Oleh : Nuning Murniyati Ningsih
Pemerintah RI menegaskan diri masih mampu melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga enggan menetapkan status bencana nasional. Sikap pemerintah yang tidak menetapkan bencana nasional itu tetap menjadi pilihan di tengah protes yang dilancarkan negara tetangga imbas kabut asap lintas negara (19/10/2026/suara.com). Dudung mengatakan sejauh ini pemerintah telah menerima bantuan dari Malaysia meski karhutla tak ditetapkan sebagai bencana nasional. Bantuan itu meliputi 3 helikopter dengan 52 personel. "Itu kan tadi saya katakan, dari Malaysia akan memberikan bantuan. Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing," jelas Dudung (19/10/2026/news.detik.com).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki area penanganan Karhutla terluas. BNPB melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 639,23 hektare, yang tersebar di enam provinsi prioritas hingga Senin (12/10/2026). Kalteng dan dan Kalsel menjadi dua provinsi yang masih menghadapi penanganan karhutla cukup berat (13/10/2026/kabar24.bisnis.com). Sebanyak 64.913 balita terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Karhutla juga telah merenggut empat nyawa petugas dan relawan pemadam api. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Rabu (14/10/2026) pukul 16.00 WIB, jumlah kumulatif kasus ISPA di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak mencapai 288.540 kasus. Sebanyak 64.913 kasus di antaranya dialami balita berusia 0-5 tahun, dengan tambahan 3.295 kasus baru yang dilaporkan pada hari tersebut (17/10/2026/rm.id).
Pemimpin hari ini abai terhadap rakyat. Karhutla terus berulang dan nyawa rakyat dipertaruhkan oleh asap, tetapi pemerintah tetap merasa sanggup dan bisa mengendalikan. Fakta di lapangan menyatakan sebaliknya, asap tak kunjung hilang bahkan kobaran api masih menyala di beberapa titik lahan yang terbakar. Sudah sekian lama hal ini terjadi tapi belum juga ada aksi yang berarti dari pemerintah untuk memberikan solusi.
Bukan hanya hutan yang terbakar, tetapi juga harapan rakyat untuk menghirup udara bersih. Di balik kepulan asap, ada anak-anak yang kesulitan bernapas, ada masyarakat yang kehilangan kenyamanan hidup, dan ada alam yang terus terluka. Jangan hanya sibuk memadamkan api, tetapi abai terhadap akar persoalannya. Sebab kerusakan alam tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman, melainkan membutuhkan perubahan paradigma dalam mengelola kehidupan.
Sekularisme membuat pemimpin tidak paham hakikat kepemimpinan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Karena jika memang bertanggung jawab sudah sejak kejadian karhutla ada pemimpin itu akan segera mengambil langkah serta tindakan untuk memadamkn api sehingga tidak menyebar kemana-mana, namun yang bisa kita saksikan sekarang kebalikanya yaitu pemerintah sangat lamban dalam menangani segala bencana yang dialami masyarakat. Karena memang sejak awal pemimpin di sistem ini tujuanya bukanlah mengurus rakyat namun tidak lain hanya keuntungan dirinya semata.
Penerapan sistem ekonomi Kapitalisme menyerahkan kekuasaan di tangan pemodal. Siapapun bebas memiliki apapun, sehingga hutan dan lahan menjadi pintu eksploitasi besar-besaran demi kerakusan segelintir orang. Kalimat populer di internet yang sering kita dengar saat ini adalah “kamu punya uang, kamu punya kuasa” segala apapun yang dilakukan saat ini tujuannya uang. Dan di sistem ini kaum yang memiliki banyak uang/kaya bisa makin kaya lalu yang miskin bisa makin miskin dengan segala kondisi yang terjadi saat ini.
Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in dan junnah yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Ia memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut kepada rakyat). Khalifah sebagai pelindung umat bertanggung jawab penuh atas keselamatan rakyatnya. Saatnya kembali kepada sistem islam.
Sistem pendidikan Islam berbasis akidah membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah, sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya. Menjadikan seseorang sangat berhati-hati serta takut ketika mengemban amanah lalu khawatir melakukan kesalahan dan tidak optimal dalam menjalankan amanah nya, sehingga seorang yang mendapat amanah dalam sistem islam senantiasa berhati-hati dalam menjalankan amanahnya.
Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram dikuasai korporasi, sehingga pintu eksploitasi tertutup. Kekuasaan ada di tangan negara yang berhukum dengan syariat, bukan di tangan pemodal, sehingga karhutla diselesaikan sampai akarnya. Begitu sempurna nya islam dalam mengatur segala aspek yang ada, karena semua bersumber dari 1 yaitu Allah sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur yang sudah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita hamba serta ciptaanNya. Wallahualam bishawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar