Oleh : Lintang Kencana
Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya setiap hari harus melewati jalan berlubang, bergelombang, bahkan rusak parah demi berangkat bekerja, mengantar anak sekolah, atau mencari nafkah? Bagi sebagian masyarakat, kondisi jalan seperti ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman nyata yang bisa merenggut nyawa. Ironisnya, jalan yang seharusnya menjadi fasilitas publik untuk memudahkan kehidupan rakyat justru dapat berubah menjadi sumber petaka. Lantas, jika jalan saja tidak mampu dijamin keamanannya, masih pantaskah kita menganggap pelayanan negara sudah berjalan sebagaimana mestinya?
Jalan Rusak, Nyawa Rakyat Terancam
Persoalan infrastruktur di wilayah Bekasi memperlihatkan potret pelayanan publik yang masih jauh dari harapan. Kabupaten Bekasi masih memiliki sekitar 196 kilometer jalan rusak, dengan target penyelesaian perbaikan hingga 2028. Artinya, masyarakat masih harus menghadapi kondisi jalan yang membahayakan dalam waktu yang tidak sebentar. Belum lagi kecelakaan maut di Jalan Cut Mutia yang memicu evaluasi terhadap desain jalan dan halte. Peristiwa ini semestinya menjadi alarm keras bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal menyediakan jalan, tetapi juga memastikan keselamatan setiap orang yang menggunakannya.
Di sisi lain, Kota Bekasi memiliki APBD sebesar Rp2,82 triliun yang belum terserap secara optimal, terutama pada belanja pembangunan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin kebutuhan infrastruktur masih belum terpenuhi, sementara anggaran pembangunan yang tersedia justru belum terealisasi maksimal? Rakyat membutuhkan jalan yang layak dan aman sekarang, bukan sekadar janji perbaikan yang terus bergeser menjadi target tahun-tahun berikutnya.
Ketiga persoalan tersebut memperlihatkan adanya masalah serius dalam tata kelola pembangunan. Kerusakan jalan, desain infrastruktur yang berpotensi membahayakan, serta lambannya penyerapan anggaran bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Semuanya berkaitan dengan bagaimana negara menetapkan prioritas dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat.
Ketika Negara Kehilangan Orientasi Pelayanan
Jika ditelusuri lebih dalam, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah anggaran atau mempercepat proyek perbaikan. Ada persoalan mendasar dalam sistem yang mengatur kehidupan saat ini, yakni kapitalisme yang cenderung menempatkan negara sebagai regulator dan fasilitator kepentingan ekonomi, bukan sebagai pengurus utama kebutuhan rakyat.
Dalam paradigma kapitalisme, keberhasilan pembangunan sering kali diukur melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, dan capaian angka-angka makro. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang aman dan berkualitas tidak selalu menjadi prioritas utama. Akibatnya, pelayanan publik rentan terjebak dalam prosedur birokrasi, tarik-menarik kepentingan, serta orientasi administratif yang terkadang lebih dominan daripada penyelesaian masalah rakyat.
Padahal, jalan merupakan fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kehidupan masyarakat. Jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan, menghambat distribusi barang, meningkatkan biaya transportasi, bahkan mengurangi produktivitas ekonomi rakyat. Dengan demikian, membiarkan kerusakan jalan berlarut-larut sama saja dengan membiarkan masyarakat menanggung risiko akibat buruknya pelayanan negara.
Persoalan penyerapan APBD juga memperlihatkan bahwa anggaran bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan keberpihakan penguasa. Ketika belanja pegawai dapat berjalan lebih lancar, tetapi belanja pembangunan justru tersendat, patut dipertanyakan bagaimana prioritas ditetapkan. Uang rakyat seharusnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan terjebak dalam kepentingan birokrasi dan rutinitas administratif.
Islam Memandang Infrastruktur sebagai Amanah
Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam mengatur urusan publik. Kekuasaan bukanlah alat untuk mencari keuntungan atau sekadar mempertahankan jabatan, melainkan amanah untuk mengurus seluruh kepentingan rakyat. Rasulullah saw. bersabda: "Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Dalam Islam, pemimpin menjalankan fungsi sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Artinya, negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi ancaman keselamatan akibat kelalaian pembangunan maupun buruknya pengawasan.
Kita dapat mengambil teladan dari Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang begitu besar rasa tanggung jawabnya terhadap rakyat. Beliau pernah menyampaikan kekhawatirannya, jika seekor keledai terperosok di jalan Irak, Allah akan meminta pertanggungjawabannya karena tidak memperbaiki jalan tersebut. Kisah ini menggambarkan betapa seriusnya seorang pemimpin dalam memandang amanah kekuasaan. Bahkan keselamatan seekor hewan pun menjadi perkara yang beliau khawatirkan, apalagi keselamatan manusia yang setiap hari mempertaruhkan nyawa di jalan raya.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui Baitul Mal. Negara bertanggung jawab menyediakan pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik. Pengalokasian anggaran didasarkan pada kebutuhan dan kemaslahatan rakyat, bukan sekadar kepentingan birokrasi. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas transportasi, serta sistem keselamatan publik harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Saatnya Mengembalikan Negara sebagai Pelayan Rakyat
Karena itu, persoalan jalan rusak tidak cukup dijawab dengan tambal sulam, pergantian pejabat, atau janji percepatan proyek. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar terhadap paradigma kepemimpinan dan sistem pengelolaan negara.
Khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam menempatkan syariat Allah sebagai landasan dalam mengatur kehidupan. Negara berkewajiban mengurus kebutuhan rakyat, menyediakan fasilitas publik, serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Penguasa tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya kepada mekanisme pasar atau menjadikan keuntungan ekonomi sebagai ukuran utama pelayanan.
Jalan yang baik bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan hak rakyat yang wajib dipenuhi negara. Jangan sampai rakyat terus dipaksa berdamai dengan jalan berlubang, sementara keselamatan mereka menjadi taruhan. Sudah saatnya kita menyadari bahwa pembangunan sejati bukan sekadar membangun fisik, tetapi membangun sistem kepemimpinan yang benar-benar menjadikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Wallahu'alam bishshawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar