Oleh: Imas Royani, S.Pd.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #IndonesiaSadar hari ini, Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat menjadi titik lokasi aksi dengan alternatif pengalihan arus atau titik kumpul di sekitar Patung Kuda atau depan DPR/MPR oleh pihak kepolisian. Aksi serupa juga diperkirakan berlangsung di beberapa kota besar seperti Yogyakarta.
Aksi kali ini mengusung 5 Tuntutan Utama, yaitu:
1. Lingkungan Hidup: Meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap bencana lingkungan dan kerusakan alam (seperti kebakaran hutan, banjir, serta krisis di Kalimantan, Sumatra, dan Papua).
2. Pengelolaan APBN: Menuntut penghentian program-program yang dinilai kurang memberi manfaat langsung bagi rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
3. Pendidikan & Pelayanan Dasar: Mendesak penurunan biaya pendidikan, perbaikan pelayanan dasar, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
4. Pemberantasan Korupsi & Hukum: Mengatasi persoalan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta menghentikan penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan.
5. Kebebasan Sipil & Demokrasi: Menjamin hak kebebasan berekspresi, berpendapat, serta menghentikan militerisme di ranah sipil.
Bukan kali pertama aksi seperti ini digelar. Dan sampai hari ini selalu berakhir sama, pemerintah seolah-olah merespon dengan mengeluarkan janji manis. Tak ada pahlawan reformasi, tak ada pemuda pejuang, sebagaimana dulu ketika tercetus "Sumpah Pemuda". Semua dibungkam, semua diredam. Akhirnya, aksi ini hanya sebatas retorika dan menguap begitu saja.
Penguasa seolah telah tuli sehingga tak mendengar teriakan peserta aksi. Pemerintah seolah buta, sehingga tak melihat kesungguhan, keputusasaan, dan kemarahan mereka yang hak-haknya telah dirampas. Para penguasa telah menyumbat lubang telinga mereka dengan keserakahan. Pemerintah telah menutup mata mereka dengan kesewenang-wenangan.
Adalah wajar terjadi demikian, sebab sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem demokrasi kapitalisme di mana pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan hukum syara melainkan hukum buatan manusia maka kebijakan yang diambil juga sesuai kepentingan penguasa. Apalagi dalam sistem ini slogan "dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat" benar-benar hanya slogan. Sebab kekuasaan sesungguhnya ada di tangan para kapital (pemilik modal). Karena merekalah yang mengantarkan para penguasa ke tampuk kekuasaan.
Sistem ini pula yang mengekang kebebasan berpendapat para mahasiswa. Sistem ini pula yang membuat mereka lelah meraih cita-cita dengan berbagai regulasi yang memandulkan kecerdasan berfikir. Jadilah generasi hampa tanpa tahu jawaban apa, mengapa, siapa, bagaimana. Tanpa tahu akar masalah dan solusi tuntasnya.
Selama materi masih menjadi tujuan hidup, selama keuntungan ekonomi menjadi ukuran utama keberhasilan, dan selama para pejabat tidak merasa takut terhadap hisab Allah SWT, maka perubahan yang terjadi biasanya hanya pergantian wajah, bukan pergantian arah.
Hari ini rakyat kecewa kepada satu kebijakan, besok mungkin kecewa kepada kebijakan yang lain. Hari ini kecewa kepada satu pemimpin, besok mungkin kecewa kepada pemimpin berikutnya. Karena akar masalahnya tetap sama, yaitu diterapkannya sistem kapitalisme.
Berbeda dengan sistem Islam. Fungsi manusia dalam sistem Islam dikembalikan kepada tujuan awal penciptaan manusia. Allah SWT. berfirman:
وَاِ ذْ قَا لَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَا عِلٌ فِى الْاَ رْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَا لُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَـكَ ۗ قَا لَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30).
Jelaslah bahwa Allah menciptakan manusia untuk merawat, memakmurkan, dan mengelola alam serta seisinya dengan penuh amanah. Manusia juga dituntut untuk menjalankan ketentuan, hukum, dan petunjuk Allah SWT. dalam kehidupan sehari-hari di mana setiap tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban.
Dalam ayat lain Allah SWT. juga berfirman:Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا لْاِ نْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Az-Zariyat: 56).
Beribadah di sini adalah berbuat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Rasulullah Saw. telah membimbing manusia dalam berbuat baik kepada dirinya sendiri (hablum bi nafsi), kepada sesama manusia (hablum minanaas), dan kepada Allah (hablum minallah), yang ke semuanya diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.
Dengan diterapkannya sistem Islam, secara otomatis pelaksanaan ketaatan terhadap aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis akan mudah. Ini pula yang akan menjadikan manusia selayaknya manusia. Berfikir dan bertingkah laku selayaknya manusia. Ketika terjadi permasalahan pada alam, manusia, dan kehidupan maka akan diselesaikan secara tuntas hingga ke akar.
Begitu pun ketika terjadi permasalahan yang menjadi tuntutan para mahasiswa, maka Islam tidak memulai penyelesaian masalah dari program bantuan, melainkan dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara sistemik.
Negara wajib menjamin keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok masyarakat melalui pengelolaan yang benar terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki. Sumber daya alam yang melimpah tidak boleh diserahkan kepada korporasi atau individu untuk dikuasai demi keuntungan segelintir pihak. Kekayaan tersebut harus dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.
Allah Swt. telah mengaruniakan negeri-negeri Muslim dengan kekayaan alam yang luar biasa. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, hutan, laut, dan berbagai sumber daya lainnya seharusnya mampu menjadi sumber pemasukan yang besar bagi negara.
Dengan pengelolaan yang benar, negara tidak perlu bergantung pada utang yang terus membengkak. Negara juga tidak perlu menjadikan rakyat sebagai objek pajak yang terus-menerus dibebani untuk menutupi berbagai kebutuhan anggaran.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa negara dalam Islam berfungsi sebagai raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai hukum syariat, bukan untuk melayani kepentingan pemilik modal atau mengejar keuntungan politik sesaat.
Karena itu, jika mahasiswa hari ini menginginkan perubahan, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya program apa yang harus dihentikan atau dilanjutkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah sistem seperti apa yang mampu melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Perubahan hakiki tidak lahir dari pergantian figur semata, melainkan dari perubahan sistem kehidupan yang menjadikan ridha Allah sebagai tujuan dan syariat-Nya sebagai pedoman. Sebab ketika pejabat takut kepada hisab, rakyat termasuk mahasiswa tidak perlu turun ke jalan setiap saat untuk mengingatkan amanah. Dan ketika negara benar-benar menjadi pengurus rakyat, kesejahteraan tidak lagi bergantung pada program yang viral, tetapi pada sistem yang benar, yaitu sistem Islam. Siap ganti sistem?
Wallahu'alam bishshawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar