Oleh: Mom NaKiTa (Pendidik Generasi)
Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lagi-lagi menyelimuti berbagai wilayah, bikin sesak dada dan merenggut hak warga buat menghirup udara bersih. Anehnya, respons pemerintah terkesan adem ayem. Laporan Detikcom pada 19 Oktober 2026 menyebutkan bahwa pemerintah menyatakan masih sanggup menangani karhutla dan menolak menetapkan status bencana nasional. Padahal, menurut Suara.com pada 19 Oktober 2026, negara-negara tetangga sudah berulang kali melayangkan protes akibat paparan kabut asap lintas batas yang makin parah. Data resmi SiPongi yang dikutip Bisnis.com pada 13 Oktober 2026 menunjukkan bahwa luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026 sudah menembus angka 202.004 hektare. Dampak kesehatannya pun nggak main-main. Laporan RM.id pada 13 Oktober 2026 mencatat data Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026, di mana penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap mencapai 277.075 kasus, termasuk 64.913 balita, dan bahkan sudah merenggut 4 nyawa.
Melihat fakta di atas, rasanya sulit buat nggak geleng-geleng kepala. Nyawa dan kesehatan masyarakat seolah dipertaruhkan di tengah kepungan asap, sementara pihak yang memegang wewenang tetap merasa situasi masih terkendali. Keputusan buat enggan menetapkan status bencana nasional memperlihatkan betapa tidak pekanya rasa kepemimpinan saat ini terhadap penderitaan warga di daerah terdampak.
Ketika ribuan balita harus bersahabat dengan alat bantu napas dan puluhan ribu orang tersiksa karena sesak napas setiap hari, klaim bahwa pemerintah masih sanggup justru terdengar seperti pengabaian fakta yang ada di lapangan.
Akar dari sikap masa bodoh ini nggak lepas dari penerapan paham sekularisme, alias pemisahan agama dari pengaturan kehidupan dan tata kelola negara. Ketika agama cuma dijadikan urusan ritual pribadi, para penguasa kehilangan pemahaman mendasar tentang hakikat kepemimpinan yang sejati.
Kepemimpinan tidak lagi dipandang sebagai beban amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, melainkan sekadar jabatan politik biasa. Akibatnya, rasa tanggung jawab buat melindungi tiap nyawa warga negara menjadi luntur dan kalah oleh kalkulasi pertimbangan pencitraan politik.
Kondisi ini makin diperparah oleh penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang sangat mendewakan pemilik modal. Dalam sistem ini, siapa pun yang punya modal besar diberikan kebebasan seluas-luasnya buat menguasai dan mengelola sumber daya alam. Hutan dan lahan yang harusnya menjaga keseimbangan ekosistem malah disulap jadi pintu eksploitasi besar-besaran demi menggenjot keuntungan segelintir pengusaha. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang murah dan cepat terus berulang karena cengkeraman pemodal jauh lebih kuat ketimbang hukum yang berlaku.
Kekuasaan yang harusnya berdiri tegas membela rakyat malah tunduk pada kepentingan bisnis korporasi. Kalau mau jujur, masalah karhutla ini nggak bakal pernah selesai kalau cuma diatasi dengan cara setengah-setengah atau sekadar menunggu hujan turun.
Solusi yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar melalui penerapan Islam kaffah dalam seluruh lini kehidupan. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin punya fungsi vital sebagai ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai atau pelindung). Kepemimpinan Islam diisi oleh sosok-sosok yang memiliki tiga watak utama, yaitu al-quwwah (ketegasan dan kemampuan), at-taqwa (ketakwaan kepada Allah), serta ar-rifq bi ar-ra'iyyah (rasa kasih sayang yang mendalam kepada rakyatnya).
Sistem pendidikan Islam yang berbasis pada akidah akan mencetak generasi pemimpin yang punya kepribadian Islam kuat. Pemimpin seperti ini sadar betul bahwa setiap detik kepemimpinannya bakal dihisab secara ketat di akhirat kelak. Rasa takut kepada Allah inilah yang bikin mereka nggak bakal bisa tidur nyenyak kalau ada satu saja warga negara yang menderita akibat kelalaian pemerintah. Mereka bakal bertindak secepat kilat, memobilisasi seluruh bantuan, dan pimpin pemadaman secara langsung tanpa perlu drama saling lempar tanggung jawab.
Selain itu, sistem ekonomi Islam menawarkan jawaban tuntas atas akar eksploitasi hutan. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori jelas: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan, air, dan sumber daya alam melimpah lainnya dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Hukumnya haram hukumnya buat diserahkan, dikuasai, atau dikonsesikan kepada pihak swasta maupun korporasi. Negara bertindak sebagai pengelola atas nama rakyat, di mana seluruh hasilnya dikembalikan buat kesejahteraan publik. Dengan begitu, pintu eksploitasi hutan atas nama kerakusan pemodal bakal tertutup rapat. Kekuasaan berada penuh di tangan negara yang berpatokan pada syariat, bukan di bawah kendali para pemilik modal.
Kewajiban buat menjalankan aturan Islam secara menyeluruh demi mewujudkan keadilan dan kedamaian telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an:
وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ
"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (QS. Al-Ma'idah: 49)
Sudah saatnya berhenti berharap pada sistem yang terbukti terus membiarkan hutan terbakar dan rakyat sesak napas dari tahun ke tahun. Hanya dengan kembali pada penerapan Islam kaffah, fungsi kepemimpinan yang sejati bisa kembali tegak, lingkungan hidup terjaga dari kerusakan, dan hak rakyat buat menghirup udara segar serta hidup aman dapat terwujud secara nyata.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar