Oleh: Rumaisha (Pejuang Literasi)
Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Setiap tahun, kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, asap mengepung permukiman, aktivitas masyarakat terganggu, bahkan kesehatan dan keselamatan rakyat terancam. Namun, di tengah dampak yang kian nyata, pemerintah justru menyatakan masih sanggup menangani karhutla dan belum perlu menetapkan status bencana nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polkam Dudung Abdurachman pada 19 Oktober 2026. Pemerintah beralasan masih mampu menangani kebakaran, meskipun kabut asap telah menimbulkan protes dari negara tetangga dan Malaysia sempat menawarkan bantuan berupa tiga helikopter serta 52 personel. (Suara.com, 19/10/2026).
Sikap pemerintah ini patut dipertanyakan. Apakah ukuran keberhasilan penanganan bencana hanya dilihat dari kemampuan negara mengerahkan personel dan peralatan pemadam? Bagaimana dengan keselamatan masyarakat yang setiap hari harus menghirup udara tercemar asap?
Rakyat Menanggung Dampak, Negara Mengaku Sanggup
Besarnya dampak karhutla terlihat dari data kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 14 Oktober 2026, kasus ISPA di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak mencapai 288.540 kasus. Sebanyak 64.913 di antaranya dialami balita berusia 0–5 tahun. Sementara itu, empat petugas dan relawan dilaporkan meninggal dalam penanganan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. (RM.id, 17/10/2026).
Data tersebut bukan sekadar angka. Di baliknya ada anak-anak yang kesulitan bernapas, keluarga yang khawatir terhadap kesehatan anggota keluarganya, serta petugas dan relawan yang mempertaruhkan nyawa ketika berjuang memadamkan api.
Di Kalimantan, BNPB melaporkan luas kebakaran kumulatif di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare hingga 12 Oktober 2026. Angka ini merupakan gabungan data SiPongi hingga 31 Juli dan penambahan berdasarkan penghitungan manual setelahnya. Operasi pemadaman udara di Kalimantan Tengah bahkan sempat terkendala jarak pandang akibat asap tebal. (Bisnis.com, 13/10/2026).
Fakta-fakta tersebut semestinya menjadi peringatan keras bagi negara. Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran sudah meluas. Negara harus memastikan pencegahan berjalan, kerusakan lingkungan dipulihkan, penyebab kebakaran ditelusuri, dan pihak yang terbukti melanggar ditindak tegas.
Sayangnya, karhutla yang berulang menunjukkan bahwa persoalan tata kelola hutan belum terselesaikan secara mendasar. Ketika kebakaran terus terjadi, sementara masyarakat berulang kali menanggung dampaknya, wajar jika publik mempertanyakan sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya melindungi rakyat. Ke mana pemimpin?
Sekularisme dan Kapitalisme: Akar Persoalan
Persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari paradigma yang mendasari pengelolaan negara dan sumber daya alam. Dalam sistem sekularisme, agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan publik. Akibatnya, kebijakan negara cenderung ditentukan oleh pertimbangan manusia yang dapat berubah mengikuti kepentingan dan orientasi kekuasaan, bukan menjadikan aturan Allah sebagai pedoman menyeluruh.
Ketika paradigma ini berpadu dengan sistem ekonomi kapitalisme, sumber daya alam berpotensi lebih banyak dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan. Kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi kerap menjadi pertimbangan dominan, sementara keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan berisiko ditempatkan di belakang.
Dalam praktiknya, pemberian izin pemanfaatan hutan dan lahan, pengawasan terhadap pemegang konsesi, serta penegakan hukum menjadi titik penting yang harus dievaluasi. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi izin dan fasilitator investasi, tetapi lemah dalam memastikan tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan lingkungan.
Inilah persoalan mendasar yang harus dibenahi. Sebab, selama orientasi pengelolaan sumber daya alam lebih menonjolkan keuntungan ekonomi daripada kemaslahatan rakyat, potensi kerusakan akan terus berulang. Rakyat akhirnya menjadi pihak yang menanggung akibat, sementara keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal.
Kepemimpinan Islam: Amanah Melindungi Rakyat
Islam memiliki konsep kepemimpinan yang berbeda secara mendasar. Rasulullah saw. bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam hadis lain, Rasulullah saw. menyebut pemimpin sebagai junnah (perisai), yakni pelindung bagi rakyat. Dengan demikian, kepemimpinan bukan sekadar jabatan atau kewenangan mengatur, melainkan amanah besar yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Pemimpin dalam Islam harus memiliki kekuatan (al-quwwah) untuk menjalankan aturan dan menegakkan hukum, ketakwaan (at-taqwa) sebagai landasan ketaatan kepada Allah, serta kelembutan terhadap rakyat (ar-rifq bi ar-ra’iyyah). Ketiganya diperlukan agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan kebijakan benar-benar diarahkan untuk melindungi masyarakat.
Ketakwaan pemimpin juga tidak lahir begitu saja. Sistem pendidikan Islam yang berlandaskan akidah membentuk kepribadian Islam, sehingga seseorang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sarana memperkaya diri atau melayani kepentingan pemodal. Ia menyadari bahwa setiap keputusan dan kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
Pengelolaan Hutan dalam Sistem Ekonomi Islam
Islam juga memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan harta. Secara umum, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Sumber daya alam yang menjadi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat luas, termasuk hutan dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tidak boleh dikuasai dan dimonopoli oleh segelintir pihak untuk kepentingan pribadi. Rasulullah saw. bersabda:
المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).
Prinsip ini menjadi landasan bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat harus dikelola untuk kepentingan umum, bukan diserahkan kepada korporasi demi keuntungan semata.
Negara bertanggung jawab mengelola kekayaan tersebut, menjaga kelestariannya, mencegah eksploitasi yang merusak, serta memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, negara wajib melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu.
Dengan pengaturan seperti ini, penyelesaian karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi menyentuh akar persoalan: tata kelola sumber daya alam, pencegahan kerusakan, pemulihan lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat.
Allah Swt. telah mengingatkan dalam QS. Al-A'raf ayat 56:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.”
Karena itu, karhutla yang terus berulang semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi paradigma pengelolaan negara dan sumber daya alam. Pemimpin tidak cukup menyatakan masih sanggup menangani kebakaran. Ia harus membuktikan tanggung jawabnya dengan melindungi kehidupan rakyat dan menyelesaikan persoalan sampai ke akarnya.
Asap boleh saja akhirnya hilang tertiup hujan. Namun, jika akar persoalannya tidak dibenahi, kebakaran akan kembali datang dan rakyat kembali menjadi korban. Sudah saatnya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya alam dikembalikan pada aturan Allah Swt. agar kekuasaan benar-benar menjadi pelindung, bukan justru membiarkan rakyat menanggung dampak kerusakan. Khilafah adalah satu-satunya sistem yang bisa menyelesaikan problem karhutla secara total dengan seorang khalifah yang menerapkan hukum Islam secara kaffah.
#KhilafahSolusiKarhutla
#KarhutlaNeedsKhilafah
Wallahu a'lam bishshawwab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar