Oleh: Ai Dewi Mulyawati
Reshuffle menteri dalam kabinet pemerintahan selalu disampaikan sebagai upaya seorang pemimpin negara untuk memperbaiki keadaan. "Kami menyegarkan susunan kabinet demi kemajuan bangsa," begitu bunyi janji yang selalu terdengar. Tapi benarkah demikian?
Fakta di Lapangan Belum Menunjukkan Perbaikan
Sudah berkali-kali terjadi pergantian pejabat, namun kesejahteraan rakyat sama sekali belum menampakkan kemajuan yang berarti. Sebaliknya, semakin banyak keluarga yang terpaksa menahan keinginan untuk menyekolahkan anaknya karena biaya yang kian memberatkan. Di saat yang sama, rumah sakit masih penuh dengan pasien yang tertunda penanganannya, akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu terasa semakin jauh dari jangkauan. Ketika rakyat menyampaikan keluh kesah dan protes, suara mereka kerap dianggap sebagai gangguan, bahkan dilabeli sebagai pemberontakan. Sementara itu, mereka yang memegang kuasa dan jabatan seakan tidak peduli dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan.
Indonesia adalah negeri yang luar biasa kaya akan sumber daya alamnya. Dari ujung Sabang hingga Merauke, tanahnya menyimpan hasil bumi yang berlimpah, lautnya penuh kekayaan, dan perut buminya menyimpan cadangan tambang yang tak ternilai harganya. Namun anehnya, rakyat yang tinggal di atas tanah yang kaya ini justru tidak pernah benar-benar menerima manfaat dari kekayaan tersebut. Hasil tambang dan kekayaan alam itu hanya dirasakan oleh segelintir orang, para oligarki yang memiliki kuasa dan modal. Mereka mengeruk habis sumber daya, lalu keuntungannya mengalir keluar, sementara masyarakat sekitar hanya menyaksikan tanpa berdaya.
Beban yang Selalu Jatuh ke Pundak Rakyat
Utang luar negeri terus melambung tinggi, rakyat dicekik dengan berbagai jenis pungutan dan pajak yang terus naik. Golongan elit politik terasa begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, seolah cukup dengan menjentikkan jari. Sedangkan rakyat biasa harus banting tulang dari fajar hingga senja, berjuang menghidupi keluarga dengan penghasilan yang pas-pasan, namun tetap dipaksa ikut menanggung beban utang negara yang tidak pernah mereka nikmati hasilnya.
Pajak dipungut dengan alasan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa. Namun kenyataannya, berapa banyak proyek pembangunan yang terbengkalai, tidak selesai, dan justru tidak memberikan manfaat sama sekali bagi masyarakat? Jika dana rakyat dan sumber daya alam dikelola dengan sebaik-baiknya, mengapa masih ada kemiskinan, kelaparan, dan ketertinggalan di mana-mana? Di mana keadilannya?
Bencana dan Kelalaian yang Terulang
Bencana alam terjadi di berbagai penjuru negeri dengan frekuensi yang semakin sering, namun respons negara seringkali terasa lambat dan tidak memadai. Bantuan datang terlambat, bahkan tidak jarang tidak sampai kepada yang membutuhkan. Banyak korban yang harus menanggung penderitaan berlarut-larut, bahkan banyak yang meninggal dunia saat berada di tempat penampungan karena kurangnya perawatan dan fasilitas yang layak.
Yang menyakitkan, dana penanggulangan bencana justru dipangkas dan dialihkan untuk mempertahankan proyek-proyek besar yang justru kurang bermanfaat bagi rakyat banyak. Masihkah para pemimpin kita menganggap rakyatnya manusia yang memiliki harga diri dan kehormatan? Atau rakyat hanya dianggap sebagai objek yang tidak boleh bersuara?
Pandangan Islam: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa
Islam memiliki konsep meritokrasi, profesionalisme, dan pemerintahan yang bersih yang berakar pada prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas. Dalam pandangan Islam, jabatan bukanlah kemuliaan atau hak istimewa yang diperebutkan. Ia adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Allah SWT. berfirman:
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58).
Rasulullah Saw. juga mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab yang berat. Seorang pemimpin dalam Islam memiliki jiwa ri'āyah, ia ada untuk mengurus dan melayani rakyat, bukan untuk mempertahankan kekuasaan atau keuntungan pribadi. Beliau bersabda: "Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus." (HR. Bukhari dan Muslim).
Dengan demikian, konsepsi kepemimpinan Islam berorientasi pada pelayanan rakyat, bukan pada keistimewaan kekuasaan.
Kriteria Pengangkatan Pejabat: Kuat dan Dapat Dipercaya
Konsekuensi dari jabatan sebagai amanah adalah pengangkatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan ketakwaan, bukan atas dasar kedekatan, loyalitas politik, atau pertimbangan transaksional. Al-Qur'an memberikan prinsip yang sangat jelas melalui kisah Nabi Musa a.s., ketika salah seorang putri Nabi Syuaib a.s. berkata:
قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ
"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash: 26).
Kuat berarti memiliki kemampuan dan profesionalisme, sedangkan dapat dipercaya berarti memiliki integritas moral. Rasulullah Saw. bahkan menolak memberikan jabatan kepada mereka yang memintanya semata-mata karena ambisi pribadi: "Janganlah engkau meminta jabatan. Sebabnya, jika engkau diberi jabatan itu karena permintaanmu, kamu akan dibiarkan dengan jabatan tersebut. Akan tetapi, jika engkau diberi jabatan tanpa permintaanmu, kamu akan ditolong oleh Allah SWT. dalam menjalankannya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Pengawasan dan Akuntabilitas yang Tegas
Dalam sistem pemerintahan Islam, pejabat memang memperoleh penghasilan yang layak dari kas negara agar tidak tergoda korupsi, namun tetap memegang asas kesederhanaan. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. hanya menerima tunjangan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya, bukan kemewahan yang menciptakan jurang dengan rakyat.
Pemerintahan yang bersih dalam Islam juga diwujudkan melalui pengawasan yang ketat dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Rasulullah Saw. pernah menegur keras seorang petugas zakat yang menganggap hadiah itu hak pribadinya. Beliau juga pernah mencopot Muadz bin Jabal ra. dari sebagian tugasnya ketika diperlukan penataan ulang. Ini menunjukkan bahwa jabatan bukanlah hak kekal seseorang, melainkan amanah yang terus dievaluasi demi kemaslahatan rakyat.
Sistemlah yang Harus Diubah
Di tengah segala kebobrokan ini, kita harus menyadari satu hal penting, pergantian wajah saja tidak akan menyelesaikan masalah. Selama sistemnya rusak, siapa pun yang duduk di kursi pemerintahan pada akhirnya akan terjebak dalam kebiasaan yang sama atau bahkan ikut terbawa arus. Selama pengelolaan sumber daya alam masih dikuasai oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan sesaat, kekayaan negeri ini akan terus ludes tanpa rakyat merasakan apa-apa.
Perubahan sejati dimulai dari kembali kepada prinsip yang benar, kembali kepada syariat Allah SWT. Hanya dengan menerapkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara, di mana amanah dijunjung tinggi, pemimpin dipilih karena kemampuan dan kejujuran, kekayaan alam dikelola untuk kemaslahatan seluruh rakyat, dan keadilan berlaku sama bagi siapa saja, barulah keberkahan akan terwujud. Sebagaimana janji Allah SWT:
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan." (QS. Al-A'raf: 96).
Saatnya kita tidak hanya menuntut pergantian orang, tetapi juga menuntut perubahan sistem, sistem yang berlandaskan syariat Allah SWT. karena hanya di sanalah keadilan dan kesejahteraan rakyat benar-benar akan terjamin.
Wallahu’alam bishshawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar