Ini sama halnya dengan "OMDO" yaitu omong doang, tapi tidak ada pergerakan yang nyata untuk turun tangan langganan membantu masyarakat nya, yang menjadi korban karhutla. Mulai dari pemimpin tertinggi yaitu presiden sampai ke para gubernur dan walikota yang ada di pulau Kalimantan itu sendiri tidak ada yang sanggup menyelesaikan permasalah karhutla ini. Justru mereka selalu menutup nutupi keadaan karhutla dari mata dunia.
Sekularisme membuat pemimpin tidak paham hakikat kepemimpinan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Pemimpin sistem ini hanya memikirkan bagaimana cara untuk memanfaatkan jabatannya agar bisa trus menghasilkan keuntungan untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga pemimpin yang demikian tidak pernah sedikitpun memikirkan rakyat yang telah menjadi korban atas kerakusan nya. Sehingga tertutup hati nurani mereka, serta hilangnya rasa takut mereka kepada pemilik alam semesta ini.
Penerapan sistem ekonomi Kapitalisme menyerahkan kekuasaan di tangan pemodal. Siapapun bebas memiliki apapun, sehingga hutan dan lahan menjadi pintu eksploitasi besar-besaran demi kerakusan segelintir orang. Sampai sampai suara tuntutan dari negara-negara tetangga yang terkena imbas dari asap karhutla, tidak didengar lagi. Dan ternyata petinggi penting dari negara tetangga pun ada yang ikut serta dalam kasus karhutla ini. Ada beberapa perusahaan dari negara tetangga yang ada di Nusantara terlibat dalam proses pembakaran hutan di Kalimantan, Sumatra dan juga Papua.
Terlihat nyata kelicikan mereka, dengan karhutla ini mereka hilang kan hutang dan mengganti dengan menanam sawit, dan dari sawit ini lah mereka akan meraup keuntungan yang besar. Beginilah sistem kapitalis, yang ada hanyalah kepentingan, keuntungan dan kekuasaan. Korban tidak pernah di lirik apa lagi untuk dilihat, rakyatnya diarahkan untuk melindungi diri masing masing.
Khalifah Selalu Melindungi Rakyatnya
Dalam Islam, Khalifah atau pemimpin adalah raa’in dan junnah yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Ia memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut kepada rakyat). Karena pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Rasulullah SAW, bersabda :
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Sistem pendidikan Islam berbasis akidah membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah, sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya.
Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram dikuasai korporasi, sehingga pintu eksploitasi tertutup. Rasulullah SAW, bersabda :
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
"Kaum Muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga perkara: air, padang rumput (lahan), dan api (energi/tambang)." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah - Dishahihkan Al-Albani)
Serta kekuasaan ada di tangan negara yang berhukum dengan syariat, bukan di tangan pemodal, sehingga karhutla diselesaikan sampai akarnya.
Wallahu 'alam bishowab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar