Oleh : Nisrina S.IP.
Kasus pembunuhan berencana terhadap ibu dan anak di Madiun memancing kecaman keras dari sejumlah anggota DPR.
Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi III DPR RI, meminta agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal berupa hukuman mati jika terbukti sadar saat melakukan perbuatannya.
Anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil, juga menyatakan pelaku layak diancam hukuman mati apabila unsur pidananya terpenuhi.
Secara manusiawi, kecaman itu wajar.
Namun, bagi anggota lembaga perumus hukum tertinggi negara, reaksi yang sekadar ikut berteriak menyerukan "hukum mati" terasa sangat dangkal.
Kalau hanya sebatas menuntut hukuman maksimal, orang biasa di warung kopi dan netizen pun bisa melakukannya.
Tugas anggota dewan bukan menjadi pemandu sorak amarah publik di hilir, melainkan menjadi pemikir strategis di hulu!
Di sinilah muncul sudut pandang alternatif: mungkin Sahroni juga korban dari sistem seleksi politik instan kita.
Publik mengenal cerita suksesnya yang inspiratif—berangkat dari bawah sebagai sopir pribadi dan pekerja serabutan, bertransformasi menjadi pengusaha kapal yang kaya raya, hingga melenggang ke Senayan.
Perjuangan hidupnya dari titik nol tentu boleh diacungi jempol. Namun, realitas di parlemen membutuhkan kapasitas yang berbeda.
Menjadi pembuat hukum membutuhkan keterampilan makro yang melampaui keahlian mengelola bisnis atau sekadar modal popularitas politik.
Ketika sistem kepartaian melontarkan figur populis langsung ke kursi strategis legislasi tanpa gemblengan tradisi berpikir strategis yang kuat, yang lahir adalah kebijakan yang reaktif.
Logika yang dibawa adalah logika instan: ada masalah di hilir, potong kompas dengan respons emosional, ketimbang membongkar akar masalah mengapa kejahatan serupa terus berulang.
Kegagalan berpikir strategis ini juga tecermin jelas pada level pemerintah daerah.
Awal November 2026, Pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP memperketat aturan operasional Rekreasi Hiburan Umum (RHU) demi menekan angka kecelakaan fatal akibat mengemudi dalam keadaan mabuk (drunk driving).
Alih-alih melarang minuman keras di hulu, kebijakan ini justru sibuk mewajibkan pengelola diskotek untuk menyediakan klinik, tenaga kesehatan, hingga memesankan ojek online bagi pengunjung yang mabuk berat.
Mengapa regulasi kita menjadi serumit ini? Karena inilah watak asli sistem sekuler-kapitalistik: industri yang merusak masyarakat tetap dipertahankan demi mengeruk keuntungan materi dan pajak, sementara dampak kerusakan sosialnya hanya ditambal dengan aturan hilir yang superfisial dan penuh kompromi.
Jika disandingkan dengan perspektif Islam, logikanya sangat simpel dan jernih.
Salah satu inti dari tujuan hukum (maqashid syariah) yang paling mendasar adalah hifdzhul 'aql (menjaga akal manusia).
Islam tidak sudi menghabiskan energi hanya untuk mengurus teknis kepulangan pemabuk secara aman,
melainkan melarang dan menutup total peredaran khamr sejak dari akarnya.
Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah...” (QS. Al-Maidah: 90).
Begitu pula dalam memandang kasus pembunuhan. Aturan seperti qishash dalam Islam bukan sekadar pelampiasan dendam emosional pasca-tragedi,
melainkan instrumen pencegahan sistemik untuk melindungi kehidupan masyarakat luas.
Allah SWT menegaskan: “Dan dalam qishash itu ada jaminan kehidupan bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 179).
Namun, ada ironi teologis yang jauh lebih mengerikan dan fatal di balik cara parlemen sekuler menjalankan kekuasaannya.
Orang-orang seperti Sahroni, yang reaktif menuntut hukuman mati, sering kali tidak sadar...
bahwa dengan menduduki jabatan sebagai pembuat hukum, mereka sebenarnya sedang lancang mengambil alih tugas dan hak prerogatif Allah SWT.
Dalam Islam, hak untuk menetapkan hukum, menentukan apa yang halal dan haram, serta mengatur syariat kehidupan sepenuhnya adalah milik Allah SWT.
Allah SWT telah berfirman dengan sangat tegas: “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia.” (QS. Yusuf: 40).
Tentu, manusia tetap membutuhkan aturan administratif dan kebijakan teknis.
Namun dalam Islam, semua itu wajib tunduk di bawah aturan syariat, bukan justru menggantikan ketentuan Allah atau menghalalkan apa yang telah diharamkan.
Mengambil hak Allah dalam menetapkan hukum adalah dosa besar yang teramat fatal.
Tragisnya, posisi kekuasaan dan panggung politik kerap membuat para legislator buta dan abai akan konsekuensi akhirat yang mengerikan ini.
Mereka begitu percaya diri menyusun hukum sendiri berdasarkan hawa nafsu manusia, sementara kelak diri mereka sendiri yang akan diseret ke pengadilan Allah yang seadil-adilnya.
Mereka akan ditanya, kenapa menghalalkan yang Allah haramkan? Mereka yang mengizinkan tempat hiburan malam, kelak akan bertanggung jawab terhadap semua persoalan yang ditimbulkan dari satu tempat hiburan itu.
Ketetapan membolehkan satu tempat hiburan dibuka, menjadi alasan bagi perempuan-perempuan untuk di eksploitasi bekerja sebagai LC, memberi peluang laki-laki berzina, perselingkuhan, membuka pintu terjadinya mabuk dan bahkan tabrakan maut, hingga menjadi keran deras perputaran uang haram juga seperti dalam kasus Madiun sampai terjadi pembunuhan.
Semua dosa sistemik itu akan ditumpuk di pundak mereka.
Sahroni dan banyak politisi lain merepresentasikan wajah legislatif yang gagal melihat esensi hukum.
Mereka menghalalkan dosa di hulu dan melarang dosa di hilir.
Kewenangan membuat kebijakan adalah amanah berat yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Sebagaimana sabda Rasulullah ï·º bahwa setiap pemimpin adalah pengurus yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Mungkin mereka adalah korban dari sistem sekuler kapitalis yang mendistorsi cara pandang ini.
Namun dengan amanah kekuasaan di tangan, mereka semestinya mulai mempertanyakan: hukum siapa yang sedang mereka jadikan pedoman?
Persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang harus dieksekusi mati setelah tragedi terjadi,
melainkan sistem seperti apa yang sedang kita bangun: sistem yang menyerahkan penentuan hukum kepada ego manusia,
atau sistem yang menjadikan syariat Allah sebagai panglima kehidupan?
manusia begitu angkuh membuat hukum untuk manusia lainnya, kelak dirinya sendiri akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah SWT.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar