Oleh: Amira Aulia Amnan
Negeri ini kembali diuji oleh bencana berulang yang seolah menjadi agenda rutin tahunan: Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Alih-alih mendapatkan udara bersih dan kehidupan yang sejahtera, rakyat kembali disuguhi kepulan asap pekat yang mencekik napas, merusak kesehatan secara masif, hingga menghancurkan sendi-sendi perekonomian rumah tangga.
Berdasarkan Jakarta Kompas dalam tenggat waktu per September 2026, situasi ini telah mencapai eskalasi yang mengkhawatirkan. Kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak tajam hingga 42%, merenggut 5.310 jiwa, di mana sebanyak 3.560 kematian di antaranya berkaitan langsung dengan polusi akibat karhutla, angka ini dua kali lipat lebih tinggi dari estimasi bulan sebelumnya. Ditambah lagi dampak ini kian nyata dirasakan warga, mulai dari Kalimantan Tengah yang kualitas udaranya memburuk drastis, ancaman iritasi hingga radang mata yang diingatkan oleh Kementerian Kesehatan, hingga krisis akses layanan kesehatan di daerah terdampak (Metrotvnews.com; Detik.com; BNPB).
Bahaya karhutla tidak kasat mata secara instan. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan terbawa angin dan menyebar luas, memperluas cakupan paparan polusi ke berbagai wilayah. Lebih dari itu, karhutla juga memukul telak ekonomi warga; pemasukan harian amblas, memicu penurunan keuangan rumah tangga yang berkepanjangan.
Cengkeraman Kapitalisme dan Tata Kelola Serampangan
Jika dicermati secara mendalam, rangkaian musibah karhutla beserta dampaknya yang sistemik bukanlah sekadar faktor "musim kemarau panjang" atau "faktor alam" semata. Hal ini merupakan buah bitter dari buruknya tata kelola hutan dan lahan yang berorientasi pada keuntungan material belaka.
Dalam cengkeraman sistem kapitalisme, hutan tidak dipandang sebagai amanah penjagaan ekologis atau milik umum yang harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Sebaliknya, kapitalisme memosisikan hutan sebagai komoditas ekonomi yang harus mendatangkan profit sebesar-besarnya bagi para pemilik modal. Demi meminimalkan biaya operasional dan mendongkrak marjin keuntungan, pembakaran lahan sering kali dipilih sebagai jalan pintas yang murah untuk membuka lahan baru.
Di sisi lain, watak kapitalisme juga tecermin dari fungsi negara yang direduksi sekadar sebagai regulator. Alih-alih melindungi rakyat, regulasi yang lahir kerap kali karbitan dan lebih berpihak kepada kepentingan korporasi ketimbang keselamatan jiwa warga. Negara bersikap lambat dalam mitigasi pencegahan, namun sigap melayani kepentingan para pemodal. Ketika bencana terjadi, negara sering kali terlambat bertindak tegas, menjadikan rakyat sebagai pihak yang paling merugi—kehilangan kesehatan, anggota keluarga, hingga sumber penghidupan.
Dalam Syari'at Islam Sendiri Negara sebagai Rā‘in dan Junnah
Penyelesaian tuntas atas karhutla dan berbagai penderitaan rakyat hanya bisa terwujud tatkala kehidupan dikelola dengan aturan Islam secara kaffah.
Rasulullah SAW bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Imam (Kepala Negara) adalah ra'in (pengurus rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari & Muslim)
Dalam pandangan Islam, negara (Daulah) memiliki posisi fundamental sebagai rā‘in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai) yang wajib secara mutlak melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyatnya.
Dalam sistem Islam, hutan dan kekayaan alam yang melimpah dikategorikan sebagai harta milik umum (milkiyah 'ammah). Negara wajib mengelola dan menjaganya demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan diserahkan untuk dieksploitasi demi keuntungan korporasi. Pembukaan lahan sekecil apa pun harus melalui analisis dampak lingkungan yang ketat; deforestasi masif yang merusak eksekusi ekologis mutlak diharamkan.
Sebagai penanggung jawab urusan umat, negara Islam tidak akan menunggu jatuhnya ribuan korban jiwa baru bertindak. Negara akan melakukan upaya mitigasi preventif secara maksimal. Jika bencana karhutla telanjur terjadi, negara akan langsung mengerahkan seluruh instrumen kekuatannya mulai dari aparatus pemadam, infrastruktur canggih, dana darurat, hingga pengerahan militer untuk memadamkan api secara cepat agar tidak meluas dan berlarut-larut.
Dalam daulah Islam dampak kesehatan jangka panjang akibat asap karhutla (seperti gangguan pernapasan dan infeksi mata) ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pengobatan dan fasilitas kesehatan disediakan secara gratis, mudah diakses, dan merata, sehingga rakyat tidak terbebani oleh biaya di tengah kesulitan ekonomi.
Islam menerapkan hukum yang tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pembakaran hutan demi kepentingan pribadi atau korporasi. Sanksi yang dijatuhkan akan memberikan efek jera yang nyata, termasuk kepada pejabat atau oknum penguasa yang terbukti bermain mata dengan para mafia lahan.
Tragedi kematian ribuan jiwa akibat polusi karhutla adalah bukti nyata betapa buruknya sistem sekuler-kapitalis dalam mengurus urusan rakyat. Negara tidak boleh terus-menerus zalim dengan membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat kerakusan korporasi.
Sudah saatnya umat kembali kepada sistem Islam kaffah di bawah naungan Khilafah, yang tidak hanya menjamin udara bersih dan kelestarian lingkungan, tetapi juga memuliakan nyawa manusia di atas segalanya. Wallāhu a'lam bish-shawāb.
Link fakta yang di gunakan :
https://www.metrotvnews.com/play/NxGCXo1X-kalteng-jadi-provinsi-dengan-kualitas-udara-terburuk-di-indonesia
https://www.kompas.id/artikel/polusi-udara-tewaskan-5310-orang-pada-september-karhutla-penyumbang-terbesar?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar