Oleh : Reti Ummu Yusuf
Praktek pengobatan spiritual atau ruqiyah kian populer di masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat menganggap Ruqiyah saat ini sebagai ilmu medis yg berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Akan tetapi baru baru ini kita di gemparkan oleh berita seorang pimpinan sekaligus pengasuh dan pengajar pondok pesantren Dar Et Tauhid berinisial MMH (28)yg berlokasi di kampung pancol, bulak, kelurahan Jaka setia, Bekasi Selatan melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 10 orang satriwati nya dengan modus Ruqiyah.
Untuk melancarkan aksi nya sejak tahun 2023 hingga September 2026. Kasus ini akhirnya terungkap setelah keluraga korban memberanikan diri melapor ke pihak kepolisan pada 7 Oktober 2026. Kasus ini juga memunculkan perhatian terhadap keamanan anak di lingkungan pendidikan berasrama, terutama ketika terdapat relasi kuasa antara pengajar dan peserta didik. (https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/modus-rukiah-pemimpin-ponpes-di-bekasi-diduga-lecehkan-santriwati-00-6wd2h-ly340q)
Manipulasi Agama dan Relasi Kuasa
Penyalahgunaan ritual keagamaan seperti rukiah menunjukkan betapa simbol dan otoritas agama rentan diperalat untuk menundukkan korban. Penampilan fisik dan kesalehan yang tampak di permukaan tidak menjadi jaminan bahwa perilaku seseorang sejalan dengan ajaran Islam. Rukyah ini juga menggunakan ayat-ayat suci untuk mengelabuhi korban, sungguh ini diluar hati nurani. Ayat-ayat suci hanya sebagai tameng untuk menutupi syahwat pribadi.
Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan relasi kuasa di lingkungan pesantren. Kedudukan sebagai pimpinan meletakkan santriwati pada posisi yang sangat rentan. Budaya kepatuhan yang tinggi membuat perkataan dan tindakan pimpinan sulit untuk dipertanyakan. Ketika rasa takut untuk bersuara mendominasi, ruang eksploitasi terbuka lebar dan kejahatan dapat berlangsung berulang kali tanpa terdeteksi.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa pembinaan moral dan sistem perlindungan di lembaga pendidikan saat ini belum cukup menjamin keamanan. Pendidikan agama tidak boleh berhenti pada hafalan, simbol, maupun formalitas pengetahuan belaka, melainkan harus benar-benar membentuk kepribadian yang berintegritas ketaqwaan. Namun faktanya hari ini pendidikan agama telah terkikis.
Pengelola lembaga pendidikan bersama pemerintah wajib membangun mekanisme pengawasan yang efektif. Sekaligus menindak tegas setiap pelanggaran agar lingkungan belajar tetap aman. Tidak peduli pelaku petinggi di sebuah lembaga pendidikan. Pemerintah wajib memberikan sanksi yang tetimpal agar kasus serupa tak semakin menjalar.
Pandangan dan Solusi Islam
Islam memberikan tindakan preventif agar tidak terjadi pelecehan seksual dengan memerintahkan setiap Muslim (laki-laki maupun perempuan) untuk menundukkan pandangan (ghaddul bashar) dan menjaga kehormatan diri. Surah An-Nur Ayat 30:
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ"
"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka...'"
Dalam perspektif Islam, kejahatan seksual yang dibungkus dengan kedudukan keagamaan merupakan bentuk pelanggaran berat yang harus diselesaikan secara adil dan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dalam fikih jinayah, pemerkosaan atau kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai ightishab (pemaksaan hubungan seksual). Islam menetapkan sanksi berdasarkan bentuk perbuatan dan bukti-bukti pidananya. Dalam perkara yang memenuhi unsur dan syarat hudud, sanksi hudud berlaku. Sedangkan untuk pelanggaran yang terbukti namun tidak memenuhi syarat hudud, hakim berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir yang dapat memberikan efek jera.
Islam tidak pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi. Siapa yang bersalah pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya, tidak kebal hukum bagi tokoh agama. Islam melarang keras pelaku kejahatan berlindung di balik status keagamaan. Gelar kiai, pimpinan pesantren, atau tokoh agama tidak menghapus tanggung jawab atas perbuatan kriminal yang dilakukan. Penguasa dan aparat penegak hukum wajib mengadili perkara secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan syariat, tanpa memberikan kepistimewaan atau kekebalan kepada siapa pun.
Perlindungan dan pemulihan bagi korban pelecehan atau kekerasan seksual juga dilakukan dalam sistem Islam. Hal ini berakar kuat pada prinsip Maqashid Syariah (tujuan utama hukum Islam), khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga kehormatan (hifz al-'ird), dan menjaga keturunan (hifz al-nasl).
Pendampingan spiritual dan mental di lakukan untuk pemulihan korban dilakukan secara holistik mencakup aspek medis, psikologis, dan spiritual. Pendekatan keagamaan digunakan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan penguatan bahwa apa yang terjadi bukanlah aib pribadi melainkan sebuah ujian akibat kejahatan orang lain.
Tanggung Jawab Komunitas (Fardhu Kifayah) yaitu dengan menyediakan ruang aman, dukungan moral, serta bantuan bagi korban di lingkungan masyarakat dipandang sebagai kewajiban kolektif umat Muslim. Masyarakat wajib memfasilitasi reintegrasi sosial agar korban bisa kembali beraktivitas dengan tanpa bayang-bayang trauma.
Begitulah cara sistem Islam dalam menyelesaikan masalah pelecehan sexsual. Menerapkan sanksi tegas bagi pelaku yang telah terbukti melakukan pelecehan sexsual. Juga memberikan perlindungan dan pemulihan mental bagi korban.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar