Oleh: Ai Dewi Mulyawati
Pemilihan pemimpin adalah momen di mana harapan rakyat dipertaruhkan. Dianggap sebagai wujud demokrasi, di mana satu suara menentukan arah masa depan bangsa. Namun di balik proses yang seharusnya luhur itu, realitas yang kita temui sungguh memprihatinkan. Bukan lagi visi dan misi yang menjadi penentu kemenangan, melainkan siapa yang memiliki kekayaan terbanyak dan jaringan koneksi paling luas. Politik uang merajalela, menjadikan kemenangan bukan sebagai hasil dukungan atas kualitas kepemimpinan, melainkan sekadar transaksi jual beli kepercayaan.
Ketika seseorang berhasil meraih kursi kekuasaan dengan cara demikian, pertanyaan besar pun muncul: apa yang akan dilakukan pertama kalinya setelah duduk di singgasana? Sangat wajar jika dugaan muncul — hal yang paling mendesak dilakukan adalah mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama kampanye. Tak hanya itu, muncul pula kewajiban berbalas budi kepada pihak-pihak yang telah membantu melancarkan jalan menuju kekuasaan.
Di sinilah letak masalahnya. Dalam menunjuk orang-orang ke posisi-posisi penting, kriteria utama bukanlah kompetensi, keahlian, maupun pengalaman. Yang diutamakan justru mereka yang telah berjasa memperlancar jalan menuju kemenangan. Akibatnya, orang-orang yang duduk di kursi strategis belum tentu paham apa yang harus mereka kerjakan. Negeri ini pun dijalankan oleh mereka yang lebih mementingkan kepentingan kelompok di sekitarnya dibandingkan rakyat yang seharusnya dilayani.
Lebih dalam lagi, pola ini menciptakan lingkaran setan informasi. Sering kita mendengar kalimat: "Saya sudah mendapatkan laporannya." Di permukaan, terdengar baik — pemimpin mau mendengar laporan dari bawah. Namun, jika orang yang melapor tahu bahwa menyampaikan kebenaran yang pahit justru akan membuatnya tersingkirkan, maka lahirlah budaya yang kita kenal sebagai "Asal Bapak Senang". Laporan yang disampaikan hanyalah hal-hal yang menyenangkan hati, berita baik saja, sementara masalah nyata di lapangan disembunyikan rapat-rapat. Akibatnya, pemimpin tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat.
Ketika Angka Tidak Bercerita Sebenarnya
Fenomena ini bukan sekadar perbincangan kosong. Kita melihat bukti nyata di depan mata kita. Pada 12 Oktober 2026, dalam Rapat Terbatas penanganan Karhutla di Istana Merdeka, Presiden menyampaikan bahwa sisa lahan yang masih terbakar di enam provinsi tinggal 639,23 hektare. Namun angka ini dipertanyakan luas oleh publik:
- Pantauan aktivis dan citra satelit menunjukkan angka yang jauh lebih besar
- WALHI Kalimantan Tengah secara terang-terangan menyatakan data yang disampaikan hanya "menyenangkan hati saja"
- Data MapBiomas Indonesia mencatat luas lahan terbakar jauh melampaui angka resmi pemerintah
Masalah ini diakui sendiri oleh mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada 23 Oktober 2026. Beliau menyoroti bahwa laporan yang sampai ke pimpinan sering kali menyebutkan keadaan "baik-baik saja," padahal realitasnya belum tentu demikian. Laporan yang hanya menyenangkan atasan justru berbahaya, karena menutupi masalah yang sebenarnya terjadi. Bahkan Presiden sendiri pernah mengakui dalam pertemuan di Hambalang, Maret 2026: "Budaya ABS ini — asal bapak senang, laporan palsu ini sudah membudaya. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik."
Pertanyaannya sederhana, jika kita tahu masalahnya ada di mana, mengapa belum ada perubahan? Tidak bisakah pemimpin turun langsung, melihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, alih-alih hanya mengandalkan laporan yang telah disusun agar terlihat indah?
Akar masalah sebenarnya adalah diterapkannya sistem demokrasi kapitalisme dimana hal itu menyebabkan:
Uang Menjadi Penentu Kekuasaan
- Partai dan calon yang punya banyak uang lebih mudah menang, bukan yang paling berkualitas
- Politik uang, iklan mahal, dan kampanye besar membuat kemenangan didikte oleh kekayaan
- Akhirnya: pemimpin lebih melayani penyumbang dana besar daripada rakyat biasa
Keadilan yang Tidak Setara
- Hukum cenderung lebih tegas kepada orang kecil daripada pemilik modal besar
- Kebijakan sering menguntungkan kelompok kaya terlebih dahulu
- Kesenjangan antar golongan semakin melebar dari waktu ke waktu
Informasi Dikuasai oleh Pemodal
- Media besar dimiliki segelintir orang kaya, sehingga berita bisa diatur sesuai kepentingan mereka
- Publik sering hanya diberi tahu apa yang layak mereka ketahui
- Opini publik dibentuk oleh siapa yang punya kekuatan finansial terbesar
Kepentingan Korporasi Mengungguli Kepentingan Rakyat
- Lobi pengusaha besar lebih didengar daripada suara mayoritas rakyat
- Kebijakan sering berorientasi keuntungan semata, mengabaikan dampak sosial dan lingkungan
- Kesejahteraan rakyat nomor dua, keuntungan pemodal adalah yang utama
Individu Lebih Penting daripada Kepentingan Bersama
- Menumbuhkan budaya individualis: "yang penting saya enak, urusan orang lain bukan tanggung jawab saya"
- Solidaritas dan kepedulian sosial makin terkikis
- Kesejahteraan umum dianggap bukan urusan negara
Eksploitasi Sumber Daya dan Manusia
- Sumber daya alam sering diambil secara berlebihan demi keuntungan cepat, mengabaikan kelestarian
- Tenaga kerja sering kali tidak dilindungi dengan layak
- Kekayaan alam negeri lebih banyak dinikmati segelintir pihak
Partai Politik Hanya Saat Pemilu Peduli Rakyat
- Janji manis hanya diucapkan saat kampanye
- Setelah menang, sering kali lupa pada rakyat yang memilihnya
- Rakyat hanya dianggap penting pada hari pencoblosan suara
Intinya demokrasi yang seharusnya "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" perlahan berubah menjadi "dari rakyat, oleh pemodal, untuk keuntungan segelintir orang". Inilah yang menjadi akar berbagai masalah sosial dan ketidakadilan yang kita saksikan hari ini.
Fondasi yang Pernah Tegak: Teladan Kepemimpinan Rasulullah Saw.
Berbeda dengan apa yang sering kita lihat hari ini, Islam telah memberikan kita contoh kepemimpinan yang sempurna. Rasulullah Saw. bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, beliau juga adalah pemimpin negara Islam dimana sistem Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam sistem pemerintahan. Beliau dikenal dengan empat sifat dasar yang menjadi syarat mutlak seorang pemimpin — Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah: jujur dalam setiap ucapan, memegang teguh kepercayaan, menyampaikan kebenaran apa adanya, serta cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
Beliau tidak pernah memutuskan segala sesuatu sendirian. Dalam Perang Uhud, beliau mendengarkan pendapat para sahabat, meski pendapat itu berbeda dengan pandangan awal beliau. Allah SWT. pun berfirman:
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ
"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka." (QS. Asy-Syura: 38).
Yang paling mengesankan, Rasulullah Saw. tidak pernah memberikan jabatan sebagai hadiah balas budi. Ketika sahabat Abu Dzar meminta diangkat menjadi pejabat, Rasulullah Saw. meletakkan tangan di bahu beliau dan bersabda: "Wahai Abu Dzar, engkau lemah, dan jabatan itu adalah amanah. Ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang melaksanakannya dengan benar." (HR. Muslim).
Jabatan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Allah SWT. berfirman:
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58).
Politik uang termasuk dalam kategori risywah yang diharamkan secara tegas. Rasulullah Saw. bersabda: "Allah melaknat orang yang memberi suap, yang menerima suap, dan perantara di antara keduanya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi).
Cahaya dari Masa Lalu: Teladan Khulafaur Rasyidin
Setelah Rasulullah Saw. para penerus beliau pun meninggalkan jejak yang dalam bagi kita:
Abu Bakar As-Siddiq saat diangkat berkata di hadapan rakyat: "Aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, maka ikutilah aku. Jika aku keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, dan kebohongan adalah pengkhianatan." Beliau sering terlihat sendiri membawa makanan ke rumah kaum miskin, bukan dari balik tembok istana.
Umar bin Khattab tidak hanya mengandalkan laporan pejabat. Beliau berkeliling menyamar di malam hari untuk mengetahui keadaan rakyat secara langsung. Beliau berkata: "Andai seekor domba mati tersesat di pinggir sungai, aku takut akan ditanyai Allah tentangnya." Beliau sadar, laporan bisa saja dibohongi, tetapi mata yang melihat langsung tidak pernah berdusta.
Utsman bin Affan diangkat melalui musyawarah terbuka, bukan hasil penunjukkan sekelompok orang atau jabatan warisan. Dan Ali bin Abi Thalib dengan tegas memperingatkan mereka yang ingin menyenangkan beliau dengan pujian berlebihan: "Kebenaran itu pahit, tetapi buahnya manis. Kedustaan itu manis di mulut, tetapi buahnya pahit di akhirat."
Ketika seseorang diangkat bukan karena kemampuannya, melainkan karena siapa yang ia kenal, maka kebijakan yang dihasilkan pun tidak akan memihak kepada rakyat. Rasulullah Saw. memperingatkan: "Barangsiapa yang memegang urusan kaum muslimin, lalu memberikan tugas kepada seseorang padahal ia tahu ada yang lebih baik darinya, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin." (HR. Al-Hakim).
Khalifah Umar bin Khattab pun menegaskan: "Siapa yang mengangkat seseorang karena kedekatan atau kepentingan, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya."
Dan ketika hukum tidak lagi tegak lurus, Rasulullah Saw. telah memberikan keteladanan melalui peristiwa wanita Makhzumiyah yang mencuri. Ketika ada yang memohon keringanan karena status sosialnya tinggi, beliau bersabda: "Demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, pasti kupotong tangannya. Umat-umat sebelum kamu hancur karena mereka menghukum orang lemah tetapi membiarkan orang terpandang jika bersalah." (HR. Bukhari & Muslim).
Pondasi utama sebuah pemerintahan adalah dijalankan sesuai syariat dengan Al Qur'an dan hadits sebagai panduan. Di dalamnya disebutkan bahwa ciri pemerintahan yang sehat sederhana saja, kejujuran dan amanah. Tanpa keduanya, kekuasaan hanyalah alat untuk memperkaya diri dan kelompok. Amanah berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya — memberikan kepercayaan kepada yang benar-benar mampu dan jujur. Amanah berarti menyampaikan laporan apa adanya, seburuk apa pun kenyataannya, karena menutupi kebenaran sama saja dengan menipu diri sendiri dan menelantarkan rakyat.
Jika sistem pemilihan kita masih membiarkan uang menentukan siapa yang memimpin, maka janganlah berharap kebijakan yang diambil akan memihak pada kebenaran dan kesejahteraan rakyat.
Sudah saatnya kita sadar: pemimpin yang benar lahir dari sistem yang juga benar, yang berasal dari Sang Maha Benar, Allah SWT. yaitu sistem Islam. Pemimpin dalam sistem Islam lahir dari kepercayaan yang jujur, bukan dari uang yang disebarkan. Dan pemerintahan yang baik berdiri di atas kebenaran yang terungkap apa adanya — bukan laporan yang disusun agar sang pemimpin tetap tenang dalam ketidaktahuan. Hanya dengan diterapkannya sistem Islam akan lahir pemimpin yang tidak hanya pintar berbicara, tetapi juga jujur dalam bekerja dan memegang amanah sepenuhnya. Hanya dengan diterapkannya sistem Islam akan tercipta masyarakat yang berani menyampaikan kebenaran, sekalipun itu pahit.
Wallahu'alam bishshawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar