Dana Bencana Dikorupsi, Wajah Asli Kapitalisme Tak Punya Hati!


Oleh : Afifah (Muslimah Brebes)

Sungguh keji dan biadab. Di saat langit Kalimantan pekat oleh asap karhutla, di saat 37,9 juta rakyat sesak napas karena ISPA, di saat banjir dan longsor merendam rumah-rumah warga, dana yang seharusnya menjadi penyelamat nyawa justru dijarah dengan rakus oleh orang yang seharusnya melindungi mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin, 13 Oktober 2026 dan menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah adik kandung dan tenaga ahli Kepala BNPB sendiri. (www.metrotvnews.com/13/10/2026)

Praktik korupsi dana bencana ini diduga bukan kejahatan baru. BBC Indonesia dalam laporannya pada 14 Oktober 2026 menyebutkan, praktik korupsi ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2022, di tengah banjir, longsor, dan karhutla yang terus menghantam rakyat tanpa henti. (www.bbc.com/14/10/2026) 

Fakta menunjukan bahwa selama 4 tahun, di setiap tangis rakyat yang kehilangan rumah, ada pejabat yang pesta pora di atas dana bencana. Saat rakyat butuh masker, mereka beli mobil mewah. Sungguh tidak ada hati nurani.

Korupsi ini bukan sekadar kejahatan biasa, justru terjadi saat rakyat dalam kondisi darurat dan dana tersebut dijarah oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Dalam fikih Islam, ini adalah ghulul (pengkhianatan terhadap amanah harta umum) yang dosanya sangat besar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sering terjadinya korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat diantaranya adalah: 

Pertama, Tidak ada benteng keimanan pada diri pejabat sehingga tidak merasa takut untuk melakukan maksiat seperti korupsi. Sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan membuat orang tidak punya hati dan tega melakukan apapun demi keuntungan pribadi. Banyak bermunculan pejabat krisis integritas.

Kedua, kapitalisme membuka celah korupsi mulai dari jual beli jabatan, politik balas budi karena biaya politik mahal, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/kelompok. Lemahnya pengawasan/kontrol dari pemimpin negara pada pejabatnya juga menjadikan korupsi merajalela. Maka jelas, korupsi bukan anomali dalam sistem Kapitalisme, melainkan penyakit bawaan.

Ketiga,Sanksi bagi para pelaku kriminal tidak tegas dan tidak menjerakan. Hukuman ringan, remisi, sel mewah membuat koruptor tidak pernah kapok.

Dana bencana dikorupsi adalah puncak kezaliman dan ini akan terus terjadi selama paradigma sekuler-kapitalis yang menjadikan jabatan sebagai ladang bisnis masih dipakai. Maka OTT hanya akan jadi tontonan rutin tanpa solusi.

Berbeda dengan sistem Islam, didalam Islam negara wajib hadir paling depan bagi rakyat, apalagi dalam kondisi darurat. Pemimpin dalam Islam menjadikan jabatan sebagai amanah dan menjalankan perannya sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung). Rasulullah SAW bersabda, "Imam adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari Muslim).

Islam membangun keimanan pada diri setiap orang sebagai benteng pertama. Rasa takut kepada Allah akan mencegah seseorang, termasuk pejabat melakukan maksiat meski tidak ada yang mengawasi.

Penerapan sistem Islam dalam institusi Khilafah akan menutup celah korupsi dari hulu-hilir. Melalui sistem pendidikan berbasis akidah yang melahirkan orang-orang berkepribadian Islam. Selain itu, ada mekanisme perhitungan terbaik terhadap harta pejabat. Setiap pejabat wajib lapor harta sebelum dan sesudah menjabat, jika ada kenaikan tidak wajar langsung disita ke Baitul Mal.

Khilafah juga menerapkan sanksi tegas (uqubat) berbentuk zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa). Pelaku korupsi dikenai sanksi ta'zir yang berat yakni penyitaan harta, penjara lama, tasyhir (dihinakan di depan umum), hingga cambuk sesuai kadar kejahatannya.

Inilah solusi tuntas yaitu hanya dengan mengembalikan sistem yang menjadikan jabatan sebagai amanah akhirat. Sehingga harta rakyat akan terjaga dan menjadi harta yang haram untuk diselewengkan atau diambil untuk kepentingan pribadi pejabatnya.

Wallahu a'lam




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar