Sumedang Menggugat: Saat Negara Sekuler Gagap Menghadapi Bencana dan Islam Menawarkan Solusi Ri'ayah Hakiki


Oleh: Eulis Nurhayati

Di Ruang Rapat Sekda, Selasa 15/9/2026, sebuah kalimat meluncur dari Sekretaris Daerah Hj Tuti Ruswati yang seharusnya menjadi aksioma dasar sebuah negara: "Jangan menunggu bencana terjadi." Kalimat itu terdengar tegas, namun di balik ketegasannya, ia justru membongkar kerapuhan paradigma kesiapsiagaan kita hari ini.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memetakan ancaman yang sangat nyata dan tidak bisa ditawar. Hingga 14 September 2026, longsor dan banjir masih mendominasi data kebencanaan. Sebanyak 26 kecamatan ditetapkan rawan longsor permukiman. Jalur-jalur vital kehidupan seperti Cadas Pangeran, Cigendel, Cijelag-Tomo, hingga Panisan dan Lingkar Jatigede masuk dalam daftar merah. Sementara itu, Sungai Cimande, Cikeruh, Cileuleuy, dan Cikandung menunggu untuk dikeruk sebelum menjadi petaka.

Yang menarik untuk dikaji bukan hanya petanya, melainkan pengakuan jujur di baliknya. Sekda harus mengingatkan bahwa bencana bukan hanya urusan BPBD. PUTR harus mengurus tebing, DLHK harus mengurus pohon tumbang, Dishub harus mengurus rambu, dan Dinas Pertanian harus mengurus sawah kering yang akan tergenang. Bahkan, masalah paling klasik pun muncul ke permukaan: "yang belum teranggarkan harus diidentifikasi untuk anggaran perubahan."

Di sinilah kita melihat wajah asli manajemen kebencanaan sekuler-modern: reaktif, sektoral, birokratis, dan terbelenggu oleh pos anggaran. Negara hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai koordinator proyek.

Lalu bagaimana jika kita membedah persoalan ini dengan kacamata yang berbeda, yakni kacamata Daulah Islam atau Khilafah?

1. Dari Koordinasi Sektoral Menuju Tanggung Jawab Tunggal sebagai Raa'in
Dalam sistem hari ini, bencana adalah proyek koordinasi antar SKPD. Jika gagal, yang disalahkan adalah koordinasinya yang buruk. Dalam paradigma Khilafah, negara adalah raa'in — pelayan dan penggembala yang bertanggung jawab penuh atas setiap jiwa rakyatnya. Rasulullah SAW. bersabda: Al-imam raa'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi (Imam adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya). Maka kesiapsiagaan bukan sekadar rapat koordinasi, melainkan amanah yang akan dihisab di akhirat. Karena itu langkah pertama Khilafah bukanlah rapat, tapi pembentukan Badan Khusus Kebencanaan Daulah yang permanen, profesional, dan siaga 24 jam. Badan ini tidak menunggu laporan warga, melainkan memiliki peralatan SAR mutakhir, logistik medis, alat berat, dan akomodasi pengungsian yang layak sebagai standar baku, bukan sebagai bantuan darurat.

2. Dari Proyek Anggaran Menuju Mitigasi Ideologis
Di Sumedang, pengerukan sungai dan penahan tebing baru dibahas saat hujan akan datang, dan itupun tergantung apakah sudah masuk anggaran. Khilafah membalik logikanya secara total: mitigasi adalah kebijakan eksplisit yang mendahului pembangunan.
Pertama, Zonasi Syariat. Hutan lindung, daerah resapan, dan kawasan penyangga ditetapkan sebagai milik umum yang haram dieksploitasi untuk pemukiman atau investasi. Tidak ada kompromi alih fungsi lahan atas nama PAD.
Kedua, Infrastruktur Tangguh sebagai Sunnah Kepemimpinan. Sejarah mencatat Khalifah Umar bin Khattab membangun tanggul dan bendungan untuk mengatasi banjir di Makkah. Kanal, bendungan, dan pemecah ombak dibangun bukan sebagai proyek mercusuar, tapi sebagai kewajiban syar'i melindungi jiwa.

3. Dari Anggaran Perubahan Menuju Jaminan Baitul Mal
Inilah titik paling krusial yang membedakan. Di Sumedang, aksi terhambat karena "belum teranggarkan". Dalam Daulah Islam, nyawa tidak menunggu APBD-P. Pembiayaan kebencanaan dijamin mutlak melalui Baitul Mal dari dua pos. Pos Milik Umum, yaitu hasil pengelolaan SDA seperti tambang, hutan, migas, yang dikelola negara sepenuhnya untuk kemaslahatan publik, termasuk infrastruktur dan pemulihan bencana. Dan Pos Darurat, jika kas kosong, negara tidak mengemis utang luar negeri berbunga atau menunggu donasi. Syariat memberi mekanisme dharibah, yaitu pajak temporer yang hanya dibebankan kepada kaum muslim kaya, dan hanya sampai kebutuhan korban terpenuhi. Dengan ini, prinsip "yang sudah teranggarkan segera dilaksanakan" berubah menjadi "yang dibutuhkan rakyat wajib segera dilaksanakan, dananya pasti ada".

4. Dari Bantuan Menuju Jaminan Hidup dan Jiwa
Saat bencana terjadi di sistem sekarang, kita mengenal istilah "bantuan" dan "santunan". Di dalam Khilafah, yang ada adalah jaminan. Khalifah memimpin langsung mobilisasi warga terdekat untuk membantu. Korban tidak diberi kardus mie instan seadanya, melainkan dijamin kebutuhan pokoknya secara gratis dan layak: tenda yang manusiawi, makanan bernutrisi, pakaian, dan pelayanan kesehatan intensif. Negara hadir bukan sebagai pemberi santunan, tapi sebagai penanggung jawab.

5. Yang Terlupakan: Kesiapsiagaan Ruhiyah
Terakhir, yang tidak pernah ada dalam rapat-rapat teknis BPBD adalah penguatan jiwa. Padahal korban longsor di Tanjungkerta atau banjir di Jatinangor tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan ketenangan. Daulah Islam mengirimkan ulama ke tenda-tenda pengungsian bukan untuk seremonial, tapi untuk membimbing muhasabah, menguatkan sabar, dan menanamkan tawakal kepada takdir Allah SWT. Mitigasi fisik tanpa mitigasi spiritual akan melahirkan masyarakat yang trauma berkepanjangan.


Penutup: Bencana Adalah Cermin Negara dan Hisab Seorang Raa'in

Apa yang terjadi di Ruang Rapat Sekda Sumedang adalah miniatur Indonesia. Kita pandai memetakan titik rawan, tapi gagap dalam menjamin keselamatannya karena terbelenggu sektoralisme birokrasi dan belenggu anggaran. Seruan "jangan menunggu bencana terjadi" baru akan bermakna jika negara memposisikan dirinya bukan sebagai regulator proyek, melainkan sebagai raa'in yang sadar bahwa setiap tebing yang longsor dan setiap sungai yang meluap akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di rapat evaluasi, tapi di hadapan Allah SWT.

Kesimpulannya, perbedaan antara sistem sekuler dan sistem ri'ayah Islam terletak pada lima pilar: tanggung jawab yang terpecah vs tunggal, mitigasi reaktif vs ideologis, pembiayaan APBD vs Baitul Mal, bantuan vs jaminan, dan kesiapsiagaan fisik vs fisik-ruhiyah. Selama paradigma sekuler dipertahankan, Sumedang dan Indonesia akan terus berada dalam lingkaran rapat koordinasi yang sama setiap tahun menjelang musim hujan.

Paradigma ini memiliki landasan syar'i yang kokoh. Allah SWT. berfirman: Walaa tulquu bi-aidiikum ila at-tahlukah (Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan). [QS. Al-Baqarah: 195], yang mengharamkan pembiaran terhadap bahaya. Walaa tufsiduu fil-ardhi ba'da ishlaahihaa (Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya) [QS. Al-A'raf: 56], yang mengharamkan alih fungsi lahan yang merusak. Dan Al-muslimuuna syurakaa-u fii tsalaats: fil-maa-i wal-kala-i wan-naar (Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api/energi). [HR. Abu Dawud], yang menjadi dasar pengelolaan SDA untuk kemaslahatan umat.

Rasulullah Saw. juga menegaskan: Kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyyatihi, wal-imaam raa'in wa mas'uulun 'an ra'iyyatihi (Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban, dan Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya). [HR. Bukhari Muslim]. Serta firman Allah tentang hakikat musibah: Maa ashaaba min mushiibatin illaa bi-idznillah, wa man yu-min billahi yahdi qalbahu (Tidak ada musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya). [QS. At-Taghabun: 11].

Dengan kembali pada paradigma ri'ayah, negara tidak lagi menunggu bencana, karena ia sadar bahwa mencegah bencana adalah bagian dari ibadahnya sebagai pelayan umat. Wallahu'alam bish-shawab.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar