Oleh: Ai Dewi Mulyawati
Penemuan yang Mengguncang Bangsa
Pada Rabu, 23 September 2026, Tim Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan tim justru ditolak masuk ke dalam blok sel oleh petugas lapas. Namun justru karena terhalang, tersibaklah apa yang kini dikenal luas sebagai "kluster mewah", kawasan tertutup berjarak sekitar 100 meter dari kantin, dipagari kayu, menyembunyikan kemewahan yang tak pantas ada di balik tembok penjara.
Di dalamnya ditemukan:
- Rumah petak bercat indah, berpagar, menyerupai perumahan elit.
- Hunian bergaya vila modern lengkap dengan ruang tamu, sofa mewah, TV besar, dan dapur lengkap.
- Pusat kebugaran (gym), simulator golf yang sedang dibangun, dan kolam.
- Kendaraan mewah terparkir di area khusus, termasuk Alphard dan Fortuner.
- Minuman beralkohol di dalam kulkas beberapa hunian.
- Enam hingga tujuh warga binaan berlarian bersembunyi saat tim mendekat, salah satu mengaku membayar untuk menempati hunian tersebut.
- Akses keluar-masuk tak resmi di bagian belakang kompleks.
Setelah fakta terungkap, Kepala Lapas Cibinong dan empat pejabat di bawahnya dinonaktifkan. Namun kemarahan rakyat tidak lantas mereda, desakan agar KPK turun menyelidiki terus menguat.
Hukum yang Tumpul ke Atas tapi Tajam ke Bawah
Kasus Cibinong bukan sekadar kelalaian petugas. Ini adalah bukti nyata kelemahan mendasar hukum buatan manusia.
Hukum yang dibuat manusia terbukti bisa diubah-ubah, bahkan bisa dibeli. Ia tumpul ke atas, lunak bagi yang punya harta dan kuasa, namun tajam ke bawah, keras dan kejam bagi rakyat kecil yang tak mampu menyogok.
Sistem seperti ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Sebaliknya, justru menguntungkan para mafia hukum yang menjual kenyamanan, melunakkan hukuman, dan memutarbalikkan aturan demi keuntungan pribadi.
Di Lapas Cibinong, aturan dipakai untuk melindungi, bukan untuk menegakkan keadilan. Pengawas negara saja sempat dihalangi saat ingin masuk, ini menunjukkan perlindungan berjalan dengan sistematis.
Sementara itu, ribuan narapidana di sel lain, bahkan di tempat yang sama, berdesak-desakan, panas, menderita, tanpa fasilitas layak. Ketimpangan ini bukan sekadar tidak adil, ia mematikan kepercayaan seluruh bangsa terhadap hukum itu sendiri.
Rombak dari Akar Hingga Puncak
Jawabannya bukan sekadar memecat lima orang. Harus ada perubahan tatanan sistem yang signifikan, menyeluruh dari tingkat terbawah sampai puncak pimpinan negara. Selama struktur dan aturannya masih sama, orang-orang baru yang masuk pun perlahan akan terbawa arus korupsi dan ketidakadilan. Pergantian wajah tidak akan mengubah keadaan jika sistemnya tetap rusak.
1. Penyelidikan tuntas tanpa tutup mulut. KPK harus turun, mengungkap siapa saja yang menikmati fasilitas tersebut dan siapa jaringan di baliknya. Tidak boleh ada yang kebal hukum.
2. Bersihkan dari bawah sampai atas. Perombakan menyeluruh di jajaran penegak hukum dan aparatur negara. Tidak cukup dengan hanya mengganti pejabatnya, pola pengangkatan dan pengawasan pun harus juga diubah.
3. Kesatuan tekad seluruh elemen bangsa. Perubahan besar tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan persatuan yang kokoh untuk mewujudkan tatanan yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi semua.
4. Tinggalkan sistem yang bisa dibeli. Selama hukum masih lahir dari kesepakatan manusia yang rentan kompromi, kluster mewah akan tetap muncul di tempat lain dengan nama lain.
5. Terapkan Syariat Islam sebagai tatanan negara. Satu-satunya jaminan keadilan merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hukum yang bersumber dari Allah SWT. Yang tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah, dan tidak bisa dibeli dengan harta maupun kedudukan.
Saatnya Kembali kepada Keadilan yang Bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah
Keadilan sejati tidak lahir dari pikiran manusia yang lemah, mudah tergoda, dan rentan kompromi. Ia datang dari hukum Allah SWT. yang tidak memihak, tidak bisa disogok, dan tidak berubah karena tekanan atau harta. Allah SWT. berfirman:
اِÙ†َّآ اَÙ†ْزَÙ„ْÙ†َآ اِÙ„َÙŠْÙƒَ الْÙƒِتٰبَ بِالْØَÙ‚ِّ Ù„ِتَØْÙƒُÙ…َ بَÙŠْÙ†َ النَّاسِ بِÙ…َآ اَرٰىكَ اللّٰÙ‡ُۗ ÙˆَÙ„َا تَÙƒُÙ†ْ Ù„ِّÙ„ْØ®َاۤÙ‰ِٕÙ†ِÙŠْÙ†َ Ø®َصِÙŠْÙ…ًاۙ
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat." (QS. An-nisa': 105).
Dan Rasulullah Saw. menegaskan teladan yang tak bisa dibantah: "Kaum-kaum sebelum kamu hancur karena apabila orang terhormat mencuri, mereka membiarkannya; apabila orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya." (HR. Bukhari & Muslim).
Tidak ada kluster mewah, tidak ada tarif khusus, tidak ada perlindungan bagi siapa pun di hadapan syariat. Hanya dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah, keadilan akan merata bagi si kaya maupun miskin, bagi pejabat maupun rakyat, tanpa kecuali.
Kluster mewah di Cibinong adalah cermin pahit hukum buatan manusia yang lepas dari bimbingan Allah SWT. Selama kita mempertahankan sistem yang membiarkan ketidakadilan tumbuh, maka tembok penjara pun tak lagi menjadi tempat pembinaan, melainkan bukti kemunafikan kita sebagai bangsa.
Saatnya kita menyadari bahwa sistem yang mengizinkan keadilan dijual belikan, tidak bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Sistem harus diganti dengan tatanan hukum yang bersumber dari Yang Maha Adil, bukan dari kepentingan manusia yang berubah-ubah.
Sudah saatnya pula kita berani melangkah lebih jauh dari sekadar mengganti nama pejabat. Mari bertekad mewujudkan tatanan di mana hukum tegak lurus atas perintah Allah, adil karena ketentuan-Nya, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya di bawah naungan Syariat, keadilan sejati akan tumbuh dan berkah menyelimuti negeri ini.
Wallahu'alam bishshawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar